Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, memimpin langsung delegasi Indonesia dalam kunjungan kerja strategis ke Paris, Prancis, dan Brussels, Belgia. Kunjungan yang berlangsung pada 3 hingga 5 Juni 2026 ini bertujuan untuk mempercepat langkah Indonesia menjadi anggota penuh OECD.
Selain fokus pada aksesi OECD, agenda ini juga bertujuan memastikan kelancaran kerja sama ekonomi dengan Uni Eropa melalui pengawalan ratifikasi I-EU CEPA. Upaya ini dipandang krusial untuk memperkuat posisi tawar ekonomi nasional di kancah internasional secara berkelanjutan.
Mengejar Target Keanggotaan OECD
Airlangga Hartarto hadir di Paris dalam kapasitasnya sebagai Ketua Pelaksana Tim Nasional Aksesi OECD untuk mengikuti Pertemuan Tingkat Menteri (PTM) OECD 2026. Kehadiran ini menandai perkembangan signifikan Indonesia setelah dua tahun menerima Peta Jalan Aksesi pada 2024 lalu.
Pada tahun 2025, Indonesia juga telah menyerahkan hasil penilaian mandiri melalui Dokumen Initial Memorandum sebagai syarat formal. Saat ini, proses keanggotaan tersebut telah memasuki tahap tinjauan teknis atau technical review yang melibatkan negara-negara anggota organisasi tersebut.
Dalam fase tinjauan teknis ini, pihak OECD akan melakukan pengumpulan data yang mendalam mengenai berbagai kebijakan nasional Indonesia. Hal ini mencakup distribusi kuesioner kepada kementerian terkait, pelaksanaan fact-finding mission, hingga penyusunan studi regulasi secara komprehensif.
Data yang terkumpul nantinya akan diperdebatkan di tingkat Komite OECD guna menghasilkan rekomendasi perbaikan kebijakan bagi Indonesia. Hasil akhir dari proses ini diharapkan mampu menyelaraskan standar regulasi nasional dengan standar global yang berlaku di negara maju.
Sebagai ketua tim nasional, Menko Airlangga bertugas mengoordinasikan lebih dari 60 pemangku kepentingan yang berasal dari berbagai elemen masyarakat. Koordinasi ini melibatkan kementerian, lembaga pemerintah, asosiasi bisnis, serikat pekerja, akademisi, hingga berbagai organisasi kemasyarakatan.
Cakupan luas proses aksesi Indonesia di OECD melibatkan setidaknya 25 komite teknis yang menangani berbagai sektor strategis sebagai berikut:
- Sektor investasi, perdagangan internasional, dan kebijakan kompetisi usaha yang sehat.
- Kebijakan fiskal, sistem perpajakan, dan tata kelola pemerintahan yang transparan serta akuntabel.
- Gerakan anti-korupsi, perlindungan lingkungan hidup, serta pengembangan ekonomi digital nasional.
- Peningkatan kualitas layanan kesehatan, sistem pendidikan, hingga regulasi di sektor ketenagakerjaan.
Proses ini sangat penting mengingat Indonesia mencatatkan sejarah sebagai negara pertama di kawasan Asia Tenggara yang menjalani aksesi OECD. Antusiasme dari negara-negara anggota terhadap pencalonan Indonesia disebut sebagai yang tertinggi sepanjang sejarah berdirinya organisasi tersebut.
Banyak negara anggota yang telah menawarkan bantuan teknis serta kerja sama khusus untuk membantu kelancaran proses integrasi Indonesia. Oleh karena itu, koordinasi yang solid sangat diperlukan agar antusiasme dunia internasional dapat memberikan manfaat nyata bagi kepentingan nasional.
Menko Airlangga menekankan pentingnya memanfaatkan momentum besar ini agar dukungan dari negara sahabat semakin kuat. "Kita harus memanfaatkan momentum ini agar semakin banyak negara mendukung dan mempercepat keanggotaan Indonesia," tegasnya dalam keterangan resmi.
Dalam pertemuan internasional tersebut, Indonesia akan konsisten menyuarakan kebijakan hilirisasi sebagai kunci utama transformasi ekonomi nasional. Kebijakan ini dianggap vital untuk menciptakan nilai tambah komoditas, menyerap tenaga kerja berkualitas, dan memperkuat fondasi ekonomi.
Airlangga juga dijadwalkan tampil sebagai pembicara utama dalam sesi khusus yang membahas keseimbangan kebijakan industri global. Sesi tersebut akan mengulas bagaimana menjaga pasar tetap terbuka sembari tetap memastikan kesejahteraan masyarakat tetap terjaga dengan baik.
Untuk memastikan dukungan politik dan teknis berjalan lancar, Menko Airlangga melakukan serangkaian pertemuan bilateral dengan perwakilan negara berikut:
- Negara-negara mitra strategis di kawasan Asia Pasifik seperti Australia, Jepang, dan Thailand.
- Kekuatan ekonomi global dari Benua Amerika dan Eropa, yaitu Amerika Serikat dan Inggris.
- Negara maju dengan standar kebijakan tinggi seperti Finlandia.
Selain bertemu dengan perwakilan pemerintah, Airlangga juga akan menjalin komunikasi dengan Business at OECD (BIAC). Lembaga ini merupakan mitra strategis bagi asosiasi pelaku usaha di Indonesia dalam memahami dinamika bisnis global di bawah payung OECD.
Mempercepat Ratifikasi I-EU CEPA di Brussels
Setelah merampungkan agenda di Paris, perjalanan diplomasi ekonomi ini berlanjut ke Brussels, Belgia, pada 5 Juni 2026. Di ibu kota Uni Eropa tersebut, Airlangga dijadwalkan hadir dalam ajang bergengsi Brussels Economic Security Forum (BESF) 2026.
Forum BESF merupakan pertemuan tahunan tingkat tinggi yang menjadi wadah utama bagi Eropa untuk membahas isu-isu keamanan ekonomi global. Acara ini dikelola oleh European Policy Centre (EPC) dengan menghadirkan para pemimpin industri serta pembuat kebijakan Uni Eropa.
Fokus utama kunjungan di Brussels adalah mengawal percepatan ratifikasi kerja sama ekonomi komprehensif antara Indonesia dan Uni Eropa atau I-EU CEPA. Perjanjian ini sebelumnya telah disepakati oleh Presiden Prabowo Subianto pada Juli 2025 sebagai prioritas kerja sama perdagangan.
Pemerintah menargetkan agar proses ratifikasi ini segera tuntas sehingga perjanjian dapat langsung diimplementasikan dalam waktu dekat. Keberhasilan ratifikasi ini diprediksi akan membuka akses pasar yang jauh lebih luas bagi produk-produk unggulan Indonesia di pasar Eropa.
Langkah diplomatik ini mempertegas peran aktif Indonesia dalam kancah geoekonomi internasional demi mendorong pertumbuhan yang inklusif. Melalui kemitraan strategis ini, Indonesia berupaya memastikan keberlanjutan ekonomi jangka panjang yang mampu bersaing secara global.
Dalam kunjungan kerja kali ini, Menko Airlangga didampingi oleh sejumlah pejabat teras kementerian yang memiliki peran strategis:
- Susiwijono Moegiarso selaku Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
- Edi Prio Pambudi yang menjabat sebagai Deputi Bidang Kerja Sama Ekonomi Internasional dan Investasi.
Kehadiran para pejabat pendamping ini memastikan bahwa setiap detail teknis dalam negosiasi dan pertemuan internasional dapat dikawal dengan maksimal. Seluruh rangkaian agenda ini merupakan bagian dari visi besar pemerintah dalam mentransformasi ekonomi Indonesia menuju negara maju.
