Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI) memberikan peringatan keras mengenai potensi pelemahan nilai tukar rupiah yang dapat menembus level Rp 17.500 per dolar Amerika Serikat (AS). Dilansir dari Investor Daily, kondisi ini dikhawatirkan menjadi titik keseimbangan baru atau normal baru apabila pemerintah tidak segera melakukan reformasi struktural ekonomi yang mendalam.
Pengamat Ekonomi ISEAI, Ronny P Sasmita, menjelaskan bahwa tekanan terhadap mata uang garuda sejak awal 2026 tidak hanya dipicu oleh faktor teknis. Eskalasi konflik geopolitik di wilayah Timur Tengah menjadi pemicu utama yang memperberat tekanan eksternal terhadap stabilitas ekonomi domestik saat ini.
"Kegagalan Bank Indonesia dalam menahan pelemahan ini bukan semata-mata karena ketidakmampuan teknis, melainkan karena besarnya kekuatan eksternal yang menghantam fundamental domestik yang memang sudah rapuh," ujar Ronny.
Menurut analisis ISEAI, tanpa adanya transformasi struktural untuk menekan ketergantungan pada impor energi, level Rp 17.500 per dolar AS berisiko merugikan pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang. Meskipun pada perdagangan Rabu sore rupiah sempat menguat 53 poin ke posisi Rp 17.475, angka tersebut masih berada di bawah asumsi APBN 2026 sebesar Rp 16.500.
Tren penurunan nilai tukar ini sebenarnya telah terdeteksi sejak akhir 2025. Memasuki Januari 2026, rupiah merosot ke level Rp 16.860 akibat aliran modal asing yang keluar mencapai US$1,6 miliar dalam waktu singkat. Tekanan semakin intensif pada kuartal II-2026 saat nilai tukar melewati batas psikologis Rp 17.000 pada awal April.
"Meskipun sempat terjadi penguatan teknis selama beberapa hari pada awal Mei, sentimen negatif kembali mendominasi pasar hingga akhirnya mencatatkan pelemahan terdalam di level Rp 17.425 pada 5 Mei 2026, sebelum akhirnya menyerah pada tekanan pasar dan menembus Rp 17.505 pada 12 Mei 2026," jelasnya.
Dari faktor internal, struktur pertumbuhan ekonomi nasional dinilai belum cukup kokoh untuk menopang stabilitas mata uang. Walaupun ekonomi pada triwulan I-2026 tumbuh sebesar 5,61 persen, pencapaian ini didominasi oleh konsumsi masyarakat dan belanja pemerintah melalui bantuan sosial serta tunjangan hari raya.
"Pertumbuhan yang didominasi konsumsi cenderung meningkatkan impor barang konsumsi, kembali menambah tekanan pada kebutuhan valuta asing," terang Ronny.
ISEAI juga mencermati tekanan dari pasar modal terkait tinjauan indeks Morgan Stanley Capital International (MSCI) pada Mei 2026. Kekhawatiran penurunan bobot saham Indonesia memicu aksi jual investor asing yang memperbesar arus keluar modal.
"Aksi jual oleh investor asing di pasar saham sebagai antisipasi terhadap pengumuman MSCI ini menyebabkan aliran modal keluar yang signifikan, yang kemudian menekan nilai tukar rupiah," kata Ronny.
Guna menghadapi situasi ini, ISEAI menawarkan empat rekomendasi utama bagi pengambil kebijakan. Pertama, Bank Indonesia didorong untuk lebih agresif dalam memberikan sinyal kenaikan suku bunga (BI-Rate) guna menjaga stabilitas, meski mungkin harus mengorbankan sebagian laju pertumbuhan ekonomi.
Kedua, pemerintah wajib memperkuat disiplin fiskal dan meningkatkan efisiensi belanja negara agar defisit anggaran tidak memperparah tekanan rupiah. Ketiga, otoritas pasar modal diharapkan memperbaiki aturan transparansi dan free float sesuai standar internasional.
Keempat, percepatan diversifikasi energi menjadi mendesak untuk mengurangi ketergantungan pada impor minyak mentah yang sangat sensitif terhadap gejolak global. Ronny menekankan bahwa koordinasi antar pemangku kepentingan sangat krusial agar rupiah tidak terus rentan terhadap guncangan eksternal.
"Stabilitas nilai tukar adalah prasyarat mutlak bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat luas. Level 17.500 harus menjadi titik balik bagi perbaikan struktural ekonomi Indonesia, bukan sekadar statistik pahit dalam sejarah moneter nasional," tegas Ronny.
