BI Dorong Otonomi Lembaga Keuangan Hadapi Risiko Digital Global

BI Dorong Otonomi Lembaga Keuangan Hadapi Risiko Digital Global
Foto: Ilustrasi BI Dorong Otonomi Lembaga Keuangan Hadapi Risiko Digital Global.

Bank Indonesia menekankan pentingnya penguatan otonomi lembaga keuangan dan integrasi kebijakan guna menjaga stabilitas ekonomi di tengah percepatan digitalisasi global. Penegasan ini disampaikan dalam forum internasional pada Senin (11/5/2026) sebagai respons terhadap pergeseran arsitektur keuangan dunia yang kian kompleks.

Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI), Thomas A.M. Djiwandono, menyatakan bahwa kemajuan teknologi telah menipiskan batasan antara sektor kebijakan moneter, fiskal, dan makroprudensial. Hal ini menyebabkan risiko ekonomi dapat berpindah lintas negara dalam waktu yang sangat singkat, sebagaimana dilansir dari Suara.

"Percepatan digitalisasi dan konektivitas lintas negara saat ini mempercepat transmisi risiko yang dapat memicu guncangan terhadap stabilitas ekonomi," ujar Thomas A.M. Djiwandono, Deputi Gubernur Bank Indonesia.

Lanskap ekonomi yang terus berubah ini menjadikan independensi regulator bukan lagi sekadar pilihan, melainkan sebuah kebutuhan mendesak bagi otoritas pengawas. Thomas menilai otonomi kelembagaan berperan vital dalam menjamin tata kelola kebijakan yang efektif untuk menghadapi ancaman multidimensi.

Isu mengenai kemandirian dan manajemen krisis tersebut menjadi topik utama dalam International Conference and Call for Papers Journal of Central Banking Law and Institutions (ICFP-JCLI) ke-4. Acara ini mengangkat tema besar mengenai transisi bank sentral dalam menavigasi risiko yang saling terhubung di bawah struktur keuangan baru.

Konferensi tersebut menarik perhatian luas dari komunitas global dengan terkumpulnya 291 karya ilmiah yang berasal dari penulis di 34 negara berbeda. Partisipasi masif dari akademisi dan praktisi ini bertujuan untuk merumuskan solusi atas tantangan kebijakan masa depan yang semakin rumit.

Hasil diskusi para pakar menyimpulkan bahwa transformasi digital memerlukan kerangka pengawasan yang adaptif sebagai prioritas utama. Kemampuan otoritas dalam memitigasi risiko secara lincah dipandang akan menjadi faktor penentu ketahanan ekonomi digital dunia ke depan.

Artikel terkait

Rekomendasi