Bank Indonesia (BI) memperkenalkan skema insentif baru berupa pengurangan giro wajib minimum (GWM) bagi perbankan yang mampu menghimpun sumber pendanaan di luar Dana Pihak Ketiga (DPK). Langkah strategis ini diluncurkan dalam konferensi pers Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI pada Rabu (20/5/2026) sebagai upaya memacu kreativitas perbankan sekaligus memperluas penyaluran kredit ke sektor-sektor potensial.
Kebijakan insentif pendanaan baru tersebut menyerupai skema Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) yang sudah ada sebelumnya, sebagaimana dilansir dari Keuangan. Melalui skema ini, bank didorong untuk tidak hanya mengandalkan DPK tradisional melainkan juga aktif mengeksplorasi instrumen surat berharga dalam memperluas bentuk pembiayaan demi fleksibilitas intermediasi.
"Di samping ingin mendorong kredit, kita juga ingin mendorong kreativitas bank dalam mencari sumber pendanaan," ujar Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti.
Skema baru ini mengaitkan pembiayaan dengan sumber pendanaan bank secara langsung. BI menilai diversifikasi pendanaan sangat krusial mengingat mayoritas modal kerja perbankan saat ini masih sangat bergantung pada simpanan masyarakat.
"Mayoritas funding bank selama ini berasal dari DPK. Nah, kalau mereka bisa mendapatkan funding di luar itu, akan diberikan insentif," jelas Destry Damayanti.
Selain mengatur strategi pendanaan, otoritas moneter ini juga memetakan ruang ekspansi kredit melalui instrumen asesmen credit gap. Metode ini mengukur selisih antara realisasi pembiayaan yang diterima sebuah sektor dengan potensi pertumbuhan riil dari sektor tersebut.
"Kalau negatif artinya kredit yang diberikan masih lebih rendah dibandingkan potensi sektornya," kata Destry Damayanti.
Berdasarkan hasil pemetaan komparatif BI, sektor pertanian dan perdagangan diidentifikasi sebagai dua area utama yang masih kekurangan pasokan modal kerja. Sektor pertanian menunjukkan pertumbuhan impresif terhadap produk domestik bruto (PDB) namun realisasi kreditnya masih sangat minim.
"Pertanian itu kreditnya masih relatif rendah, padahal potensinya besar," ujar Destry Damayanti.
Kondisi serupa terjadi pada sektor perdagangan, di mana pertumbuhan konsumsi rumah tangga yang stabil di atas 5% belum diimbangi oleh penyaluran modal dari perbankan. Saat ini, laju pertumbuhan kredit pada sektor perdagangan tercatat baru menyentuh angka 3,9%.
"Kredit ke sektor perdagangan ini masih relatif rendah, baru sekitar 3,9%," ungkap Destry Damayanti.
Bank Indonesia berharap perbankan nasional dapat lebih agresif mengalirkan likuiditas ke sektor-sektor produktif tersebut. Hal ini dikarenakan sektor pilihan ini memiliki efek pengganda yang besar bagi perekonomian nasional dan penciptaan lapangan kerja baru.
"Nah ini yang ingin kita dorong supaya bank bisa menyalurkan kredit ke sektor-sektor tersebut," tandas Destry Damayanti.
