Pengamat tata kota Bakti Setiawan menilai lonjakan urbanisasi serta mahalnya harga lahan menjadi faktor utama yang memicu menjamurnya kawasan kumuh di Jakarta. Tingginya arus perpindahan penduduk setiap tahun yang tidak sebanding dengan keterjangkauan harga tanah memaksa warga menempati permukiman padat yang kurang layak.
ÔÇ£Urbanisasi dan harga lahan yang tinggi menjadi penyebab munculnya kawasan kumuh di Jakarta,ÔÇØ kata Bakti saat dihubungi Kompas.com, Selasa (19/5/2026), dilansir dari Megapolitan.
Menurut Bakti, penyelesaian masalah ini tidak boleh hanya bertumpu pada perbaikan fisik lingkungan semata. Pemerintah daerah perlu menyentuh aspek yang lebih menyeluruh, termasuk penguatan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat setempat.
ÔÇ£Aspek dasar penting, tapi jangan lupa dimensi lain yakni manusia, sosial, dan ekonominya,ÔÇØ ujarnya.
Bakti menambahkan bahwa kegagalan banyak program penataan kampung selama ini disebabkan oleh fokus yang keliru pada pembenahan fisik, sehingga kawasan tersebut rawan kembali kumuh tanpa adanya pengawasan dan penguatan ekonomi yang berkelanjutan.
ÔÇ£Karena cenderung hanya aspek fisik saja yang ditangani, keberlanjutannya jadi tidak terjamin,ÔÇØ kata dia.
Guna menjamin keberhasilan jangka panjang, Bakti menekankan pentingnya keterlibatan aktif warga dalam merencanakan dan mengeksekusi program penataan tersebut.
ÔÇ£Keduanya, tapi warga yang harus punya inisiatif awal dan harus terlibat penuh,ÔÇØ ucapnya.
Selain itu, dia mengingatkan bahwa penanganan wilayah kumuh harus diintegrasikan ke dalam skala penataan kota yang lebih luas demi membuka ruang-ruang ekonomi baru bagi masyarakat.
ÔÇ£Kolaborasi erat dengan warga, kaitkan program perumahan kumuh dengan pengembangan kota yang lebih luas, buka peluang ekonomi warga,ÔÇØ ujar dia.
Di sisi lain, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencatat adanya tren penurunan jumlah wilayah kumuh secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengeklaim jumlah RW kumuh di Jakarta menurun dari 445 RW pada 2017 menjadi 211 RW pada 2026, berdasarkan hasil pendataan terbaru tahun 2025 yang difinalisasi pada 2026 oleh Badan Pusat Statistik (BPS).
ÔÇ£Jadi, ada penurunan RW kumuh dari 445 di tahun 2017 menjadi 211 di tahun ini. Penurunannya kurang lebih 52,58 persen,ÔÇØ kata Pramono di Balai Kota Jakarta, Rabu (6/5/2026).
Meskipun terjadi penurunan sekitar 52 persen, Pemprov DKI Jakarta masih memiliki pekerjaan rumah untuk membenahi 211 RW kumuh yang tersisa, terutama di kawasan Jakarta Barat dan Jakarta Utara.
Terkait indikator kelayakan, Kepala BPS Amalia Adininggar menjelaskan bahwa status kekumuhan suatu wilayah diukur secara komprehensif melalui belasan indikator fasilitas dan lingkungan, bukan sekadar kondisi fisik bangunan.
ÔÇ£Jadi esensinya adalah kekumuhan dari suatu RT yang kemudian nanti kita agregasi menjadi RW kumuh, tidak hanya dilihat dari bentuk bangunan dan kepadatan bangunannya saja dan kelayakan bangunan, tetapi juga dilihat dari kondisi fasilitas lingkungan dan sanitasi,ÔÇØ ujarnya.
