Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI menjadwalkan peninjauan langsung terhadap kondisi akomodasi jemaah di Madinah pada Sabtu (16/5/2026) setelah menerima laporan mengenai kamar hotel yang melebihi kapasitas. Langkah ini diambil guna memastikan hak dan kenyamanan jemaah Indonesia terpenuhi selama pelaksanaan ibadah haji tahun 2026.
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Abdul Wachid, mengungkapkan adanya informasi mengenai satu kamar yang diisi hingga 12 orang dari kapasitas seharusnya hanya empat orang. Masalah sanitasi menjadi perhatian utama akibat ketidakseimbangan jumlah penghuni dengan fasilitas yang tersedia sebagaimana dilansir dari Nasional.
"Ini sudah tidak manusiawi. Kalau bed memang bisa ditambah, tapi kamar mandi hanya satu. Jemaah akhirnya harus rebutan," kata Abdul Wachid.
Selain masalah kepadatan kamar, tim pengawas juga menyoroti jarak pemondokan yang diduga tidak sesuai kesepakatan awal. Terdapat indikasi bahwa sejumlah hotel bagi jemaah memiliki jarak hingga 13 kilometer dari titik utama.
"Ini temuan yang harus kami cek langsung. Jangan sampai jemaah dirugikan," ucap Abdul Wachid.
Pemeriksaan lapangan juga mencakup progres penyiapan tenda di Arafah oleh pihak syarikah yang laporannya menunjukkan perbedaan data signifikan. Berdasarkan laporan yang diterima tim pengawas, kesiapan fasilitas tersebut baru menyentuh angka 48 persen, berbanding terbalik dengan klaim Kementerian Haji sebesar 75 persen.
"Nah ini yang perlu kami cek langsung. Jangan sampai jamaah sudah bergeser ke Arafah ternyata tendanya belum siap," tegas Abdul Wachid.
Fokus pengawasan lainnya meliputi transparansi pelaksanaan dam atau denda haji agar tetap selaras dengan ketentuan syariat. DPR berkomitmen memantau akuntabilitas pembayaran tersebut secara menyeluruh bagi seluruh jemaah.
"Pengawasan dam ini juga menjadi perhatian Komisi VIII DPR RI, apakah dilaksanakan 100 persen atau tidak," tegas Abdul Wachid.
Timwas Haji DPR RI tahun ini memberangkatkan total 96 personel yang terdiri atas 55 anggota dewan dan 41 tim pendukung secara bertahap mulai 16 hingga 21 Mei 2026. Fokus pemantauan mencakup katering, fasilitas di Armuzna, hingga pencegahan pungutan liar terhadap jemaah lansia.
"Besok tanggal 16 (Mei) kami berangkat. Ada yang tanggal 17, 18, 20 dan 21. Saya bersama pimpinan Komisi VIII DPR RI lainnya menuju Madinah untuk melakukan pengawasan pemondokan," kata Abdul Wachid.
