Media sosial baru-baru ini diramaikan oleh perbincangan mengenai gerai Indomaret yang tutup secara serentak di berbagai wilayah. Penutupan gerai PT Indomarco Prismatama ini terjadi tepat pada saat libur nasional, yakni tanggal 31 Mei dan 1 Juni 2026.
Keputusan penutupan gerai tersebut diketahui merupakan buntut dari kesepakatan antara pihak manajemen dan para pekerja. Sebelumnya, massa telah melakukan aksi unjuk rasa di depan Menara Indomaret, Pantai Indah Kapuk (PIK), Jakarta Utara, guna menuntut hak upah lembur pada Selasa, 26 Mei 2026.
Andreas Djajaputra selaku Direktur Operasional PT Indomarco Prismatama mengungkapkan bahwa sebanyak 2.728 gerai di seluruh Indonesia tidak beroperasi saat libur nasional tersebut. Hal ini terjadi lantaran para karyawan secara kolektif memutuskan untuk tidak masuk kerja.
Aksi Unjuk Rasa Karyawan Terkait Upah Lembur
Karyawan yang tergabung dalam PUK SPAI Indomaret mengadakan demonstrasi di depan kantor pusat mereka untuk menyuarakan tuntutan upah. Berdasarkan laporan di lapangan, massa mulai berkumpul sejak pukul 09.40 WIB dengan mengenakan atribut organisasi buruh masing-masing.
Dalam aksi tersebut, para peserta unjuk rasa membawa spanduk dan meneriakkan desakan agar perusahaan segera membayarkan uang lembur mereka. Terdapat enam poin utama yang menjadi tuntutan para karyawan dalam aksi demonstrasi tersebut.
Daftar tuntutan karyawan Indomaret dalam aksi unjuk rasa :
- Menolak segala bentuk intimidasi, tekanan, dan penggiringan opini terhadap para pekerja.
- Menegaskan hak setiap pekerja untuk mendapatkan upah kerja lembur sesuai aturan.
- Menolak kebijakan perusahaan yang mengganti hak upah lembur dengan hari libur tambahan (off).
- Menuntut perusahaan agar patuh terhadap peraturan internal dan Undang-Undang Ketenagakerjaan.
- Mendesak adanya tindakan tegas terhadap oknum manajemen yang melakukan intimidasi di lapangan.
- Meminta manajemen untuk menjaga keharmonisan hubungan industrial tanpa merusak hak buruh.
Tuntutan tersebut disampaikan sebagai bentuk protes terhadap kebijakan internal yang dinilai merugikan kesejahteraan karyawan. Para pekerja berharap ada kepastian hukum terkait kompensasi waktu kerja mereka di hari libur.
Mediasi dan Lima Poin Kesepakatan Strategis
Merespons aksi tersebut, Direktur Operasional Indomaret, Andreas Djajaputra, melakukan dialog dengan Iwan Kusmawan selaku Ketua Umum Serikat Pekerja Nasional (SPN). Mediasi ini dijembatani langsung oleh Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker), Afriansyah Noor, di Jakarta Selatan.
Pertemuan tersebut menghasilkan lima kesepakatan penting yang akan berdampak pada sekitar 250 ribu karyawan Indomaret di seluruh negeri. Selain soal upah, dialog ini juga membahas dugaan intimidasi yang dilakukan oleh oknum kepala toko hingga manajer area.
Afriansyah Noor menegaskan bahwa berdasarkan regulasi yang berlaku, karyawan yang bekerja di hari libur nasional wajib mendapatkan upah lembur dalam bentuk uang. Ia menyatakan bahwa sistem ganti hari libur atau tukar hari tidak diperbolehkan sebagai pengganti kompensasi lembur.
Rincian poin komitmen hasil pertemuan manajemen dan serikat pekerja :
| Poin | Detail Kesepakatan |
|---|---|
| 1 | Pendataan ulang kesediaan kerja pada 31 Mei-1 Juni melalui kuesioner netral di masing-masing cabang. |
| 2 | Pemberian sanksi tegas hingga pemecatan bagi oknum yang terbukti mengintimidasi pekerja. |
| 3 | Menindaklanjuti perundingan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dengan verifikasi anggota serikat. |
| 4 | Manajemen menjamin tidak ada tindakan hukum/sanksi bagi peserta demo 26 Mei dan tetap membayar upah mereka. |
| 5 | Pembayaran upah lembur secara tunai bagi pekerja yang bertugas pada tanggal 27 Mei 2026. |
Kesepakatan ini diharapkan dapat menjamin kesejahteraan para buruh serta menjaga iklim industri tetap kondusif di masa mendatang. Wamenaker berharap tidak ada lagi perselisihan serupa yang merugikan salah satu pihak.
Polemik Ganti Hari Libur vs Upah Lembur
Afriansyah menjelaskan lebih lanjut mengenai dua keputusan utama terkait nasib pekerja saat libur nasional mendatang. Pertama, perusahaan wajib memberikan hari libur bagi karyawan yang memang tidak ingin bekerja di hari libur nasional tersebut.
Keputusan kedua mengatur bahwa bagi mereka yang memilih untuk bekerja, kompensasi yang diberikan adalah ganti hari libur di lain waktu. "Jika masuk tiga hari saat libur nasional, maka akan diganti dengan tiga hari libur," ujar Wamenaker menjelaskan isi perjanjian tertulis tersebut.
Namun, kebijakan ganti hari ini memicu perdebatan karena secara aturan undang-undang, lembur seharusnya dibayar dengan uang tunai. Afriansyah menyebut sistem ganti hari ini bisa dipertimbangkan selama ada kesepakatan sukarela antara kedua belah pihak tanpa ada paksaan.
Dengan adanya aturan ini, tuntutan awal pekerja yang meminta upah dalam bentuk uang untuk tanggal tertentu tidak sepenuhnya terakomodasi dalam skema tersebut. Meski begitu, para pekerja tetap diberikan pilihan bebas untuk masuk atau memilih libur sesuai hak mereka.
Terkait dugaan intervensi atasan, pemerintah meminta dilakukan pendataan ulang terhadap karyawan yang bekerja pada 14 Mei lalu. Jika ditemukan adanya intimidasi dari pihak manajemen atau manajer area, oknum tersebut terancam sanksi berat berupa pemecatan.
Ribuan Gerai Kompak Tutup Operasional
Informasi mengenai penutupan gerai Indomaret pada 31 Mei dan 1 Juni 2026 sebelumnya sempat menjadi viral melalui unggahan di platform X. Pengumuman tersebut ditujukan kepada para pelanggan setia agar mencari alternatif tempat belanja selama dua hari tersebut.
Iwan Kusmawan mengonfirmasi bahwa penutupan massal ini adalah implementasi dari hak pekerja yang telah disepakati sebelumnya. Karena karyawan memiliki hak untuk menolak lembur di hari libur nasional, banyak dari mereka yang memilih untuk tidak masuk kerja.
Menurut Iwan, status karyawan yang menolak bekerja pada hari libur nasional kini sudah jelas dan dilindungi oleh kesepakatan tersebut. Mereka diperbolehkan libur seperti biasa tanpa perlu merasa terancam akan sanksi atau tekanan dari atasan.
Di sisi lain, bagi karyawan yang tetap memilih untuk bekerja, manajemen wajib memperhitungkan jam kerja tersebut sebagai lembur sesuai undang-undang. Tidak boleh ada pengecualian dalam penerapan aturan ini bagi seluruh gerai di bawah naungan PT Indomarco Prismatama.
Fenomena ribuan gerai yang tutup ini menjadi bukti nyata dari aspirasi kolektif para pekerja dalam menuntut hak-hak mereka. Pihak serikat pekerja sendiri masih terus memantau data resmi mengenai total gerai yang tidak beroperasi dari manajemen pusat.
