Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian memberikan instruksi khusus kepada seluruh kepala daerah di wilayah Sulawesi untuk mempererat kerja sama dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Sinergi ini dinilai sebagai langkah krusial dalam menjaga stabilitas politik, keamanan, serta kondisi sosial di masyarakat.
Menurut Tito, stabilitas di berbagai sektor tersebut merupakan fondasi utama bagi kelancaran program pembangunan. Hal ini ia sampaikan saat menghadiri agenda Silaturahmi dan Arahan di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, pada Sabtu, 30 Mei 2026.
Dalam pertemuan yang juga dihadiri Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan serta Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman tersebut, Tito menekankan pentingnya kekompakan antarinstansi. Ia meyakini bahwa hampir semua permasalahan di daerah dapat diselesaikan jika terdapat harmoni yang kuat.
Kekompakan ini menjadi modal penting agar program-program strategis, baik dari Presiden maupun pemerintah pusat dan daerah, dapat dieksekusi dengan maksimal. Tanpa adanya keselarasan di tingkat pimpinan daerah, implementasi kebijakan di lapangan sering kali menghadapi kendala serius.
Posisi Strategis Sulawesi dan Pentingnya Keamanan
Pulau Sulawesi memiliki letak geografis yang sangat strategis karena berperan sebagai jembatan penghubung antara Indonesia bagian barat dan timur. Selain lokasinya yang vital, wilayah ini juga dianugerahi kekayaan sumber daya alam yang sangat melimpah bagi negara.
Mengingat potensi besar tersebut, Tito mengingatkan bahwa stabilitas keamanan dan politik di Sulawesi tidak boleh diabaikan. Pembangunan ekonomi yang berkelanjutan mustahil dapat terwujud jika kondisi keamanan di wilayah tersebut tidak kondusif atau terganggu.
Mendagri juga menegaskan bahwa tanggung jawab menjaga keamanan tidak hanya berada di pundak pemerintah pusat semata. Pemerintah daerah (Pemda) bersama seluruh elemen Forkopimda memiliki peran yang sama besarnya dalam merawat ketertiban umum.
Ia mengibaratkan keamanan layaknya kesehatan yang harus dijaga secara konsisten agar tidak hilang begitu saja. Tito menekankan bahwa nilai sebuah keamanan baru akan terasa sangat mahal ketika situasi konflik atau ketidakamanan mulai terjadi di tengah masyarakat.
Beberapa poin utama yang ditekankan Mendagri dalam menjaga stabilitas daerah antara lain:
- Membangun komunikasi rutin melalui pertemuan formal maupun kegiatan informal antaranggota Forkopimda.
- Mengambil pelajaran dari pengalaman konflik sosial masa lalu agar kejadian serupa tidak terulang kembali.
- Memastikan anggaran daerah mendukung keberlangsungan forum-forum kerukunan masyarakat.
- Memperkuat fungsi deteksi dini terhadap potensi gesekan sosial di tingkat akar rumput.
Poin-poin tersebut diharapkan menjadi pedoman bagi para gubernur, bupati, dan wali kota di Sulawesi dalam menjalankan roda pemerintahan. Dengan komunikasi yang intens, potensi kesalahpahaman antarkelompok dapat diminimalisir sejak awal.
Optimalisasi FKUB dan Deteksi Dini Konflik
Salah satu langkah konkret yang diminta oleh Mendagri adalah pengaktifan kembali peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). Forum ini dianggap memiliki rekam jejak yang teruji dalam meredam potensi konflik yang berlatar belakang agama.
FKUB berperan penting dalam mencegah isu sensitif berkembang menjadi gangguan sosial yang lebih luas dan merusak tatanan masyarakat. Namun, Tito mencatat bahwa keberhasilan forum ini sangat bergantung pada dukungan penuh dari masing-masing kepala daerah.
Dukungan tersebut tidak hanya berupa komitmen moral, tetapi juga harus disertai dengan alokasi anggaran yang memadai melalui APBD. Anggaran yang cukup akan memfasilitasi FKUB untuk menjalankan fungsi komunikasi dan edukasi kepada pemeluk agama di wilayah masing-masing.
Selain FKUB, Tito juga menyoroti pentingnya peran Tim Penanganan Konflik Sosial (TPKS) di setiap daerah. Tim ini berfungsi sebagai instrumen utama dalam mendeteksi tanda-tanda awal munculnya perselisihan sebelum berkembang menjadi kerusuhan besar.
Ringkasan peran instrumen pendukung stabilitas daerah menurut arahan Mendagri:
| Instrumen Daerah | Fungsi Utama | Dukungan yang Dibutuhkan |
|---|---|---|
| Forkopimda | Sinergi kebijakan dan penanganan keamanan lintas instansi. | Komunikasi rutin dan koordinasi yang solid. |
| FKUB | Menjaga kerukunan umat beragama dan mediasi konflik religi. | Dukungan anggaran APBD dan ruang komunikasi. |
| TPKS | Deteksi dini dan pencegahan preventif konflik sosial. | Keaktifan pemantauan di lapangan dan respon cepat. |
Data di atas menunjukkan bahwa kolaborasi berbagai instansi lokal menjadi kunci utama dalam menjaga perdamaian daerah. Setiap lembaga memiliki peran spesifik namun saling berkaitan dalam menciptakan lingkungan yang aman bagi warga.
Tito menjelaskan bahwa sebuah kerusuhan besar tidak pernah terjadi secara tiba-tiba tanpa adanya proses pemicu sebelumnya. Menurutnya, pasti ada tanda-tanda awal atau dinamika tertentu yang mendahului setiap konflik sosial yang pecah di masyarakat.
Oleh karena itu, ia meminta TPKS untuk bergerak cepat menghentikan proses tersebut sebelum mencapai titik kulminasi berupa kekerasan. Pencegahan sejak dini dianggap jauh lebih efektif dan efisien dibandingkan menangani dampak kerusakan setelah kerusuhan terjadi.
Kegiatan pengarahan ini turut dihadiri oleh jajaran pejabat tinggi negara, termasuk Menko Polkam Djamari Chaniago dan Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti. Hadir pula enam gubernur dari seluruh provinsi di Sulawesi beserta jajaran bupati dan wali kota di wilayah tersebut.
