Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa merencanakan pengaktifan kembali Bond Stabilization Fund (BSF) guna menekan gejolak di pasar Surat Berharga Negara (SBN) pada Jumat (8/5/2026). Langkah strategis ini diambil sebagai respons terhadap tekanan aksi jual jangka pendek dan kepanikan pasar yang dapat mengganggu stabilitas finansial domestik.
Dilansir dari Money, instrumen BSF ini diproyeksikan mampu meredam kenaikan yield SBN secara sementara. Namun, para ahli mengingatkan bahwa keefektifan kebijakan tersebut sangat bergantung pada perbaikan fundamental ekonomi Indonesia secara menyeluruh agar dampaknya tidak hanya bersifat sesaat.
Ekonom Universitas Andalas Syafruddin Karimi menjelaskan bahwa mekanisme kerja BSF bertumpu pada penyediaan likuiditas sebagai pembeli saat harga obligasi merosot. Berdasarkan data terkini, yield SBN tenor 10 tahun terpantau berada di rentang 6,701-6,822 persen dengan tingkat risiko yang masih relatif terkendali.
ÔÇ£BSF dapat menurunkan yield SBN secara sementara jika tekanan pasar berasal dari aksi jual teknis, kekeringan likuiditas, atau kepanikan portofolio jangka pendek,ÔÇØ ujar Syafruddin Karimi, Ekonom Universitas Andalas.
Meskipun indikator risiko seperti credit default swap (CDS) lima tahun berada di angka 90,042 basis poin, pelemahan nilai tukar rupiah tetap menjadi tantangan utama. Syafruddin menekankan bahwa selama rupiah tertahan di level Rp 17.300 hingga Rp 17.400 per dollar AS, investor akan terus menuntut premi risiko tinggi.
ÔÇ£BSF efektif sebagai alat stabilisasi, bukan obat struktural,ÔÇØ katanya Syafruddin Karimi, Ekonom Universitas Andalas.
Intervensi pemerintah yang terlalu agresif melalui BSF dikhawatirkan dapat memicu distorsi harga di pasar. Menurut Syafruddin, intervensi tersebut harus memiliki aturan yang jelas agar pasar tetap mampu menangkap sinyal fundamental ekonomi yang sebenarnya tanpa tertutup oleh intervensi harga.
ÔÇ£BSF harus meredam volatilitas berlebihan, bukan menutupi risiko fiskal,ÔÇØ ujarnya Syafruddin Karimi, Ekonom Universitas Andalas.
Selain risiko distorsi, terdapat potensi munculnya perilaku moral hazard di kalangan investor asing jika pemerintah selalu menjamin harga SBN. Penggunaan dana APBN untuk menyerap obligasi saat yield terus mendaki juga berisiko membebani keuangan negara dalam jangka panjang melalui peningkatan bunga utang.
ÔÇ£Jika pemerintah hanya menahan yield tanpa memperbaiki akar risiko, APBN akan membayar biaya lebih mahal pada masa depan melalui bunga utang, subsidi, dan pelemahan kepercayaan investor,ÔÇØ kata Syafruddin Karimi, Ekonom Universitas Andalas.
Sinergi antara Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia (BI) menjadi faktor krusial dalam keberhasilan implementasi dana stabilisasi ini. Pembagian peran yang tegas antara penjagaan stabilitas fiskal oleh pemerintah dan stabilitas moneter oleh BI diperlukan untuk menghindari tumpang tindih kebijakan di pasar sekunder.
ÔÇ£Pemerintah dan BI perlu menyampaikan kerangka bersama: siapa membeli, kapan membeli, tenor apa yang menjadi sasaran, dan kapan intervensi dihentikan,ÔÇØ ucap Syafruddin Karimi, Ekonom Universitas Andalas.
