PT Brantas Abipraya (Persero) bekerja sama dengan Balai Jasa Konstruksi Wilayah II Palembang dari Kementerian Pekerjaan Umum (PU) melakukan langkah strategis. Mereka menyertifikasi sebanyak 300 tenaga kerja konstruksi untuk proyek pembangunan Sekolah Rakyat (SR) di Provinsi Lampung.
Langkah ini menargetkan tenaga kerja pada jenjang 1 hingga 3 untuk tahun anggaran 2026 mendatang. Proses sertifikasi dilakukan secara langsung di lokasi proyek agar lebih efektif bagi para pekerja.
Sekretaris Perusahaan PT Brantas Abipraya, Dian Sovana, menjelaskan bahwa sertifikasi ini diikuti oleh ratusan pekerja yang terlibat langsung dalam Proyek Strategis Nasional (PSN). Keterangan tersebut ia sampaikan di Jakarta pada hari Senin.
Menurut Dian, inisiatif ini merupakan bagian dari komitmen perusahaan dalam meningkatkan kapasitas dan daya saing tenaga kerja. Tujuannya adalah agar kompetensi mereka sesuai dengan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI).
Daftar profesi konstruksi yang menjadi sasaran sertifikasi dalam program ini adalah:
- Kepala tukang bangunan gedung dan mandor konstruksi.
- Tukang besi beton dan tukang cat bangunan gedung.
- Tukang kayu konstruksi serta tukang pasang rangka baja ringan.
- Tukang pasang ubin dan keramik lantai atau dinding.
Program ini juga menjadi upaya nyata dalam mendukung Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) yang diusung oleh pemerintah. Fokus utamanya adalah mempercepat ketersediaan infrastruktur pendidikan yang berkualitas bagi masyarakat.
Dian menekankan bahwa kualitas infrastruktur pendidikan nasional sangat bergantung pada kompetensi para pekerjanya. Keberhasilan proyek tidak hanya dinilai dari material yang digunakan, tetapi juga kemampuan sumber daya manusianya.
Oleh karena itu, Brantas Abipraya memberikan dukungan penuh terhadap proses sertifikasi ini. Hal ini dilakukan demi menjamin pembangunan yang aman, berkualitas, dan berkelanjutan di masa depan.
Pembangunan Sekolah Rakyat memerlukan ketelitian tinggi untuk mencapai target kualitas dan keselamatan yang optimal. Ketepatan waktu juga menjadi faktor krusial karena proyek ini memiliki dampak sosial yang sangat luas.
Melalui sertifikasi resmi, perusahaan ingin memastikan personel di lapangan benar-benar memiliki keahlian yang terstandarisasi. Hasil pekerjaan terbaik hanya bisa lahir dari tangan-tangan profesional yang sudah teruji kompetensinya.
Metode sertifikasi secara onsite sengaja dipilih agar tidak menghambat jalannya pengerjaan konstruksi. Dengan begitu, proses asesmen bisa berlangsung beriringan dengan progres fisik bangunan di lapangan.
Peningkatan kualitas SDM konstruksi ini juga diproyeksikan untuk mendukung visi besar Indonesia Emas 2045. Tenaga kerja yang profesional dan berdaya saing global menjadi modal utama dalam pembangunan nasional.
Kontribusi Sektor Konstruksi terhadap Perekonomian
Indro Pantja Pramodo, selaku Plt. Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PU, turut memberikan penekanan terkait hal ini. Ia menyatakan bahwa sektor konstruksi memegang peran vital dalam memacu pertumbuhan ekonomi di tanah air.
Data menunjukkan bahwa sektor konstruksi menyumbang sekitar 10,96 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional. Selain itu, bidang ini mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, yakni sekitar 8,5 juta orang.
Pemerintah membagi proyeksi kebutuhan tenaga kerja konstruksi tahun 2026 sebagai berikut:
| Kategori Tenaga Kerja | Jumlah Kebutuhan (Orang) |
|---|---|
| Tenaga Ahli Konstruksi | 754 |
| Teknisi Bangunan | 2.676 |
| Operator Lapangan | 33.926 |
| Total Kebutuhan Umum | 37.356 |
Berdasarkan tabel di atas, terlihat betapa besarnya kebutuhan SDM tersertifikasi untuk mendukung agenda infrastruktur nasional. Khusus untuk sektor prasarana strategis seperti Sekolah Rakyat, dibutuhkan setidaknya 13.522 tenaga kerja.
Indro menambahkan bahwa penguatan kompetensi bukan sekadar formalitas untuk memenuhi syarat administratif belaka. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, setiap pekerja diwajibkan memiliki sertifikat kompetensi.
Sertifikat tersebut berfungsi sebagai jaminan mutu terhadap ketahanan infrastruktur yang sedang dibangun. Pemerintah ingin memastikan setiap bangunan negara memiliki standar keamanan yang tinggi bagi penggunanya.
Apresiasi juga diberikan kepada sinergi antara pemerintah dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) konstruksi. Kolaborasi ini dinilai sangat efektif dalam mempercepat pemenuhan kebutuhan tenaga kerja terampil di berbagai daerah.
Dengan pendekatan yang terintegrasi, pemenuhan kebutuhan tenaga kerja tidak lagi menjadi kendala bagi progres fisik. Tenaga kerja yang tersertifikasi kini siap diterjunkan untuk memastikan hasil pembangunan di lapangan tetap maksimal.
Agenda pembangunan Sekolah Rakyat sendiri merupakan prioritas utama dalam memperkuat kualitas SDM Indonesia sejak dini. Melalui fasilitas pendidikan yang kokoh, diharapkan proses belajar mengajar dapat berjalan lebih optimal.
