Komisi XI DPR RI mendesak Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo untuk segera menstabilkan nilai tukar rupiah kembali ke kisaran Rp 16.500 per dolar AS pada Senin (18/5/2026). Langkah ini dilakukan menyusul pelemahan mata uang lokal yang terus merosot hingga menyentuh level Rp 17.600-an per dolar AS, sebagaimana dilansir dari Detik Finance.
Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun menyatakan bahwa target tersebut merupakan angka kesepakatan politik yang tertuang dalam asumsi makro APBN 2026. Menurut catatan parlemen, mata uang Garuda belum pernah sekalipun menyentuh level Rp 16.500 sejak awal tahun ini.
"Tadi Gubernur Bank Indonesia mengatakan bahwa kesepakatan politiknya yang di Rp 16.500, dan kita minta tidak muluk-muluk, tidak terlalu tinggi-tinggi amat permintaan kita supaya nilai tukar dibawa kepada angka stabilisasi di 16.500," ujar Misbakhun, Ketua Komisi XI DPR RI saat ditemui di Kompleks DPR RI Senayan, Jakarta.
Berdasarkan proyeksi yang ada, penguatan nilai tukar diperkirakan baru akan terjadi pada periode Juli dan Agustus mendatang. Hal tersebut menjadi perhatian utama bagi bank sentral dalam menyusun strategi intervensi pasar.
"Sejak 1 Januari 2026 rupiah itu belum pernah berada di pada kisaran level 16.500 Nah inilah yang harus dijadikan perhatian oleh Bank Indonesia bagaimana nanti supaya rata-rata nilai tukar itu bisa sesuai dengan asumsi makro," sebut Misbakhun, Ketua Komisi XI DPR RI.
Tekanan kurs yang tinggi ini dilaporkan mulai memicu dampak berantai terhadap aktivitas impor nasional dan mengancam stabilitas inflasi domestik. Kondisi ini tidak hanya memberatkan pemerintah dalam pengadaan BBM dan LPG, melainkan juga menekan sektor swasta yang bergantung pada bahan baku luar negeri, seperti industri plastik.
"Karena nilai tukar rupiah yang saat ini itu memberikan tekanan yang berat kepada impor, pembelian impor. Ini akan dikhawatirkan mempengaruhi inflasi kita. Dan itu yang merasakan tidak hanya pemerintah yang melakukan impor terhadap BBM, kemudian LPG, tapi juga kepada pihak swasta yang menggantungkan sebagian bahan baku produksi mereka kepada impor," kata Misbakhun, Ketua Komisi XI DPR RI.
Parlemen meminta agar jajaran Bank Indonesia mengintegrasikan seluruh masukan dari rapat dengar pendapat tersebut sebagai dasar penentuan kebijakan stabilisasi ke depan.
