Bank Indonesia resmi meluncurkan Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) Wilayah Jawa 2026 di Gudang Bulog Sidoarjo pada Rabu (13/5/2026). Program ini menggantikan skema lama guna memperkuat stabilitas harga dan ketahanan pangan nasional melalui integrasi sektor hulu hingga hilir secara berkelanjutan.
Sebagaimana dilansir dari Detik Finance, peluncuran ini ditandai dengan pelepasan armada distribusi pangan menuju berbagai wilayah di Indonesia termasuk Kalimantan dan Papua. Langkah ini disertai penandatanganan kerja sama mencakup penyediaan sarana pertanian, fasilitasi kredit modal kerja, serta penguatan sinergi antara produsen dengan pihak offtaker.
Deputi Gubernur Bank Indonesia, Aida S. Budiman menyebutkan bahwa GPIPS hadir untuk menjawab tantangan stabilitas harga yang kian kompleks. Kebijakan ini juga diselaraskan dengan program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan swasembada pangan sebagai pilar utama kemandirian bangsa Indonesia.
"Pengendalian inflasi pangan tidak hanya difokuskan pada stabilisasi harga jangka pendek, tetapi juga pada penguatan produksi, pascapanen, dan distribusi pangan guna mendukung ketahanan pangan nasional yang berkelanjutan," kata Aida S. Budiman, Deputi Gubernur Bank Indonesia.
Aida menjelaskan bahwa terdapat tiga kebaruan dalam GPIPS dibandingkan program sebelumnya, yakni penguatan sisi pasokan, dukungan terhadap agenda ketahanan ekonomi pemerintah, dan peningkatan kesejahteraan petani. Transformasi ini secara resmi menandai berakhirnya era Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP).
"Karena itu, pada pagi hari ini, GNPIP kita transformasikan menjadi GPIPS, yaitu Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera," sambung Aida S. Budiman, Deputi Gubernur Bank Indonesia.
Program ini memiliki tujuh agenda unggulan, mulai dari optimalisasi praktik pertanian hingga penguatan komunikasi pengendalian ekspektasi inflasi. Fokus komoditas utama meliputi beras, cabai, dan bawang merah dengan target menjaga inflasi volatile food tetap berada pada kisaran 3-5%.
"Dengan strategi ini, kita optimis dapat menjaga inflasi volatile food pada rentang 3-5%, menjamin kesinambungan pasokan antar waktu dan antar daerah, serta meningkatkan efisiensi rantai pasok secara berkelanjutan," ujar Aida S. Budiman, Deputi Gubernur Bank Indonesia.
Capaian inflasi nasional pada April 2026 tercatat menurun menjadi 2,42% secara tahunan, sementara cadangan beras pemerintah diproyeksikan mencapai 6 juta ton pada Juli mendatang. Namun, BI tetap mewaspadai risiko perubahan iklim, lonjakan harga musiman, serta tantangan struktural seperti berkurangnya jumlah petani muda.
Jawa Timur dipilih sebagai lokasi peluncuran karena kontribusinya yang besar terhadap produksi padi nasional sebesar 17,34% atau 10,57 juta ton pada 2025. Wilayah ini juga berfungsi sebagai pusat distribusi utama atau hub logistik untuk kawasan timur Indonesia yang dikenal sebagai Gerbang Baru Nusantara.
Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa menyatakan komitmen daerahnya untuk terus menjadi lumbung pangan nasional melalui berbagai inovasi digital dan mobile. Ia menekankan bahwa diversifikasi pangan ke sektor protein juga menjadi prioritas dalam menjaga kedaulatan pangan berkelanjutan.
"Pangan tidak hanya soal beras dan karbohidrat, tetapi juga protein. Karena itu penguatan pangan berbasis protein sangat penting, termasuk melalui pengembangan sapi potong, sapi perah, kambing, dan domba," kata Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur.
Khofifah menyoroti perlunya efisiensi produksi melalui penggunaan teknologi pertanian modern seperti mesin pemanen untuk mengurangi potensi kehilangan hasil saat masa pascapanen. Ia juga mendorong sinergi antar pasar untuk mengatasi ketimpangan harga komoditas yang masih sering terjadi di lapangan.
"Kami optimistis Jawa Timur tidak hanya menuju ketahanan pangan, tetapi kedaulatan pangan berkelanjutan," ujar Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur.
Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto mengingatkan para kepala daerah untuk waspada terhadap tantangan geopolitik global yang dapat memengaruhi ketahanan pangan domestik. Kemendagri berkomitmen memastikan bahwa sinkronisasi antara program nasional dan janji politik daerah dapat berjalan beriringan tanpa kendala.
"Mudah-mudahan kita bisa mengawal bersama gerakan ini agar tidak hanya menjadi seremoni sesaat, tetapi benar-benar berlanjut di daerah-daerah lainnya. Kemendagri siap mengawal bersama-sama," kata Bima Arya Sugiarto, Wakil Menteri Dalam Negeri.
Implementasi gerakan ini akan berlanjut melalui rangkaian rapat koordinasi wilayah sepanjang tahun 2026. Setelah wilayah Jawa, rangkaian peluncuran dijadwalkan menuju Bali dan Nusa Tenggara pada Juni, Kalimantan pada Agustus, dan berakhir di kawasan Sulawesi, Maluku, serta Papua pada Oktober mendatang.
