Pemerintah Prancis secara resmi mengumumkan rencana migrasi besar-besaran dari sistem operasi Windows ke Linux untuk seluruh stasiun kerja instansi negara pada Senin (13/4/2026). Langkah strategis ini diambil sebagai upaya memperkuat kedaulatan digital dan mengurangi ketergantungan pada teknologi luar negeri.
Dilansir dari Detik iNET, kebijakan ini diarahkan langsung oleh lembaga digital pemerintah Prancis, DINUM. Otoritas tersebut mewajibkan penggunaan solusi sumber terbuka atau open-source guna mengamankan data nasional dari kendali perusahaan penyedia layanan tertutup asal Amerika Serikat.
Implementasi pemutusan hubungan teknologi ini mencakup kewajiban bagi seluruh stasiun kerja kementerian untuk menggunakan sistem operasi Linux. DINUM menargetkan terciptanya kemandirian infrastruktur pada perangkat keras maupun perangkat lunak di lingkungan pemerintahan.
David Amiel, pejabat kementerian terkait, memberikan penegasan mengenai urgensi kebijakan tersebut bagi keamanan negara. Menurutnya, Prancis tidak bisa terus membiarkan data dan infrastruktur digital mereka dikendalikan sepenuhnya oleh pihak luar.
"Negara tidak bisa lagi sekadar mengakui ketergantungannya melainkan harus segera membebaskan diri secepat mungkin," kata David Amiel, Bos kementerian terkait. Pernyataan tersebut menekankan pentingnya merebut kembali kendali atas nasib digital negara dari intervensi asing.
Setiap kementerian di Prancis kini telah diberikan batas waktu hingga musim gugur mendatang untuk menyusun rencana teknis pelepasan sistem asing. Saat ini, berbagai lembaga sedang memetakan tingkat ketergantungan mereka terhadap alat-alat buatan luar kawasan Uni Eropa.
Pemerintah Prancis menilai bahwa solusi teknologi asing memiliki risiko, aturan, serta harga yang tidak dapat dikontrol oleh pemerintah lokal. Sebagai alternatif, ekosistem yang dikembangkan di wilayah Eropa seperti openSUSE dan paket produktivitas LibreOffice diprediksi akan menjadi pilihan utama.
Meskipun instruksi telah dikeluarkan, pemerintah Prancis sejauh ini belum merilis jadwal resmi mengenai dimulainya tahap awal migrasi fisik perangkat. Fokus utama saat ini tetap pada pemetaan infrastruktur dan persiapan regulasi internal di tiap kementerian.
