Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) menekankan pentingnya kepastian hukum dan regulasi sebagai syarat mutlak untuk memacu realisasi investasi hilirisasi sawit pada tahun 2026. Penegasan ini disampaikan seiring target besar pemerintah dalam meningkatkan angka investasi nasional secara signifikan.
Dilansir dari Ekonomi, sektor hilir sawit saat ini telah mencapai kematangan dengan porsi ekspor produk olahan menyentuh angka 90 persen. Namun, ekspansi pelaku usaha kini lebih fokus pada efisiensi teknologi dan pengelolaan limbah yang membutuhkan biaya besar.
Ketua Umum Gapki, Eddy Martono menyoroti bahwa karakteristik bisnis sawit bersifat jangka panjang serta padat modal sehingga jaminan usaha menjadi faktor krusial. Kelangsungan bisnis tersebut sangat bergantung pada kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah bagi para investor.
"Yang perlu dilakukan [pemerintah untuk mendorong investasi] ya kepastian hukum dan kepastian berusaha. Namanya pelaku usaha itu kan pasti butuh itu, sehingga bisnisnya bisa berkelanjutan," kata Eddy kepada Bisnis dikutip Selasa (28/4/2026).
Eddy memberikan gambaran besarnya modal yang diperlukan untuk operasional berkelanjutan, seperti pembangunan unit penangkapan metana (methane capture). Fasilitas pengolahan limbah menjadi energi ini memerlukan dana sekitar Rp40 miliar per unit di tengah ketidakpastian pengajuan perpanjangan Hak Guna Usaha (HGU).
"Belum ada approval kita minta supaya ada kepastian, kalau enggak kan mereka juga ragu untuk investasi," ujar Eddy, Ketua Umum Gapki.
Selain hambatan pada perizinan lahan, Gapki juga menyoroti kebijakan moneter terkait penahanan devisa hasil ekspor sebesar 50 persen. Langkah tersebut dikhawatirkan akan mengganggu stabilitas keuangan internal perusahaan-perusahaan eksportir kelapa sawit.
"Artinya cash flow juga akan terganggu," ujar Eddy, Ketua Umum Gapki.
Pemerintah sendiri mematok target investasi yang sangat ambisius untuk periode 2025ÔÇô2029 dengan angka mencapai lebih dari Rp13.000 triliun. Jumlah ini melonjak tajam dibandingkan realisasi satu dekade sebelumnya yang berada di angka Rp9.100 triliun berdasarkan data Bappenas.
Menteri Investasi/Kepala BKPM, Rosan Roeslani menyatakan bahwa tantangan tersebut tetap realistis untuk diwujudkan melalui reformasi regulasi. Instruksi Presiden Prabowo Subianto telah diarahkan untuk memangkas hambatan birokrasi guna memperkuat daya saing nasional di tingkat global.
