Pemerintah Targetkan Investasi Infrastruktur Rp10.728 Triliun hingga 2029

Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto menargetkan kebutuhan investasi pembangunan infrastruktur mencapai US$625 miliar atau setara Rp10.728 triliun hingga periode 2029. Kebutuhan dana besar tersebut tercantum dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2025-2029 untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan bahwa pemerintah akan menerapkan strategi pembangunan secara selektif akibat keterbatasan anggaran negara. Dilansir dari Ekonomi, APBN tidak dirancang untuk membiayai seluruh proyek strategis, sehingga fokus dialihkan pada proyek dengan dampak ekonomi tinggi.

"Kita sadar pemerintah tidak bisa membangun semuanya. Kita pilih proyek seperti konektivitas, kawasan industri, pelabuhan ekspor, dan dukungan energi untuk hilirisasi," ujar Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan dalam agenda Simposium PT SMI di Jakarta, Rabu (22/4/2026).

Pemerintah kini hanya mencakup porsi pembiayaan sebesar 10% dari Produk Domestik Bruto (PDB), sementara sisa kebutuhan bergantung pada keterlibatan modal swasta. Skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) akan terus dipacu untuk menarik investasi eksternal.

ÔÇ£Presiden sudah arahkan pengendalian harus cepat dan andal. Artinya project pipeline harus siap dan real time monitoring harus tersedia agar daya saing investasi kita tidak kalah,ÔÇØ ujar Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan.

Direktur Utama PT SMI Reynaldi Hermansjah mengungkapkan bahwa kapasitas APBN dan APBD gabungan hanya mampu memenuhi sekitar 40% dari total kebutuhan investasi. Hal ini menyisakan celah pendanaan yang signifikan sebesar US$377,2 miliar atau sekitar Rp6.475 triliun.

"Untuk itu, PT SMI memiliki peran strategis sebagai development financial institution dalam menjembatani kesenjangan pendanaan sekaligus mendorong skema pembiayaan yang lebih inovatif," ujar Reynaldi Hermansjah, Direktur Utama PT SMI.

PT SMI tercatat telah menyalurkan komitmen pembiayaan mencapai Rp275 triliun selama 17 tahun beroperasi dengan total akumulasi investasi menyentuh Rp1.183 triliun. Langkah ini diklaim telah berkontribusi pada penyerapan jutaan tenaga kerja di berbagai sektor.

"Dukungan kami ini memberikan dampak terhadap penyerapan kurang lebih 10,9 juta tenaga kerja dan berkontribusi terhadap PDB sebesar 0,5%," pungkas Reynaldi Hermansjah, Direktur Utama PT SMI.

Guru Besar Fakultas Teknik UGM Danang Parikesit mengingatkan bahwa pembangunan fisik tanpa pengembangan wilayah yang matang berisiko menyia-nyiakan anggaran. Ia menyoroti banyak proyek jalan tol yang trafiknya tidak sesuai dengan proyeksi awal.

"KEK Bitung pada saat diresmikan tidak ada apa-apa. Ada tanah yang dikuasai Pemda dan disewakan, tetapi penyewanya pun tidak melakukan tindakan ekonomi," ungkap Danang Parikesit, Guru Besar Fakultas Teknik UGM.

Ketiadaan sinergi antar kebijakan kementerian menyebabkan infrastruktur strategis gagal menjadi instrumen transformasi ekonomi. Masalah pemeliharaan aset juga menjadi sorotan tajam karena sering kali luput dari anggaran pemerintah.

"Kadang-kadang di Indonesia yang kita lupa adalah kita mungkin sudah bisa mengakumulasi pendanaan untuk membangun, tapi ketika masuk pemeliharaan, kadang-kadang lupa dianggarkan atau dianggarkan tapi dengan jumlah yang tidak cukup, sehingga akhirnya umur dan kualitas infrastrukturnya menjadi lebih buruk dari yang diperkirakan," ujar Bambang Brodjonegoro, Dekan ADB Institute.

Bambang menyarankan agar pemerintah fokus pada infrastruktur dasar yang kurang menarik bagi swasta guna memastikan efisiensi dana publik. Penggunaan indikator seperti Spillover Tax diusulkan untuk menggantikan fokus tunggal pada Internal Rate of Return (IRR).

"Jadi artinya kita ingin juga menciptakan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan, tapi infrastruktur yang dibangun itu bisa mempercepat pertumbuhan ekonomi dalam waktu yang relatif singkat, sehingga ini bisa juga langsung mengaruhi ICOR," pungkas Bambang Brodjonegoro, Dekan ADB Institute.