Partai Gerindra secara resmi memberikan tanggapan terkait kritik yang dilayangkan oleh mantan Wakil Menteri Luar Negeri, Dino Patti Djalal. Kritik tersebut menyoroti tingginya intensitas kunjungan kerja (kunker) ke luar negeri yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto.
Juru Bicara Partai Gerindra, Bahtra Banong, menyatakan bahwa pandangan dari diplomat senior seperti Dino merupakan masukan yang berharga. Menurutnya, pendapat tersebut dapat memperkaya perspektif masyarakat luas mengenai arah kebijakan luar negeri Indonesia saat ini.
Meski begitu, Bahtra menekankan bahwa diplomasi di level kepala negara tidak sesederhana melakukan komunikasi lewat aplikasi Zoom atau sambungan telepon. Ia menilai ada aspek strategis dalam pertemuan langsung yang tidak bisa digantikan oleh teknologi digital.
Dalam praktik hubungan internasional, diplomasi bukan hanya sekadar sarana untuk bertukar informasi antar pihak. Pertemuan tatap muka berfungsi untuk membangun kepercayaan strategis, memperkuat posisi tawar, serta membuka berbagai peluang kerja sama baru bagi negara.
Bahtra juga menjelaskan bahwa banyak negosiasi penting membutuhkan kehadiran fisik para pemimpin untuk mencapai kesepakatan. Komitmen politik yang kuat biasanya lahir dari komunikasi langsung yang lebih mendalam dan personal.
Poin utama yang disampaikan Bahtra Banong terkait urgensi diplomasi langsung:
- Pertemuan tatap muka membangun komitmen politik yang lebih kuat antar pemimpin dunia.
- Banyak keputusan strategis di sektor investasi dan pertahanan lahir dari komunikasi langsung.
- Diplomasi kepala negara memiliki bobot yang berbeda dibandingkan dengan rapat virtual biasa.
- Kunjungan kerja bertujuan untuk memperkuat posisi tawar Indonesia di kancah internasional.
Pernyataan ini menegaskan bahwa kunjungan luar negeri tersebut memiliki misi yang jauh lebih besar daripada sekadar agenda seremonial belaka. Setiap langkah diplomasi yang diambil presiden telah diperhitungkan untuk memberikan dampak jangka panjang bagi kedaulatan bangsa.
Manfaat Nyata bagi Ekonomi Nasional
Bahtra mengingatkan bahwa setiap kunker luar negeri yang dilakukan Prabowo bukanlah perjalanan pribadi seorang kepala negara. Presiden selalu didampingi oleh delegasi nasional yang kompeten untuk memperjuangkan kepentingan Indonesia secara kolektif.
Delegasi tersebut mencakup berbagai instansi pemerintah, perwakilan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), hingga para pelaku usaha nasional. Sinergi ini dibentuk agar setiap kunjungan menghasilkan keuntungan yang nyata bagi pembangunan dalam negeri.
Sebagai contoh konkret, Bahtra memaparkan hasil kunjungan kerja terbaru Presiden Prabowo ke Prancis beberapa waktu lalu. Lawatan tersebut berhasil membawa pulang kesepakatan komersial dengan nilai fantastis, yakni sekitar US$3,5 miliar atau setara lebih dari Rp61 triliun.
Kesepakatan besar tersebut mencakup berbagai sektor krusial seperti energi, perdagangan, hingga sistem pertahanan. Capaian ini menjadi bukti bahwa kunjungan luar negeri memiliki korelasi langsung dengan upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional.
Berikut adalah ringkasan hasil strategis dari kunjungan luar negeri yang dilakukan:
| Sektor Kerja Sama | Estimasi Nilai / Dampak | Tujuan Strategis |
|---|---|---|
| Energi & Dagang | Lebih dari Rp61 Triliun | Mendorong investasi asing dan pertumbuhan ekonomi. |
| Pertahanan | Kesepakatan Komersial | Memperkuat kedaulatan dan keamanan nasional. |
| Pasar Ekspor | Perluasan Akses | Meningkatkan daya saing produk lokal di global. |
Data di atas menunjukkan bahwa setiap biaya yang dikeluarkan negara untuk kunker merupakan bentuk investasi strategis. Hasil investasi tersebut diharapkan dapat dirasakan manfaatnya secara luas oleh seluruh rakyat Indonesia dalam jangka panjang.
Terkait masalah biaya, Bahtra memahami bahwa masyarakat memiliki hak untuk menuntut transparansi dan akuntabilitas anggaran. Namun, ia menyarankan agar publik melihat efektivitas kunjungan dari sisi manfaat yang berhasil diperoleh bagi kepentingan nasional.
Ia berpendapat bahwa jika satu kunjungan mampu mendatangkan investasi puluhan triliun rupiah, maka hal itu sangat layak dilakukan. Baginya, fokus utama seharusnya adalah seberapa besar keuntungan yang bisa dibawa pulang untuk kesejahteraan rakyat Indonesia.
Kritik dan Sorotan Dino Patti Djalal
Sebelumnya, Dino Patti Djalal menyoroti frekuensi kunker Presiden Prabowo yang dinilai terlalu tinggi sejak awal menjabat. Salah satu yang menjadi sorotan adalah kunjungan ke Prancis yang dianggap mendadak, mengingat Prabowo sudah ke sana pada Januari dan April lalu.
Dino merasa memiliki tanggung jawab moral untuk menyampaikan pandangan ini demi kepentingan politik luar negeri Indonesia. Ia menyebutkan bahwa kredibilitasnya sebagai penerima Bintang Mahaputera menjadi dasar untuk memberikan saran apa adanya kepada presiden.
Melalui unggahan video di media sosial, Dino mengimbau agar presiden mulai mengurangi frekuensi perjalanan ke luar negeri. Ia memperingatkan agar suara publik yang mempertanyakan efisiensi anggaran kunker ini tidak dipandang sebelah mata.
Berdasarkan perhitungan Dino, Prabowo saat ini tercatat sebagai salah satu kepala negara yang paling sering bepergian ke mancanegara. Ia mencatat bahwa sekitar satu dari enam hari masa jabatan presiden dihabiskan di luar wilayah Indonesia.
Dino menilai pola ini tidak lazim dan bisa dianggap melampaui batas kewajaran jika terus berlanjut hingga 18 bulan ke depan. Ia juga mengkhawatirkan beban biaya yang harus ditanggung negara untuk membiayai operasional delegasi yang sangat besar.
Beberapa poin keberatan yang disampaikan oleh Dino Patti Djalal meliputi:
- Tingginya biaya operasional yang mencakup logistik, pengamanan, hingga uang harian delegasi.
- Satu perjalanan luar negeri diperkirakan dapat menghabiskan dana puluhan hingga ratusan miliar rupiah.
- Banyak agenda kunjungan bilateral yang bersifat seremonial dan sebenarnya bisa dilakukan secara virtual.
- Kurangnya informasi dan perencanaan yang matang yang disampaikan kepada publik sebelum keberangkatan.
Dino menyarankan agar presiden lebih mengoptimalkan teknologi seperti video call untuk berkomunikasi dengan pemimpin dunia lainnya. Menurutnya, substansi pembicaraan seringkali tetap sama meskipun dilakukan tanpa pertemuan fisik secara langsung.
Ia mencontohkan langkah Presiden Meksiko, Claudia Sheinbaum, yang intens menjalin komunikasi dengan Donald Trump hanya melalui telepon. Dino yakin bahwa efisiensi anggaran dapat tercapai jika diplomasi digital mulai diprioritaskan oleh pemerintah.
Sebagai solusi tambahan, Dino mengusulkan agar presiden memaksimalkan pertemuan bilateral di sela-sela forum internasional besar. Forum seperti PBB, G20, atau ASEAN bisa menjadi wadah untuk menemui banyak pemimpin sekaligus dalam satu waktu dan tempat.
Dino juga menyarankan agar peran diplomasi taktis lebih banyak didelegasikan kepada Menteri Luar Negeri, Sugiono. Pengiriman menteri dinilai jauh lebih hemat anggaran karena jumlah delegasi dan protokol yang menyertainya lebih terbatas dibandingkan presiden.
Terakhir, ia berharap agar agenda kunjungan presiden dipetakan lebih awal dan diumumkan setidaknya seminggu sebelum pelaksanaan. Hal ini penting agar publik mendapatkan transparansi mengenai tujuan dan urgensi dari setiap perjalanan dinas yang dilakukan kepala negara.
