Deputi Gubernur Bank Indonesia Thomas A.M. Djiwandono menekankan urgensi penguatan koordinasi antarlembaga dan otonomi regulator guna menghadapi risiko guncangan sistem keuangan global pada Kamis (8/5/2026). Penegasan tersebut disampaikan dalam pembukaan konferensi internasional ICFP-JCLI ke-4 yang berlangsung di Bali.
Dilansir dari Ekonomi, munculnya arsitektur keuangan baru saat ini mengakibatkan garis pemisah antara kebijakan moneter, fiskal, serta makroprudensial menjadi kian tidak jelas. Thomas menilai digitalisasi dan konektivitas lintas negara telah mempercepat transmisi risiko yang berdampak multidimensi pada setiap kebijakan.
Integrasi kerangka kebijakan yang didukung oleh mandat hukum yang kuat menjadi kebutuhan mendesak bagi otoritas pengawas sektor keuangan. Thomas menyatakan bahwa independensi kelembagaan kini memiliki peran yang krusial bagi seluruh regulator guna menjaga stabilitas di tengah ketidakpastian global.
"Dibutuhkan kerangka kebijakan yang terintegrasi, koordinasi antarlembaga yang erat, serta mandat hukum yang jelas di antara masing-masing lembaga," ujar Thomas A.M. Djiwandono, Deputi Gubernur BI.
Konferensi tahun ini mengusung tema mengenai transisi bank sentral dalam mengelola risiko yang saling terhubung dan otonomi kelembagaan. Forum tersebut menjadi ruang diskusi bagi para praktisi dan akademisi internasional untuk membedah isu hukum serta ekonomi kebanksentralan.
Bank Indonesia mencatat antusiasme yang tinggi dalam ajang ini dengan diterimanya 291 karya ilmiah dari penulis yang berasal dari 34 negara. Tingginya partisipasi ini menunjukkan besarnya perhatian dunia terhadap isu tata kelola bank sentral serta stabilitas sistem keuangan saat ini.
Para ahli dalam diskusi tersebut sepakat bahwa transformasi digital yang cepat memang menciptakan peluang inovasi di sektor keuangan. Namun, para peserta juga menyoroti perlunya sistem pengawasan yang lebih adaptif serta kesiapan menghadapi krisis guna mempertahankan stabilitas ekonomi.
