Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) kini tengah mempersiapkan peran strategis bagi Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas (Lemigas). Lembaga ini direncanakan menjadi garda terdepan dalam tata kelola pengadaan energi nasional dengan status baru.
Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 26 Tahun 2026, Lemigas memiliki peluang besar untuk bertransformasi menjadi Badan Layanan Umum (BLU). Status ini nantinya memungkinkan Lemigas untuk melakukan pengadaan energi, termasuk melakukan impor minyak mentah dan bahan bakar minyak (BBM).
Wakil Menteri ESDM, Yuliot Tanjung, menegaskan bahwa pemerintah tidak memiliki rencana untuk membentuk institusi BLU yang benar-benar baru. Fokus pemerintah saat ini adalah mengoptimalkan fungsi lembaga-lembaga yang sudah ada di bawah naungan Kementerian ESDM.
"Jadi kita akan mengoptimalkan penggunaan BLU yang ada, di antaranya adalah Lemigas," tutur Yuliot saat memberikan keterangan di kantor Kementerian ESDM, Jakarta.
Langkah ini merupakan bagian dari implementasi nyata atas terbitnya Perpres Nomor 26 Tahun 2026 mengenai Pengadaan Minyak Dalam Negeri. Aturan ini memberikan fleksibilitas lebih luas bagi negara dalam menjamin ketersediaan energi bagi masyarakat.
Kebijakan terbaru tersebut secara resmi membuka ruang bagi BLU di bidang energi untuk terlibat langsung dalam proses pengadaan minyak. Sebelumnya, kewenangan besar dalam sektor ini lebih banyak didominasi oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terkait.
Meskipun keran pengadaan oleh BLU mulai dibuka, Yuliot menekankan bahwa prioritas utama pemerintah tetap tertuju pada pasokan energi dari dalam negeri. Keberlanjutan industri hulu migas nasional tetap menjadi perhatian utama dalam kebijakan ini.
Perpres tersebut mengamanatkan agar minyak mentah yang dihasilkan oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) diprioritaskan untuk kebutuhan domestik. Hal ini dianggap sangat krusial, terutama ketika kondisi pasokan energi global sedang mengalami gangguan atau keterbatasan.
Yuliot menambahkan bahwa pengadaan minyak mentah bisa bersumber dari hasil produksi perusahaan KKKS yang beroperasi di wilayah Indonesia. Jika terdapat komitmen ekspor dari perusahaan tersebut, pasokan itu dapat dialihkan untuk pasar dalam negeri jika dibutuhkan.
"Harganya itu sesuai dengan harga ICP (Indonesian Crude Price), jadi untuk tidak merugikan perusahaan KKKS sendiri," jelas Yuliot mengenai skema harga yang akan diterapkan.
Presiden Prabowo Subianto secara resmi telah menandatangani Perpres Nomor 26 Tahun 2026 yang mengatur pengadaan Minyak Bumi, BBM, serta LPG. Regulasi ini dirancang khusus untuk memperkuat ketahanan energi nasional di tengah dinamika global yang tidak menentu.
Beleid baru ini menjadi landasan hukum yang kuat bagi pemerintah dalam menjaga ketersediaan energi di seluruh pelosok tanah air. Salah satu poin paling menonjol adalah pemberian izin kepada BLU sektor energi untuk mengimpor minyak dan BBM secara mandiri.
Merujuk pada Pasal 2 dalam peraturan tersebut, tujuan utama regulasi ini adalah menciptakan tata kelola pengadaan energi yang transparan dan akuntabel. Pemerintah ingin memastikan kesinambungan pasokan serta keandalan sistem energi nasional tetap terjaga dengan baik.
Ruang lingkup pengadaan yang diatur dalam Perpres ini mencakup sumber energi dari dalam negeri maupun luar negeri. Penekanan diberikan pada efisiensi dan kecepatan dalam merespons kebutuhan pasar energi yang fluktuatif.
Terkait sumber domestik, Pasal 3 merinci bahwa minyak bumi harus berasal dari kegiatan hulu migas di wilayah kedaulatan Indonesia. Sedangkan untuk produk BBM dan LPG, pengadaannya bersumber dari kilang-kilang minyak dan gas yang dikelola oleh badan usaha sektor energi.
Mekanisme pengadaan dari jalur impor juga telah diatur secara mendetail dalam Pasal 4 peraturan tersebut. Setidaknya terdapat tiga jalur utama yang bisa ditempuh oleh pemerintah dalam mendatangkan energi dari luar negeri.
Beberapa jalur pengadaan impor yang ditetapkan oleh pemerintah meliputi:- Kerja sama resmi yang dilakukan antar pemerintah (G-to-G).
- Kerja sama antara Pemerintah Pusat Indonesia dengan penyedia energi di luar negeri secara langsung.
- Kerja sama antara badan usaha di sektor energi nasional dengan pemasok dari mancanegara.
Dalam Pasal 4 ayat 2 dijelaskan bahwa pelaksanaan impor melalui skema kerja sama pemerintah dapat dilakukan oleh BLU atau BUMN di sektor energi. Hal ini menunjukkan adanya pembagian peran yang lebih dinamis antara lembaga pemerintah dan perusahaan negara.
Selain mengatur mekanisme normal, Perpres ini juga memberikan fleksibilitas tinggi dalam menghadapi situasi darurat atau krisis. Hal ini dituangkan dalam Pasal 5 yang memberikan wewenang khusus bagi BLU dan BUMN dalam kondisi tertentu.
Impor energi dapat dilakukan saat terjadi kondisi mendesak dengan kriteria berikut:- Kondisi geopolitik dunia yang berisiko mengganggu stabilitas ketersediaan minyak, BBM, atau LPG secara global.
- Terjadinya gangguan pada rantai pasok energi, baik yang terjadi di lingkungan domestik maupun di pasar internasional.
- Adanya bencana alam atau kondisi kahar (force majeure) yang menimpa negara-negara pemasok utama energi.
- Keterbatasan suplai energi yang memicu fluktuasi harga yang sangat tinggi di pasar dunia.
- Cadangan minimal nasional untuk minyak bumi, BBM, dan LPG berada di bawah ambang batas aman yang ditetapkan.
Menteri terkait memiliki kewenangan penuh untuk menetapkan status keadaan mendesak berdasarkan kriteria-kriteria di atas. Penatapan ini menjadi dasar hukum bagi BLU atau BUMN untuk segera mengambil tindakan penyelamatan stok energi nasional.
Aspek menarik lainnya dalam Pasal 5 ayat 3 adalah diperbolehkannya perbedaan harga pengadaan saat kondisi darurat terjadi. Fleksibilitas ini diberikan agar pemerintah bisa bergerak cepat mendapatkan pasokan meskipun harga pasar sedang tidak stabil.
Variasi harga tersebut dapat disesuaikan dengan volume pemesanan, jenis produk yang diimpor, serta negara asal pasokan tersebut. Selain itu, waktu pengiriman yang disepakati dalam kontrak pembelian juga menjadi faktor penentu dalam kesepakatan harga impor tersebut.
Kehadiran regulasi ini diharapkan mampu memberikan kepastian hukum bagi Lemigas dalam menjalankan peran barunya sebagai BLU. Dengan demikian, ketahanan energi nasional diharapkan semakin kokoh dalam menghadapi tantangan ekonomi dan politik global ke depan.
