Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya memberikan klarifikasi tegas terkait tudingan yang menyebut bahwa perjalanan dinas luar negeri Presiden Prabowo Subianto membebani keuangan negara.
Teddy menjelaskan bahwa seluruh biaya tambahan yang muncul di luar pagu anggaran resmi negara ditanggung sepenuhnya oleh Presiden Prabowo menggunakan dana pribadinya.
Pernyataan ini merupakan respons langsung terhadap kritik yang sebelumnya dilontarkan oleh mantan Wakil Menteri Luar Negeri, Dino Patti Djalal.
Menurut Teddy, informasi mengenai mekanisme pembiayaan kunjungan kenegaraan tersebut sebenarnya sudah sering disampaikan kepada masyarakat luas agar tidak terjadi kesalahpahaman.
Poin utama terkait biaya operasional perjalanan presiden:
- Seluruh kelebihan biaya yang melampaui anggaran negara dibayar langsung oleh kantong pribadi Presiden Prabowo.
- Teddy menegaskan komitmen Presiden untuk tetap menjaga akuntabilitas keuangan negara dalam setiap tugas internasional.
- Klarifikasi ini bertujuan untuk menepis isu miring mengenai pemborosan dana publik dalam lawatan luar negeri.
Teddy menyampaikan penjelasan tersebut melalui sebuah rekaman video yang dipublikasikan oleh akun media sosial resmi Sekretariat Kabinet pada Senin, 1 Juni 2026.
Ia kembali menekankan bahwa segala bentuk kelebihan dana yang tidak masuk dalam alokasi negara menjadi tanggung jawab pribadi sang Presiden.
Langkah Efisiensi dan Pengurangan Personel
Selain persoalan anggaran, Seskab Teddy juga memaparkan berbagai langkah efisiensi yang telah diterapkan sejak awal masa jabatan Presiden Prabowo.
Salah satu perubahan signifikan yang dilakukan adalah dengan memangkas jumlah anggota rombongan yang mendampingi Presiden dalam setiap lawatan ke luar negeri.
Perbandingan jumlah delegasi pendamping presiden:
| Aspek Perbandingan | Periode Sebelumnya | Masa Presiden Prabowo |
|---|---|---|
| Jumlah Rombongan | Lebih dari 120 orang | Maksimal 50-60 orang |
| Tingkat Efisiensi | Standar lama | Pengurangan lebih dari 50% |
Pengurangan jumlah personel ini menunjukkan upaya nyata pemerintah dalam mengoptimalkan kinerja delegasi tanpa mengabaikan aspek penghematan biaya.
Teddy membandingkan bahwa pada masa kepemimpinan sebelumnya, termasuk saat era Dino Patti Djalal, rombongan kepresidenan bisa mencapai jumlah yang sangat besar.
Namun, di bawah arahan Presiden Prabowo, kuota rombongan dibatasi secara ketat untuk memastikan hanya pihak-pihak yang benar-benar diperlukan yang ikut serta.
Prioritas Diplomasi dan Kepentingan Nasional
Teddy juga angkat bicara mengenai kritik terhadap agenda pertemuan Presiden Prabowo dengan para pemimpin dunia di berbagai forum internasional.
Ia menyatakan bahwa keputusan mengenai jenis pertemuan, baik dilakukan secara tatap muka atau melalui telepon, didasarkan pada pertimbangan matang bersama Menteri Luar Negeri Sugiono.
Menurutnya, Presiden Prabowo sangat memahami skala prioritas dan forum mana yang paling memberikan manfaat strategis bagi kepentingan nasional Indonesia.
Pemerintah memiliki pertimbangan khusus untuk menentukan pertemuan mana yang harus diutamakan dan mana yang cukup diselesaikan melalui koordinasi jarak jauh.
Seskab menegaskan bahwa Presiden dan Menteri Luar Negeri adalah pihak yang paling mengetahui detail teknis serta urgensi dari setiap agenda diplomasi tersebut.
Hal ini termasuk menentukan pertemuan mana yang perlu dipublikasikan secara luas dan mana yang bersifat tertutup atau tidak memerlukan pemberitaan publik.
Menghargai Masukan Namun Tetap Fokus pada Hasil
Meski menghormati pandangan Dino Patti Djalal sebagai seorang diplomat senior, Teddy menilai perdebatan mengenai kunjungan luar negeri ini tidak seharusnya menutupi hasil positif yang telah dicapai.
Ia menyayangkan jika polemik mengenai biaya dan teknis perjalanan justru mengaburkan berbagai pencapaian diplomasi yang telah diraih oleh pemerintah saat ini.
Teddy meyakini bahwa para diplomat yang berpengalaman tentu memahami kompleksitas dan dinamika dalam setiap kunjungan kenegaraan yang dilakukan kepala negara.
Oleh karena itu, ia menganggap kurang tepat jika persoalan rombongan dan anggaran masih terus diperdebatkan secara negatif oleh pihak-pihak tertentu.
Pihak Sekretariat Kabinet menyatakan tetap terbuka terhadap segala masukan dan kritik konstruktif dari berbagai elemen masyarakat maupun tokoh nasional.
Kendati demikian, Teddy mengingatkan agar setiap masukan tidak mengesampingkan fakta-fakta objektif mengenai keberhasilan yang telah diraih Indonesia di kancah internasional.
Penjelasan ini diharapkan dapat mengakhiri simpang siur mengenai pembiayaan perjalanan dinas kepresidenan dan memperjelas komitmen efisiensi yang diusung oleh Presiden Prabowo.
Seluruh langkah yang diambil, baik dalam hal pendanaan mandiri maupun efisiensi rombongan, disebut sebagai bagian dari transformasi tata kelola pemerintahan yang lebih bersih.
