Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) memberikan klarifikasi tegas mengenai kabar yang beredar luas di tengah masyarakat terkait penerimaan pegawai baru. Instansi di bawah Kementerian Keuangan tersebut memastikan bahwa informasi pendaftaran calon pegawai negeri sipil (CPNS) untuk tahun 2026 adalah berita bohong atau hoaks.
Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa DJBC, Nirwala Dwi Heryanto, menjelaskan bahwa sejauh ini pihak otoritas belum mengeluarkan pengumuman resmi mengenai rekrutmen tersebut. Hal ini disampaikan untuk merespons keresahan masyarakat yang terpapar informasi palsu di berbagai platform digital.
Klarifikasi Resmi Mengenai Hoaks Rekrutmen CPNS 2026
Nirwala menegaskan bahwa pesan yang mengeklaim adanya pembukaan pendaftaran pegawai Bea Cukai pada tahun 2026 sama sekali tidak memiliki dasar yang benar. Ia meminta publik agar tidak mudah percaya pada informasi yang tidak bersumber langsung dari kanal resmi institusi.
"Kabar mengenai pembukaan rekrutmen pegawai Bea Cukai tahun 2026 yang tersebar di media sosial adalah tidak benar. Hingga saat ini, Bea Cukai belum merilis informasi resmi terkait penerimaan pegawai," kata Nirwala dalam keterangan resminya pada Selasa, 2 Juni 2026.
Isu ini menjadi sorotan setelah sebuah video berdurasi singkat viral di platform TikTok dan menarik perhatian banyak pengguna internet. Unggahan tersebut mengeklaim bahwa pendaftaran CPNS DJBC telah dibuka untuk berbagai jenjang pendidikan, mulai dari lulusan SMA/SMK, D3, hingga S1.
Selain menyebutkan kualifikasi pendidikan, video hoaks itu juga memberikan informasi sesat bahwa para pelamar nantinya akan ditempatkan di kantor-kantor Bea Cukai di seluruh wilayah Indonesia. Nirwala mengingatkan bahwa pola penyebaran informasi seperti ini sangat menyesatkan calon pelamar kerja.
Kanal Resmi Pendaftaran dan Informasi Pemerintah
Untuk menghindari kebingungan, Nirwala merinci saluran komunikasi yang valid bagi masyarakat yang ingin mendapatkan informasi terkait seleksi pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan. Ia menekankan bahwa setiap proses rekrutmen dilakukan secara transparan melalui sistem terpusat.
Daftar portal resmi yang digunakan untuk informasi rekrutmen pemerintah:
- Situs resmi rekrutmen Kementerian Keuangan pada alamat rekrutmen.kemenkeu.go.id.
- Portal SSC ASN yang dikelola oleh Badan Kepegawaian Negara melalui sscasn.bkn.go.id.
- Akun media sosial resmi milik Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang telah terverifikasi.
Penyediaan daftar kanal resmi ini bertujuan agar masyarakat memiliki rujukan yang pasti dan tidak terjebak dalam perangkap informasi palsu yang dibuat oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab. Masyarakat diminta untuk selalu melakukan kroscek data melalui laman-laman tersebut.
Risiko Pencurian Data Pribadi Melalui Situs Bodong
Pihak DJBC mengungkapkan kekhawatiran besar terhadap dampak negatif dari pencatutan nama instansi dalam informasi hoaks tersebut. Selain mencoreng citra institusi pemerintah, praktik ini dinilai sangat merugikan masyarakat luas secara personal.
Nirwala mewaspadai adanya motif penipuan di balik penyebaran link pendaftaran palsu yang sering menyertai pengumuman hoaks tersebut. Keberadaan situs-situs bodong ini berpotensi menjadi sarana bagi oknum tertentu untuk melancarkan aksi kejahatan siber.
Masyarakat yang kurang waspada mungkin akan mengeklik tautan tersebut dan diminta untuk mengisi data pribadi yang bersifat rahasia. Data sensitif seperti nomor identitas, alamat, hingga nomor telepon berisiko disalahgunakan untuk tindak pidana lainnya.
"Kami sangat khawatir data pribadi masyarakat akan dimanfaatkan oleh pihak tidak bertanggung jawab untuk melakukan aksi penipuan lebih lanjut setelah mereka mengisi informasi personal di situs yang tidak resmi," tutur Nirwala memberikan peringatan.
Imbauan Untuk Meningkatkan Literasi Digital
Dalam kesempatan yang sama, Nirwala memberikan instruksi kepada publik agar lebih berhati-hati dalam memberikan informasi pribadi kepada pihak mana pun yang identitasnya tidak jelas. Kewaspadaan ini menjadi kunci utama dalam memutus rantai penipuan di dunia maya.
Langkah pencegahan yang direkomendasikan oleh DJBC kepada masyarakat:
- Tidak memberikan data identitas diri kepada pihak yang tidak dikenal atau tidak memiliki legalitas jelas.
- Menghindari untuk mengakses atau mengeklik tautan pendaftaran yang berasal dari luar domain situs resmi pemerintah.
- Meningkatkan kemampuan literasi digital guna membedakan antara informasi valid dan hoaks.
- Berperan aktif dalam menjaga ekosistem digital yang sehat dengan tidak menyebarkan berita yang belum terverifikasi kebenarannya.
Langkah-langkah preventif ini diharapkan dapat melindungi warga dari berbagai modus operandi penipuan yang kerap menggunakan nama instansi besar untuk menarik minat korban. Kehati-hatian dalam menerima informasi digital saat ini adalah sebuah keharusan bagi setiap pengguna gawai.
Sebagai penutup, Nirwala mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk membantu pemerintah dalam memerangi penyebaran konten hoaks. Kolaborasi antara masyarakat dan instansi pemerintah sangat dibutuhkan agar informasi sesat tidak semakin meluas di ruang publik.
"Kami mengajak masyarakat untuk ikut berperan aktif memutus penyebaran hoaks dengan cara tidak meneruskan informasi yang belum jelas kebenarannya kepada orang lain," pungkas Nirwala menutup keterangannya.
