Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (HIMKI) mengungkapkan bahwa sektor manufaktur nasional sedang menghadapi tekanan berat yang berisiko menggerus daya saing investasi global pada Rabu (29/4/2026). Masalah regulasi kaku dan rendahnya produktivitas tenaga kerja menjadi hambatan utama bagi iklim usaha domestik saat ini.
Ketua Umum HIMKI, Abdul Sobur, menjelaskan bahwa hambatan industri manufaktur bersumber dari faktor internal dan eksternal. Berdasarkan informasi yang dilansir dari Money, beban kepatuhan yang semakin rumit serta kenaikan biaya produksi turut memperburuk efisiensi bagi para pelaku usaha di tanah air.
Efisiensi dan kepastian hukum kini menjadi parameter utama bagi investor global selain faktor luas pasar. Produktivitas tenaga kerja dipandang krusial karena berdampak langsung pada biaya operasional, sementara stabilitas kebijakan diperlukan untuk menghindari risiko perubahan aturan secara mendadak.
ÔÇ£Kita sedang berada dalam kompetisi global yang sangat ketat. Negara tujuan investasi tidak hanya dilihat dari besar pasar domestiknya, tetapi juga dari produktivitas tenaga kerja, kepastian regulasi, fleksibilitas industri, biaya logistik, energi, dan konsistensi kebijakan,ÔÇØ ujar Sobur, Ketua Umum HIMKI.
Pemerintah diharapkan mampu menyeimbangkan aspek perlindungan tenaga kerja dengan kebutuhan industri untuk tetap fleksibel. Keseimbangan ini dianggap mendesak agar Indonesia tidak semakin tertinggal dari negara pesaing dalam menarik modal asing.
ÔÇ£Perlindungan tenaga kerja adalah hal yang prinsipil. Tetapi dalam konteks industri manufaktur, perlindungan itu harus berjalan beriringan dengan peningkatan produktivitas dan fleksibilitas industri. Tanpa keseimbangan tersebut, Indonesia berisiko semakin kehilangan daya saing global,ÔÇØ papar Sobur.
Sektor manufaktur padat karya memiliki karakteristik yang berbeda jauh dengan sektor jasa dalam hal sistem kerja. Kebijakan seperti bekerja dari rumah atau WFH dianggap sulit diterapkan pada pabrik mebel yang mengandalkan kehadiran fisik dan disiplin produksi harian.
ÔÇ£WFH tidak bisa dipukul rata untuk semua sektor. Di industri manufaktur, terutama padat karya, pekerjaan sangat terkait dengan proses produksi, mesin, material, finishing, quality control, dan delivery. Jika kebijakan dibuat terlalu umum tanpa membaca karakter sektor, maka daya saing industri bisa ikut tertekan,ÔÇØ kata Sobur.
Dalam beberapa tahun terakhir, Vietnam dinilai lebih unggul dalam menarik investasi manufaktur dibanding Indonesia. Hal ini terjadi karena Vietnam mampu menyediakan ekosistem industri yang lebih konsisten serta produktivitas pekerja yang lebih tinggi.
ÔÇ£Kita harus jujur melihat fakta global. Vietnam menjadi magnet investasi bukan hanya karena upah, tetapi karena mereka menawarkan ekosistem yang lebih fleksibel, produktif, dan konsisten. Ini pelajaran penting bagi Indonesia,ÔÇØ ucap Sobur.
HIMKI menegaskan bahwa arah kebijakan ketenagakerjaan harus mendukung keberlanjutan usaha. Peningkatan keterampilan pekerja melalui program upskilling nasional menjadi salah satu solusi agar kebijakan perlindungan tidak justru membebani ekspansi industri.
ÔÇ£Jangan sampai niat baik melindungi pekerja justru membuat industri kehilangan kemampuan bertahan, menunda ekspansi, atau bahkan mengurangi tenaga kerja. Yang kita butuhkan adalah ekosistem yang ada sekaligus kompetitif,ÔÇØ kata Sobur.
Pihak asosiasi juga menyoroti adanya persepsi yang masih beragam di lapangan terkait implementasi Surat Edaran Menaker Nomor M/6/HK.04/III/2026. Meskipun terdapat pengecualian untuk sektor strategis, kejelasan teknis tetap dibutuhkan agar tidak menimbulkan kebingungan bagi pelaku usaha manufaktur.
ÔÇ£Kami memahami bahwa dalam Surat Edaran Menaker Nomor M/6/HK.04/III/2026 sudah terdapat pengecualian yang jelas, termasuk untuk sektor manufaktur, logistik, energi, dan sektor strategis lainnya,ÔÇØ tukas Sobur.
