Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk berperan aktif dalam mengawasi jalannya Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026. Langkah ini bertujuan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang maupun praktik kecurangan selama proses pendaftaran sekolah berlangsung.
Salah satu isu krusial yang menjadi perhatian serius KPK adalah praktik gratifikasi yang kerap muncul di lingkungan pendidikan saat musim penerimaan siswa baru. Praktik ini bisa berupa pemberian hadiah atau fasilitas kepada pihak sekolah, baik diminta secara langsung maupun diberikan atas inisiatif wali murid.
Direktur Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN KPK, Herda Helmijaya, memberikan arahan tegas bagi para penyelenggara pendidikan yang menerima pemberian tersebut. Menurutnya, setiap gratifikasi yang diterima wajib segera dilaporkan kepada KPK untuk menghindari konsekuensi hukum yang lebih berat.
Herda menjelaskan bahwa batas waktu maksimal untuk melaporkan penerimaan tersebut adalah 30 hari kerja setelah barang atau fasilitas diterima. Jika laporan baru dilakukan setelah melewati tenggat waktu tersebut, maka pemberian tersebut akan dikategorikan sebagai tindakan suap.
Pentingnya Integritas dalam Proses SPMB 2026:
- Membangun komitmen bersama antara sekolah dan orang tua untuk menolak segala bentuk suap.
- Melaporkan setiap pemberian yang tidak sah melalui mekanisme yang telah disediakan KPK.
- Membentuk Unit Pelayanan Gratifikasi (UPG) di lingkungan sekolah untuk memperkuat sistem pengawasan internal.
- Memberikan sosialisasi yang masif kepada wali murid mengenai dampak buruk gratifikasi bagi masa depan anak.
KPK menekankan bahwa upaya menjaga integritas pendidikan tidak bisa hanya mengandalkan sistem digital atau aplikasi semata. Diperlukan pendekatan psikologis dan sosial agar orang tua memahami bahwa memaksakan anak masuk sekolah lewat jalur ilegal justru merugikan perkembangan sang anak.
Herda juga menyinggung adanya tekanan yang sering dialami oleh kepala sekolah dari pihak-pihak tertentu, seperti pejabat daerah atau anggota legislatif. Tekanan atau intimidasi tersebut seringkali membuat kepala sekolah merasa takut untuk menolak titipan calon siswa maupun pemberian gratifikasi.
Data dari Survei Penilaian Integritas (SPI) Pendidikan 2024 menunjukkan kondisi yang cukup memprihatinkan terkait pandangan terhadap gratifikasi di sekolah. Berikut adalah ringkasan persepsi tenaga pendidik dan pimpinan sekolah terhadap pemberian hadiah dari siswa atau orang tua:
| Kategori Responden | Persentase Menganggap Gratifikasi Lumrah |
|---|---|
| Guru atau Dosen | 30% |
| Pimpinan Satuan Pendidikan | 18% |
Tabel tersebut menunjukkan bahwa masih banyak pelaku dunia pendidikan yang menganggap pemberian dari wali murid sebagai hal yang wajar. Padahal, pembiaran terhadap budaya ini dapat merusak prinsip keadilan dalam sistem pendidikan nasional.
Survei SPI Pendidikan yang dilakukan KPK ini melibatkan ratusan ribu responden yang tersebar di 38 provinsi di seluruh Indonesia. Hasil ini menjadi dasar bagi KPK untuk terus mendorong perubahan budaya kerja di instansi pendidikan agar lebih transparan.
Melalui pendekatan yang komprehensif, KPK berharap pelaksanaan SPMB 2026 dapat berjalan lebih jujur dan bersih dari kepentingan pribadi. Masyarakat diingatkan kembali bahwa sistem terbaik sekalipun tetap memiliki celah jika tidak diiringi dengan integritas manusianya.
