Penyelenggaraan ibadah haji 1447 H/2026 M secara umum dinilai telah berjalan dengan cukup baik. Hal ini disampaikan langsung oleh Ketua Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, dalam laporannya dari Makkah.
Cucun memberikan apresiasi atas capaian tersebut, mengingat tahun ini adalah kali pertama haji dikelola oleh Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj). Meskipun begitu, evaluasi tetap dilakukan untuk menyempurnakan berbagai layanan di masa mendatang.
Munculnya polemik terkait peran Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU) menjadi salah satu sorotan utama setelah puncak haji berakhir. Diskusi ini terutama berkaitan dengan layanan jamaah saat berada di fase Arafah, Muzdalifah, dan Mina atau Armuzna.
Masa Transisi dan Peran Strategis KBIHU
Cucun Ahmad Syamsurijal menegaskan bahwa perbedaan pendapat mengenai posisi KBIHU tidak seharusnya menjadi perdebatan yang panjang. Ia mengingatkan bahwa saat ini merupakan masa transisi dari Kementerian Agama menuju kementerian baru.
Cucun memberikan pandangan terkait kondisi kementerian saat ini:
- Lembaga baru ini memiliki semangat besar untuk menata dan melayani jamaah haji agar lebih tertib.
- Sangat disayangkan jika ada anggapan yang mengesampingkan jasa kelompok masyarakat yang sudah lama membantu negara.
- KBIHU telah memberikan kontribusi nyata bagi para jamaah jauh sebelum masa keberangkatan tiba.
- Pembinaan yang dilakukan mencakup edukasi manasik haji yang intensif dan berkelanjutan.
Menurut Cucun, peran KBIHU sangat krusial karena mereka memberikan bimbingan sejak jauh hari. Bahkan, ada jamaah yang sudah belajar manasik bersama guru-guru di KBIHU sejak tiga tahun sebelum jadwal keberangkatan mereka.
Wakil Ketua DPR RI ini menambahkan bahwa ibadah haji bukan sekadar aktivitas fisik semata. Pemahaman mendalam mengenai tata cara, aturan syariat, serta keabsahan ibadah memerlukan pengetahuan yang luas dan bimbingan yang tepat.
KBIHU Sebagai Mitra, Bukan Kompetitor
Dalam pandangannya, keberadaan kelompok bimbingan ini memberikan manfaat yang sangat besar bagi pemerintah dalam mengelola ratusan ribu jamaah. Penyelenggaraan haji Indonesia yang melibatkan lebih dari 200 ribu orang setiap tahun bukanlah perkara mudah.
Data keterlibatan pihak dalam pengelolaan jamaah haji:
| Komponen Layanan | Jumlah/Peran |
|---|---|
| Total Jamaah Haji | Sekitar 210.000 orang |
| Pembimbing Kloter | Petugas resmi yang diangkat Kementerian |
| Musyrif Dini | Pengambil keputusan terkait bimbingan ibadah |
| KBIHU | Mitra pendamping dan edukator jamaah sejak di tanah air |
Cucun menekankan bahwa kehadiran pembimbing yang ditunjuk pemerintah seharusnya tidak membuat KBIHU dipandang sebagai pihak yang berseberangan. Hubungan antara kementerian dan kelompok masyarakat ini harus bersifat sinergis.
Kementerian diharapkan dapat menata aturan dan tahapan haji tanpa menganggap KBIHU sebagai saingan atau kompetitor. Kerja sama yang baik antara kedua pihak akan sangat menentukan kenyamanan serta kelancaran ibadah para jamaah di tanah suci.
Larangan Menjadikan KBIHU Sebagai Kambing Hitam
Lebih lanjut, Cucun menyatakan keberatan jika KBIHU dipersalahkan atas berbagai kendala yang muncul selama musim haji tahun ini. Ia menilai tidak adil jika persoalan teknis atau manajemen di lapangan ditumpahkan sepenuhnya kepada mereka.
Beberapa isu yang sempat mencuat antara lain adalah penanganan jamaah lansia di Masjidil Haram serta dugaan pungutan tertentu. Persoalan mengenai dam (denda) hingga layanan badal haji juga sempat menjadi bahan pembicaraan hangat.
Beberapa isu yang sering dikaitkan secara negatif dengan KBIHU:
- Kendala yang dihadapi jamaah lanjut usia saat menjalankan ibadah di Makkah.
- Adanya polemik mengenai pelaksanaan dam dan badal haji di kalangan jamaah.
- Berbagai problematika lapangan yang muncul selama fase puncak ibadah haji.
Cucun meminta agar semua pihak tidak mendiskreditkan KBIHU atas masalah-masalah tersebut. Penataan sistem bimbingan harus dilakukan secara bijak dengan tetap menghargai kontribusi organisasi bimbingan yang ada.
Di akhir pernyataannya, ia tetap memberikan apresiasi tinggi kepada Kementerian Haji dan Umrah atas dedikasinya pada tahun perdana ini. Kelancaran proses haji tahun ini dianggap sebagai hasil kerja keras kolektif seluruh pemangku kepentingan.
Cucun juga berterima kasih kepada rekan-rekannya di Timwas DPR RI yang telah bekerja keras melakukan pengawasan. Berkat koordinasi yang baik, berbagai potensi masalah tahunan dapat dimitigasi dan dievaluasi secara efektif bersama pemerintah.
