Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat ini tengah mencari keberadaan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), Silmy Karim. Langkah ini dilakukan lembaga antirasuah tersebut berkaitan dengan operasi tangkap tangan (OTT) yang berlangsung di Kantor Imigrasi Jakarta Barat.
KPK menilai keterangan mantan Direktur Jenderal Imigrasi tersebut sangat krusial dalam mendalami kasus ini. Namun, keberadaan Silmy Karim hingga kini masih menjadi tanda tanya bagi sejumlah pihak di kementeriannya.
Menteri Imipas Mengaku Tidak Tahu Lokasi Wamen
Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto, memberikan pernyataan mengejutkan mengenai posisi wakilnya. Ia mengaku tidak mengetahui secara pasti di mana Silmy Karim berada saat ini.
Pernyataan tersebut disampaikan Agus melalui pesan singkat kepada media pada Rabu, 3 Juni 2026. "Saya juga tidak tahu di mana beliau," ungkap Agus singkat saat dikonfirmasi mengenai keberadaan bawahannya tersebut.
Hingga laporan ini diturunkan, Agus belum memberikan respons tambahan terkait komunikasi terakhirnya dengan Silmy. Ketidaktahuan ini menambah misteri di tengah proses hukum yang sedang dijalankan oleh tim penyidik KPK.
Dirjen Imigrasi Berikan Jawaban Senada
Selain sang Menteri, Direktur Jenderal Imigrasi, Hendarsam Marantoko, juga memberikan jawaban yang serupa. Ia mengaku tidak memiliki informasi mengenai lokasi Silmy Karim yang sedang dicari oleh KPK.
Hendarsam hanya memberikan keterangan singkat terkait situasi ini kepada awak media. "Saya juga tidak tahu," tuturnya saat dimintai keterangan mengenai keberadaan rekan kerjanya tersebut.
Berikut adalah poin utama terkait pencarian Silmy Karim oleh KPK:
- KPK memerlukan keterangan Silmy Karim terkait rangkaian operasi tangkap tangan (OTT) di Imigrasi Jakarta Barat.
- Menteri Imipas Agus Andrianto telah menyatakan secara resmi bahwa ia tidak mengetahui lokasi sang Wamen.
- Pihak Dirjen Imigrasi juga memberikan jawaban yang sama saat dikonfirmasi oleh media massa.
- Pencarian ini menjadi bagian penting dari pengembangan kasus dugaan suap perizinan warga negara asing.
Informasi mengenai keberadaan Silmy Karim menjadi sangat penting mengingat posisinya sebagai pejabat tinggi negara. Belum ada pernyataan resmi dari pihak Silmy mengenai alasan dirinya belum bisa dihubungi.
Detail Operasi Tangkap Tangkan di Jakarta Barat
Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto, sebelumnya telah mengonfirmasi kebenaran mengenai aksi senyap timnya. Operasi di Imigrasi Jakarta Barat ini tercatat sebagai OTT ke-11 yang dilakukan KPK sepanjang tahun 2026.
Kegiatan penangkapan tersebut dilakukan sejak Selasa malam, 2 Juni 2026, hingga Rabu pagi. Dalam operasi ini, tim penyidik berhasil mengamankan belasan orang untuk dimintai keterangan lebih lanjut.
Salah satu pihak yang turut ditangkap adalah Ronald Arman Abdullah, yang menjabat sebagai Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Jakarta Barat. Penangkapan ini mengejutkan publik karena menyasar pimpinan di instansi tersebut.
Sesuai dengan ketentuan dalam KUHAP, KPK memiliki waktu maksimal 24 jam untuk melakukan pemeriksaan awal. Setelah itu, tim penyidik akan menentukan status hukum dari setiap orang yang terjaring dalam operasi tersebut.
Penyitaan Barang Bukti dan Perluasan Wilayah Operasi
Penyidik KPK tidak hanya bergerak di Jakarta, tetapi juga memperluas jangkauan pencarian bukti hingga ke luar kota. Tim di lapangan dilaporkan tengah melakukan penelusuran di wilayah Bali dan Jawa Barat.
Sejumlah barang bukti penting telah berhasil disita oleh pihak berwenang dalam rangkaian operasi ini. Temuan ini diharapkan dapat memperkuat konstruksi hukum atas kasus yang sedang ditangani.
Beberapa barang bukti yang telah diamankan oleh tim penyidik antara lain:
- Beberapa unit kendaraan yang diduga terkait dengan tindak pidana korupsi tersebut.
- Sejumlah uang tunai dalam pecahan mata uang asing, yakni Dolar Amerika Serikat dan Dolar Singapura.
- Koleksi logam mulia yang ditemukan di beberapa lokasi penggeledahan.
- Dokumen-dokumen perizinan yang berkaitan dengan warga negara asing.
Hingga kini, barang bukti tersebut masih dalam proses inventarisasi oleh tim KPK. Penggeledahan di beberapa lokasi strategis lainnya kemungkinan besar akan terus berlanjut.
Kasus Terkait Pengurusan Izin Tinggal WNA
Ketua KPK, Setyo Budiyanto, menjelaskan bahwa fokus utama kasus ini adalah praktik ilegal dalam pengurusan dokumen keimigrasian. Permasalahan hukum ini menyasar pada pemberian izin tinggal bagi warga negara asing.
Beberapa jenis izin yang menjadi objek perkara adalah Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP) dan Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS). Diduga terdapat transaksi ilegal untuk mempermudah keluarnya dokumen-dokumen tersebut.
Rincian mengenai fokus perkara korupsi di lingkungan Imigrasi:
| Kategori | Detail Informasi |
|---|---|
| Objek Perkara | Pengurusan KITAS dan KITAP bagi WNA |
| Lokasi Utama | Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Jakarta Barat |
| Status Kasus | Operasi Tangkap Tangkan (OTT) |
| Pihak Terkait | Pejabat Imigrasi, WNA, dan pihak swasta |
Tabel di atas merangkum inti dari permasalahan hukum yang sedang ditangani oleh KPK. Praktik gratifikasi dalam pengurusan izin tinggal ini diduga telah berlangsung cukup lama dan melibatkan jaringan tertentu.
Profil Singkat Silmy Karim dan Perannya
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, kembali menegaskan bahwa pencarian terhadap Silmy Karim masih terus dilakukan secara intensif. Kehadirannya sangat dibutuhkan untuk mengklarifikasi beberapa temuan di lapangan.
Silmy Karim bukanlah orang baru di dunia keimigrasian Indonesia. Sebelum dilantik menjadi Wakil Menteri Imipas, ia memiliki rekam jejak panjang sebagai pimpinan di instansi tersebut.
Ia tercatat menjabat sebagai Direktur Jenderal Imigrasi di bawah Kementerian Hukum dan HAM sejak awal Januari 2023. Masa jabatannya di posisi tersebut berakhir pada 31 Oktober 2024 sebelum ia berpindah tugas.
Setelah masa transisi kepemimpinan, ia kemudian dipercaya mengemban amanah sebagai Wakil Menteri Imipas. Latar belakangnya sebagai mantan Dirjen inilah yang membuat keterangannya dianggap sangat penting oleh penyidik KPK.
Selain berkarier di birokrasi, Silmy juga dikenal sebagai seorang profesional yang pernah memimpin perusahaan besar. Ia pernah menduduki posisi strategis sebagai Direktur Utama di PT Krakatau Steel (Persero) Tbk.
Hingga berita ini dimuat, pihak kementerian terus berupaya menjalin komunikasi dengan sang Wakil Menteri. KPK pun berharap Silmy Karim dapat kooperatif demi kelancaran proses hukum yang sedang berjalan.
