Direktur Jenderal Imigrasi, Hendarsam Marantoko, memberikan tanggapan resmi mengenai operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tindakan hukum tersebut menyasar lingkungan Kantor Imigrasi Jakarta Barat (Kanim Jakbar).
Pihak Imigrasi menyatakan sikap menghormati penuh segala proses hukum yang sedang berjalan di lembaga antirasuah tersebut. Hendarsam menegaskan komitmennya untuk mendukung penuh upaya pemberantasan korupsi di instansinya.
Dukungan ini diwujudkan melalui keterbukaan pihak Imigrasi jika penyidik KPK memerlukan data atau bantuan dalam pengembangan kasus. Hendarsam memastikan pihaknya akan kooperatif selama proses investigasi berlangsung.
Sikap Tegas Dirjen Imigrasi Terhadap Kasus OTT
Pernyataan ini disampaikan langsung oleh Hendarsam saat dikonfirmasi oleh media pada Rabu, 3 Juni 2026. Ia menyebut bahwa kolaborasi dengan KPK adalah prioritas utama untuk menjaga integritas institusi.
"Kami sangat menghormati dan memberikan dukungan penuh terhadap langkah yang diambil KPK. Kami membuka pintu lebar apabila kasus ini memerlukan pengembangan lebih lanjut," ujar Hendarsam.
Hendarsam mengaku baru mendapatkan informasi mengenai operasi senyap tersebut pada Selasa malam. Namun, detail informasi mulai banyak ia ketahui melalui pemberitaan media pada keesokan paginya.
Mengenai keterlibatan Kepala Kantor Imigrasi Jakarta Barat, Hendarsam membenarkan bahwa pejabat tersebut saat ini masih berstatus aktif. Meski begitu, langkah-langkah darurat telah dipersiapkan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi.
Langkah antisipasi yang disiapkan pihak Imigrasi meliputi:
- Menyiapkan prosedur pergantian jabatan bagi pejabat yang terjaring operasi agar organisasi tetap berjalan.
- Memastikan seluruh pelayanan keimigrasian di wilayah Jakarta Barat tetap beroperasi seperti biasa tanpa gangguan.
- Melakukan koordinasi intensif dengan Kantor Wilayah (Kanwil) DKI Jakarta untuk menangani operasional harian.
- Melakukan evaluasi internal guna mencegah kejadian serupa berulang di lingkungan kerja imigrasi lainnya.
Langkah-langkah tersebut diambil agar masyarakat tetap mendapatkan hak pelayanan publiknya secara maksimal. Pihak Kanwil DKI Jakarta akan mengambil alih kendali sementara demi kelancaran administrasi di lapangan.
Dugaan Kasus dan Kronologi Penangkapan
Terkait substansi perkara yang menjerat bawahannya, Hendarsam menjelaskan bahwa dirinya belum mengetahui detail persoalan secara mendalam. Ia hanya mendengar selentingan bahwa perkara ini berkaitan dengan masalah lama.
"Saya belum bisa memastikan duduk perkaranya secara rinci. Informasi awal yang saya terima menunjukkan adanya kaitan dengan kasus lama, namun saya belum tahu persis detailnya," tuturnya menjelaskan.
Di sisi lain, Komisi Pemberantasan Korupsi mengonfirmasi telah mengamankan belasan orang dalam kegiatan operasi tersebut. Nama Ronald Arman Abdullah selaku Kepala Kantor Imigrasi Jakarta Barat disebut masuk dalam daftar yang ditangkap.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, memberikan penjelasan dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta. Ia membenarkan adanya sejumlah pihak yang diamankan dalam rangkaian operasi senyap tersebut.
Berikut adalah detail pihak yang diamankan dalam operasi KPK tersebut:
- Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Jakarta Barat, Ronald Arman Abdullah.
- Sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) dari lingkup Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.
- Beberapa individu dari pihak swasta yang diduga memiliki keterkaitan dengan perkara tersebut.
- Belasan orang lainnya yang terjaring dalam operasi di berbagai lokasi berbeda.
Daftar tersebut menunjukkan luasnya cakupan operasi yang dilakukan oleh tim penyidik KPK kali ini. Fokus utama penyelidikan diduga kuat mengarah pada sektor pelayanan publik di bidang keimigrasian.
Perluasan Wilayah Operasi dan Status Hukum
Budi Prasetyo juga mengungkapkan bahwa pergerakan tim KPK tidak hanya terbatas di wilayah Jakarta Barat saja. Tim penyidik dilaporkan sedang melakukan pengembangan di lapangan hingga ke luar daerah.
Wilayah Jawa Barat dan Bali menjadi lokasi sasaran pengembangan oleh tim KPK saat ini. Belum dijelaskan secara rinci apakah ada penangkapan tambahan di kedua wilayah tersebut atau sekadar pengumpulan bukti.
Berdasarkan prosedur hukum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), KPK memiliki waktu terbatas untuk memeriksa para terperiksa. Status hukum mereka harus ditentukan dalam waktu maksimal 1 x 24 jam setelah penangkapan.
Operasi tangkap tangan di lingkungan Imigrasi Jakarta Barat ini tercatat sebagai OTT ke-11 yang dilakukan KPK sepanjang tahun 2026. Hal ini menunjukkan intensitas pengawasan terhadap instansi pemerintah masih sangat tinggi.
Informasi ringkas mengenai status perkara OTT di Imigrasi Jakarta Barat:
| Kategori Informasi | Detail Keterangan |
|---|---|
| Waktu Operasi | Dimulai sejak Selasa malam, 2 Juni 2026 |
| Jumlah Diamankan | Belasan orang (termasuk Kakanim Jakbar) |
| Lokasi Pengembangan | Jakarta, Jawa Barat, dan Bali |
| Dugaan Kasus | Terkait pengurusan izin tinggal warga negara asing (WNA) |
| Status Layanan | Tetap berjalan normal di bawah pantauan Kanwil DKI |
Tabel di atas merangkum fakta-fakta terkini yang dihimpun dari keterangan resmi Dirjen Imigrasi dan Juru Bicara KPK. Hingga saat ini, publik masih menunggu keterangan lebih lanjut mengenai status tersangka dan barang bukti yang disita.
Pihak Direktorat Jenderal Imigrasi kembali menegaskan bahwa integritas pegawai adalah hal yang tidak bisa ditawar. Kasus ini menjadi peringatan keras bagi seluruh jajaran di bawah naungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.
Masyarakat diimbau untuk tidak khawatir mengenai pengurusan dokumen keimigrasian di wilayah Jakarta Barat. Pemerintah menjamin seluruh proses administrasi akan ditangani oleh personel pengganti yang ditunjuk secara profesional.
