Presiden Amerika Serikat Donald Trump diperkirakan akan menandatangani perintah eksekutif terkait kecerdasan buatan (AI) dan keamanan siber paling cepat pada Kamis (21/5/2026). Langkah ini diambil guna memperketat pengawasan terhadap model AI terbaru yang dinilai berpotensi menimbulkan ancaman keamanan nasional, sebagaimana dilansir dari Internasional.
Gedung Putih kini tengah mengupayakan kehadiran para CEO perusahaan teknologi dalam seremoni penandatanganan tersebut. Aturan baru ini menetapkan kerangka kerja sukarela yang meminta pengembang menyerahkan model AI mereka kepada pemerintah 90 hari sebelum peluncuran publik serta memberikan akses awal bagi sektor infrastruktur kritis.
Kebijakan ini muncul sebagai jalan tengah di tengah perdebatan sengit antara pendukung Trump. Kelompok populis MAGA mendesak pengujian keamanan wajib oleh pemerintah, sementara para tokoh industri teknologi secara tegas menolak pendekatan regulasi yang bersifat mengikat tersebut.
Perdebatan internal ini semakin memanas setelah peluncuran model AI baru seperti Mythos dari Anthropic dan GPT-5.5-Cyber milik OpenAI. Kehadiran teknologi baru tersebut memicu kekhawatiran mengenai potensi percepatan serangan siber yang kompleks di masa depan.
Kelompok populis bahkan menuntut adanya izin pemerintah sebelum sistem AI yang dianggap berbahaya disebarluaskan. Tokoh sayap kanan Amy Kremer memberikan pandangannya mengenai situasi regulasi teknologi saat ini.
"Anda tidak bisa begitu saja mempercayai perusahaan AI untuk selalu melindungi kepentingan masyarakat," ujar Amy Kremer, aktivis sayap kanan.
Di sisi lain, lingkaran industri teknologi yang menjadi donor besar Trump menolak aturan wajib dan berharap Center for AI Standards and Innovation di bawah Departemen Perdagangan AS yang memimpin pengawasan. Sejumlah perusahaan besar seperti Google, xAI, dan Microsoft dilaporkan tetap bersedia mengikuti pengujian keamanan secara sukarela.
