Nilai tukar rupiah terhadap dollar AS menyentuh level terendah sepanjang sejarah setelah ditutup melemah 115 poin atau 0,66 persen ke posisi Rp17.529 pada perdagangan pasar spot, Selasa (12/5/2026).
Kondisi serupa juga terlihat pada kurs Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor) Bank Indonesia yang melemah ke posisi Rp17.514 per dollar AS dibandingkan hari sebelumnya di level Rp17.415, sebagaimana dilansir dari Money.
Analis mata uang dan komoditas, Ibrahim Assuaibi, menjelaskan bahwa ketegangan geopolitik di Timur Tengah menjadi salah satu faktor utama yang menekan pergerakan mata uang Garuda saat ini.
"Negosiasi untuk mengakhiri perang antara Amerika Serikat dan Iran tampak rapuh, dengan respons Teheran terhadap proposal AS menyoroti perbedaan mencolok yang membuat ketegangan kembali meningkat," ujar Ibrahim Assuaibi, Analis mata uang dan komoditas.
Kerapuhan negosiasi tersebut diperparah oleh pernyataan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang menyebut gencatan senjata berada dalam kondisi kritis akibat belum tercapainya kesepakatan atas tuntutan kedaulatan Iran di Selat Hormuz.
Sebagai respons atas ketidakpastian pasar minyak global, Washington mengumumkan rencana peminjaman 53,3 juta barrel minyak mentah dari Cadangan Minyak Strategis (SPR) yang kini mulai dikirimkan menuju Turki.
Tekanan terhadap rupiah juga datang dari antisipasi pelaku pasar terhadap rilis data Indeks Harga Konsumen (CPI) Amerika Serikat yang diperkirakan akan memengaruhi arah kebijakan moneter Federal Reserve.
Dari faktor domestik, meskipun pertumbuhan ekonomi kuartal I-2026 tercatat sebesar 5,61 persen, angka tersebut dinilai mengandung efek basis yang rendah dari periode tahun sebelumnya sehingga belum mencerminkan kondisi kesehatan ekonomi yang berkelanjutan.
Keresahan pasar semakin meningkat setelah Presiden Prabowo Subianto dilaporkan telah menegur Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, terkait pelemahan rupiah yang terus mendekati level terendah dalam sejarah.
Sentimen negatif kian diperkuat oleh kontraksi aktivitas manufaktur Indonesia pada April 2026, serta ketidakpastian kebijakan fiskal terkait royalti tambang dan strategi peningkatan pendapatan negara di tengah tingginya belanja pemerintah.
