Bank Indonesia melaporkan angka inflasi nasional pada April 2026 berada di level 2,42 persen secara tahunan atau year-on-year (yoy). Capaian yang berada dalam kisaran sasaran pemerintah ini dipicu oleh masa panen raya serta normalisasi permintaan masyarakat pasca-lebaran.
Data yang dilansir dari Suara menunjukkan adanya penurunan signifikan dibandingkan realisasi bulan sebelumnya yang sempat mencapai 3,48 persen (yoy). Stabilitas harga ini diklaim sebagai hasil dari langkah konkret pengendalian harga di tingkat pusat dan daerah.
Direktur Eksekutif Komunikasi Bank Indonesia, Ramdan Denny Prakoso, menjelaskan bahwa integrasi kebijakan antara bank sentral dan pemerintah menjadi kunci utama terjaganya angka tersebut pada Selasa (5/5/2026).
"Inflasi yang tetap terjaga dalam kisaran sasaran ini merupakan hasil dari konsistensi kebijakan moneter serta eratnya sinergi pengendalian inflasi antara Bank Indonesia dan Pemerintah melalui TPIP dan TPID," ujar Ramdan Denny Prakoso, Direktur Eksekutif Komunikasi BI.
Peningkatan tipis terjadi pada inflasi inti secara bulanan yang menyentuh angka 0,23 persen (mtm). Kondisi ini disebabkan oleh naiknya harga minyak goreng yang mengikuti pergerakan harga minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) di pasar global.
"Meski demikian, secara tahunan inflasi inti justru menurun menjadi 2,44 persen (yoy)," kata Ramdan Denny Prakoso, Direktur Eksekutif Komunikasi BI.
Sementara itu, kelompok pangan bergejolak justru mencatatkan deflasi sebesar 0,88 persen (mtm) seiring masuknya musim panen. Penurunan harga terutama terlihat pada komoditas telur ayam ras, daging ayam ras, serta aneka jenis cabai di berbagai daerah sentra produksi.
Kenaikan harga justru dialami kelompok administered prices sebesar 0,69 persen (mtm) akibat penyesuaian tarif angkutan udara serta harga energi nonsubsidi. Secara tahunan, kelompok yang harganya diatur pemerintah ini mencatatkan inflasi sebesar 1,53 persen (yoy).
Pihak bank sentral memproyeksikan inflasi akan tetap stabil dalam sasaran 2,5 plus minus 1 persen hingga tahun 2027 mendatang. Penguatan koordinasi ketahanan pangan nasional menjadi tumpuan dalam menjaga ekspektasi inflasi ke depan.
"Optimisme ini didukung oleh penguatan Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) serta koordinasi solid antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjaga ketahanan pangan nasional," tandas Ramdan Denny Prakoso, Direktur Eksekutif Komunikasi BI.
