Deputi Gubernur Bank Indonesia Thomas A.M. Djiwandono menekankan pentingnya otonomi kelembagaan dan kerangka kebijakan terintegrasi untuk menjaga stabilitas sistem keuangan global di tengah percepatan digitalisasi. Penegasan tersebut disampaikan dalam pembukaan konferensi internasional di Bali pada Jumat, 8 Mei 2026.
Digitalisasi sektor keuangan saat ini dinilai membawa tantangan baru karena mempercepat transmisi risiko lintas negara. Dilansir dari Money, keterhubungan antarlembaga yang semakin kuat memicu potensi guncangan yang berdampak lebih luas terhadap sistem keuangan dunia.
Thomas Djiwandono menjelaskan bahwa saat ini dunia tengah memasuki arsitektur keuangan baru dengan keterkaitan antarsektor yang sangat erat. Kondisi tersebut membuat batasan antara kebijakan moneter, fiskal, dan makroprudensial menjadi tidak lagi tegas.
"Dunia tengah memasuki arsitektur keuangan baru yang ditandai oleh semakin kuatnya keterkaitan antarlembaga, antarsektor, dan antardomain kebijakan," kata Thomas, melalui rilis BI, dikutip Sabtu (9/5/2026).
Menurutnya, setiap kebijakan saat ini memiliki dampak multidimensi sehingga memerlukan respons yang lebih terpadu. Thomas menambahkan bahwa otonomi lembaga kini menjadi aspek yang sangat krusial bagi bank sentral maupun otoritas pengawas sektor keuangan lainnya.
Konferensi International Conference and Call for Papers Journal of Central Banking Law and Institutions (ICFP-JCLI) ke-4 ini mengusung tema mengenai navigasi risiko yang saling terhubung dan tata kelola institusi. Forum ini menjadi wadah bagi peneliti dan praktisi internasional untuk mendiskusikan dinamika kebanksentralan.
Animo terhadap isu tata kelola bank sentral terlihat dari jumlah karya ilmiah yang masuk pada penyelenggaraan tahun ini. Panitia menerima sebanyak 291 paper yang dikirimkan oleh penulis dari 34 negara berbeda.
Bank Indonesia terus mendorong eksplorasi ide baru untuk menjawab tantangan kebijakan yang semakin rumit. Forum tersebut menyimpulkan bahwa transformasi digital menuntut penguatan tata kelola yang lebih siap dalam menghadapi krisis.
Penerapan kerangka pengawasan yang adaptif dipandang sebagai elemen kunci dalam menjaga stabilitas. Hal ini diperlukan guna merespons perubahan arsitektur keuangan global yang terus bergerak dinamis di masa depan.
