Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mendorong agar penanganan seluruh perlintasan sebidang kereta api di Indonesia diambil alih oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan. Langkah tersebut diajukan untuk mengatasi keterbatasan anggaran pemerintah daerah dalam membangun infrastruktur keselamatan transportasi.
Dilansir dari Nasional, usulan pengambilalihan ini mencuat karena proses pembangunan infrastruktur pengaman di daerah kerap berjalan tidak maksimal akibat kemampuan fiskal daerah yang terbatas. Komisi V DPR RI mencatat koordinasi penanganan titik rawan kecelakaan ini sering terhambat oleh persoalan pembagian wewenang.
Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syaiful Huda menegaskan pentingnya pengalihan wewenang penanganan infrastruktur tersebut langsung kepada pemerintah pusat saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Kamis (21/5/2026).
"Saya termasuk yang mendorong semua diambil alih oleh pusat. Di-take over. Oleh siapa? Kemenhub," ujar Syaiful Huda, Wakil Ketua Komisi V DPR RI.
Menurut Huda, ketidakjelasan penyelesaian masalah di lapangan selama ini terjadi akibat adanya sikap saling melempar tanggung jawab. Masalah ini melibatkan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, hingga tingkat kabupaten dan kota.
"Kalau lagi-lagi lempar-lemparan, pemda provinsi belum tentu punya duit. Pemda kabupaten/kota belum tentu punya duit," kata Syaiful Huda, Wakil Ketua Komisi V DPR RI.
Keterbatasan anggaran daerah menjadi kendala utama dalam pengadaan fasilitas modern, jembatan layang (flyover), maupun terowongan (underpass). Huda menambahkan bahwa secara nasional terdapat sekitar 3.700 perlintasan sebidang, dengan hampir 2.500 titik di antaranya tersebar di Pulau Jawa.
"Tantangannya memang berat. Kita punya 3.700 perlintasan sebidang seluruh Indonesia, se-Jawa ini hampir 2.500-an," ujar Syaiful Huda, Wakil Ketua Komisi V DPR RI.
Program percepatan ini dinilai mendesak karena Presiden Prabowo Subianto dilaporkan telah memberikan perhatian khusus terhadap keselamatan transportasi nasional. Kementerian Keuangan juga dikabarkan telah menyiapkan dukungan anggaran untuk merealisasikan pembangunan tersebut.
"Jadi sekali lagi perlintasan sebidang secepatnya langsung dibangun, sudah ada anggarannya dari Pak Presiden, Kementerian Keuangan kayaknya sudah menyiapkan juga," kata Syaiful Huda, Wakil Ketua Komisi V DPR RI.
Langkah pengosongan perlintasan sebidang melalui pemusatan anggaran di Kementerian Perhubungan diharapkan mampu memangkas jalur birokrasi. Selain menekan angka fatalitas kecelakaan lalu lintas, pembangunan sarana ini ditujukan untuk mengurai kemacetan di kawasan padat kendaraan.
