Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menetapkan Indonesia sebagai salah satu anggota baru WHO-Listed Authority (WLA) dalam pertemuan World Health Assembly (WHA) ke-79 di Jenewa, Swiss, yang berlangsung pada 18-23 Mei 2026.
Penetapan status baru bagi otoritas regulatori Indonesia tersebut dilansir dari Detik Health bertujuan untuk mempercepat proses prakualifikasi dan pengadaan produk kesehatan di tingkat global.
Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus memaparkan capaian lembaganya selama satu tahun terakhir, termasuk pengakuan terhadap kapasitas sistem regulasi lima negara baru.
"Untuk mempercepat proses prakualifikasi dan pengadaan, kami menetapkan otoritas regulatori di 5 negara berikut sebagai WHO-Listed Authorities, yaitu Australia, Kanada, Indonesia, Jepang, dan Inggris," ujar Tedros, dalam paparannya.
Pengakuan internasional ini menjadi bukti penegakan standar mutu, keamanan, dan khasiat produk kesehatan domestik yang dinilai telah memenuhi parameter global. Di samping sidang utama, Pemerintah Republik Indonesia bersama Countries Vaccine Manufacturers Network dan mitra global mengadakan forum bertajuk "Advancing Local Production for Equitable Access, Resilient Health Systems, and Global Health Security" untuk memperkuat kapasitas produksi vaksin regional.
Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Taruna Ikrar turut menyampaikan paparan singkat mengenai penguatan manufaktur vaksin regional dan peningkatan kepercayaan di wilayah Global South.
"Dalam lanskap yang terus berkembang ini, kolaborasi bukan lagi menjadi pilihan, melainkan sebuah kebutuhan," ujar Kepala BPOM Taruna Ikrar.
Menurut penjelasan Taruna, standardisasi aturan serta penguatan sistem regulasi berbasis sains menjadi landasan utama demi mempercepat pengembangan vaksin. Upaya ini dinilai strategis bagi negara-negara berkembang untuk membangun sistem pertahanan kesehatan yang kokoh.
"Semangat kolaborasi dan inovasi akan mengantarkan negara-negara Global South menuju ketahanan kesehatan yang lebih kuat serta peningkatan kualitas kesehatan masyarakat," tutup Kepala BPOM Taruna Ikrar.
