Komisi X DPR RI secara resmi memberikan dukungan penuh terhadap diterbitkannya Surat Edaran (SE) Mendikdasmen Nomor 7 Tahun 2026. Kebijakan ini dinilai sebagai langkah strategis untuk melindungi nasib tenaga pendidik di seluruh Indonesia.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, menyatakan bahwa aturan ini membawa dampak positif bagi stabilitas proses belajar mengajar. Selain itu, pemerintah daerah kini memiliki acuan yang lebih jelas dalam menentukan kebijakan di tingkat lokal.
Lalu Hadrian secara khusus menyoroti pentingnya kepastian status bagi para guru non-Aparatur Sipil Negara (ASN). Beliau memberikan apresiasi tinggi atas niat baik Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) dalam upaya "menyelamatkan" profesi guru.
Lalu menilai langkah ini sebagai bentuk tanggung jawab negara dalam memberikan perlindungan kepada tenaga pendidik. Ia pun berharap agar kebijakan ini dapat segera dirasakan manfaatnya oleh para guru di lapangan.
Urgensi Kepastian Status Guru Non-ASN
Pihak DPR mendorong agar sosialisasi mengenai surat edaran ini dilakukan secara lebih intensif kepada masyarakat luas. Hal ini bertujuan agar solusi yang ditawarkan bisa dipahami secara adil demi keberlanjutan tugas guru non-ASN.
Lalu menegaskan pentingnya kolaborasi antar pemangku kepentingan untuk menetapkan status guru yang tetap. Langkah kolektif ini diharapkan mampu mengakhiri perdebatan panjang mengenai kejelasan nasib tenaga honorer.
Beberapa poin penting dukungan DPR terhadap kebijakan ini meliputi:
- Memberikan kepastian hukum terkait keberlanjutan penugasan bagi tenaga pendidik yang belum berstatus ASN.
- Menghindari terjadinya kekosongan posisi guru di berbagai satuan pendidikan agar layanan belajar tetap berjalan.
- Menjadi solusi darurat melalui diskresi menteri demi menjaga stabilitas layanan publik di sektor pendidikan.
- Menjadi jembatan transisi menuju penataan sumber daya manusia yang lebih permanen dan tertib.
Poin-poin tersebut menunjukkan bahwa kebijakan ini berfungsi sebagai alat pengaman sementara sebelum adanya regulasi yang lebih komprehensif. DPR berharap tidak ada lagi guru yang terpaksa berhenti mengajar karena ketidakpastian administratif.
Mencegah Kekosongan Pengajar di Sekolah
Anggota Komisi X dari Fraksi Partai Gerindra, La Tinro Tunrung, menyatakan bahwa kebijakan ini sangat krusial untuk mencegah kekurangan tenaga pengajar. Menurutnya, sekolah tidak boleh kehilangan para guru yang telah berjuang dan mengabdi selama puluhan tahun.
Dukungan serupa datang dari Habib Syarief Muhammad, anggota Komisi X dari Fraksi PKB, yang memandang aturan ini sebagai solusi darurat yang tepat. Ia menilai diskresi yang diambil menteri merupakan langkah nyata dalam menjaga kualitas layanan pendidikan dasar.
Berikut adalah ringkasan pandangan beberapa fraksi di Komisi X DPR RI:
| Fraksi | Pandangan Utama |
|---|---|
| Gerindra | Mencegah kekosongan guru dan menghargai pengabdian guru lama. |
| PKB | Langkah diskresi menteri sebagai solusi darurat layanan publik. |
| PKS | Prestasi koordinasi antar-lembaga dan jembatan masa transisi. |
Data di atas memperlihatkan adanya kesepahaman lintas partai di DPR dalam mendukung keberlanjutan tugas guru non-ASN. Hal ini menjadi sinyal kuat bahwa kebijakan pemerintah mendapat legitimasi politik yang solid.
Harapan untuk Penataan Jangka Panjang
Meskipun mendukung penuh, Habib Syarief memberikan catatan penting agar Kemendikdasmen mulai merancang solusi jangka menengah dan panjang. Tujuannya agar persoalan status guru ini tidak terus menjadi masalah berulang di masa depan.
Di sisi lain, Abdul Fikri Faqih dari Fraksi PKS meminta para pendidik untuk tetap tenang menghadapi masa transisi ini. Ia mengimbau agar para guru tidak panik karena kebijakan ini justru hadir untuk memberikan perlindungan sementara.
Fikri menilai keberhasilan Kemendikdasmen dalam melakukan koordinasi lintas kementerian adalah sebuah pencapaian yang patut diapresiasi. Sinergi ini diharapkan menjadi awal yang baik bagi perbaikan sistem penataan guru di Indonesia secara menyeluruh.
