Kabar gembira datang bagi para Aparatur Sipil Negara (ASN) di seluruh Indonesia. Pemerintah secara resmi mulai mencairkan tunjangan gaji ke-13 sejak Selasa, 2 Juni 2026.
Pencairan ini menyasar berbagai golongan, mulai dari PNS, anggota TNI dan Polri, hingga para pensiunan. Banyak penerima melaporkan bahwa dana tambahan tersebut sudah masuk ke rekening mereka masing-masing tepat waktu.
Testimoni Penerima Gaji ke-13
Salah satu staf di Universitas Negeri Surabaya bernama Nanik mengungkapkan rasa syukurnya. Ia mengonfirmasi telah menerima dana tersebut pada Selasa pagi tanpa kendala.
Menurut Nanik, proses pencairan gaji ke-13 dilakukan secara serentak dalam satu tahap. Pemerintah tidak pernah mencicil pembayaran tunjangan tahunan ini kepada para pegawai.
Hal senada disampaikan oleh James, seorang pensiunan yang juga merasakan manfaat kebijakan ini. Ia mengaku saldo rekeningnya sudah bertambah sesuai dengan jadwal yang diumumkan pemerintah.
James menjelaskan bahwa dana pensiun tersebut dikirimkan langsung melalui Bank Rakyat Indonesia (BRI). Sistem transfer otomatis ini dinilai sangat memudahkan para purnatugas dalam mengakses hak mereka.
Landasan Hukum dan Target Penerima
Pencairan dana ini mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 2026. Aturan tersebut secara resmi ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto pada 3 Maret 2026 lalu.
Berdasarkan regulasi tersebut, jadwal pembayaran paling cepat dilakukan pada bulan Juni 2026. Tujuannya adalah untuk membantu kesejahteraan pegawai dan membantu biaya pendidikan anak sekolah.
Daftar lengkap pihak yang berhak menerima gaji ke-13 tahun 2026:
- Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).
- Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
- Prajurit TNI, anggota Polri, serta Pejabat Negara.
- Pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan.
- Pimpinan, anggota, serta pegawai non-ASN di berbagai lembaga nonstruktural.
Seluruh kategori di atas mendapatkan besaran yang telah disesuaikan dengan pangkat dan masa kerja mereka. Pemerintah memastikan distribusi anggaran dilakukan secara merata sesuai ketentuan.
Besaran Nominal untuk Pegawai Non-ASN dan Pejabat
Pemerintah juga merinci besaran dana bagi pimpinan serta pegawai non-ASN di lembaga nonstruktural. Untuk posisi Ketua atau Kepala lembaga, nominal yang diterima mencapai sekitar Rp31,4 juta.
Sementara itu, posisi Wakil Ketua mendapatkan Rp29,6 juta, diikuti Sekretaris dan Anggota sebesar Rp28,1 juta. Pejabat setingkat eselon I hingga IV juga mendapatkan nominal yang bervariasi mulai Rp10,6 juta hingga Rp24,8 juta.
Rincian tunjangan bagi pegawai non-ASN berdasarkan latar belakang pendidikan:
| Tingkat Pendidikan | Estimasi Nominal yang Diterima |
|---|---|
| Lulusan SD hingga SMP | Rp4,2 juta - Rp5,0 juta |
| Lulusan SMA atau D-I | Rp4,9 juta - Rp5,8 juta |
| Lulusan D-II atau D-III | Rp5,4 juta - Rp6,5 juta |
| Lulusan D-IV atau S1 | Rp6,5 juta - Rp7,8 juta |
| Lulusan S2 hingga S3 | Rp7,7 juta - Rp9,0 juta |
Variasi besaran nominal di atas sangat bergantung pada masa kerja masing-masing pegawai. Tabel ini memberikan gambaran umum mengenai distribusi tunjangan untuk tenaga kerja non-ASN.
Komponen Gaji ke-13 Tahun 2026
Sumber anggaran gaji ke-13 terbagi menjadi dua, yakni melalui APBN dan APBD. Bagi ASN yang anggarannya bersumber dari APBN, komponennya meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, pangan, jabatan, serta tunjangan kinerja.
Sedangkan untuk ASN daerah yang menggunakan dana APBD, komponennya hampir serupa namun terdapat tambahan penghasilan. Besaran tambahan ini menyesuaikan dengan kemampuan fiskal masing-masing daerah.
Berikut adalah komponen dana yang diterima oleh para pensiunan:
- Pensiun Pokok sesuai golongan terakhir.
- Tunjangan Keluarga bagi yang masih memenuhi syarat.
- Tunjangan Pangan atau tunjangan beras.
- Tambahan Penghasilan sesuai peraturan yang berlaku.
Pemberian komponen-komponen ini diharapkan mampu menjaga daya beli masyarakat di tengah kondisi ekonomi saat ini. Pemerintah berkomitmen terus menjaga ketepatan waktu dalam penyaluran hak-hak aparatur negara.
