Pemerintah resmi menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2026 yang membawa perubahan signifikan dalam skema perpajakan bagi pelaku UMKM. Salah satu poin utamanya adalah langkah tegas untuk menutup celah praktik penghindaran pajak melalui pemecahan unit usaha.
Ketentuan baru ini dirancang untuk memastikan bahwa fasilitas PPh final UMKM tepat sasaran dan tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak berhak. Hal ini menjadi sorotan utama media nasional pada Senin, 1 Juni 2026, karena dampaknya yang luas bagi wajib pajak.
Cegah Praktik Firm Splitting dalam Skema PPh Final
Dalam penjelasan PP 20/2026, pemerintah melakukan penyesuaian terhadap kriteria wajib pajak yang mendapatkan fasilitas peredaran bruto tertentu. Langkah ini diambil untuk mencegah praktik yang bertentangan dengan tujuan awal pemberian insentif pajak bagi UMKM.
Secara teknis, aturan pencegahan ini tertuang dalam Pasal 57 ayat (2) huruf e yang secara spesifik menyasar praktik firm splitting. Praktik ini biasanya dilakukan dengan membagi satu bisnis besar menjadi beberapa entitas kecil agar omzetnya tetap di bawah batas tertentu.
Beberapa poin penting mengenai larangan pemecahan usaha dalam aturan terbaru adalah:
- Wajib pajak orang pribadi yang memiliki beberapa perseroan perorangan akan dihitung omzetnya secara akumulatif.
- Skema PPh final UMKM tidak berlaku jika total omzet gabungan dari seluruh entitas tersebut melebihi Rp4,8 miliar dalam satu tahun pajak.
- Aturan ini mencakup wajib pajak orang pribadi beserta seluruh badan berbentuk perseroan perorangan yang didirikannya.
Penetapan aturan ini bertujuan agar perusahaan besar tidak berpura-pura menjadi UMKM demi menikmati tarif pajak yang lebih rendah. Dengan demikian, keadilan bagi pelaku usaha kecil yang sesungguhnya dapat tetap terjaga dengan baik.
Ilustrasi Penerapan Aturan Akumulasi Omzet
Untuk memudahkan pemahaman, mari kita simak contoh kasus yang melibatkan Tuan D sebagai pelaku usaha perdagangan alat komunikasi. Tuan D mengelola bisnisnya melalui dua perusahaan berbeda, yaitu perseroan perorangan DJ dan perseroan perorangan DX.
Jika pendapatan Tuan D ditambah omzet DJ dan DX mencapai total Rp6 miliar setahun, maka ia tidak bisa menggunakan PPh final. Fasilitas pajak 0,5 persen tersebut dicabut karena secara konsolidasi usahanya telah melampaui ambang batas Rp4,8 miliar.
Ringkasan simulasi penghitungan omzet untuk menentukan hak penggunaan PPh Final:
| Komponen Usaha | Status Kepemilikan | Total Omzet Tahunan |
|---|---|---|
| Usaha Orang Pribadi | Milik Tuan D | Rp1,5 Miliar |
| Perseroan Perorangan DJ | Didirikan Tuan D | Rp2,5 Miliar |
| Perseroan Perorangan DX | Didirikan Tuan D | Rp2,0 Miliar |
| Total Akumulasi | Konsolidasi | Rp6,0 Miliar |
Berdasarkan data di atas, Tuan D dan kedua perseroannya wajib menggunakan tarif pajak umum karena total pendapatannya sudah melebihi limit. Aturan ini juga tetap berlaku meskipun Tuan D mendirikan perseroan baru di masa mendatang untuk tujuan yang sama.
Pengawasan Ketat Melalui Integrasi Data DJP
Praktik firm splitting sebenarnya telah menjadi perhatian Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sejak tahun 2004 karena merugikan penerimaan negara. Pemerintah melalui revisi aturan ini ingin memastikan bahwa setiap celah hukum yang ada kini telah tertutup rapat.
DJP akan melakukan pemantauan ketat terhadap data omzet konsolidasi milik wajib pajak untuk mendeteksi adanya kecurangan. Proses ini dilakukan dengan mengandalkan sistem integrasi data yang kini jauh lebih canggih dan komprehensif dari sebelumnya.
Data yang akan dimanfaatkan DJP dalam melakukan pemantauan antara lain:
- Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai basis data identitas utama wajib pajak.
- Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) untuk melacak rekam jejak pelaporan pajak.
- Nomor Induk Berusaha (NIB) yang terhubung dengan sistem perizinan berusaha nasional.
Dirjen Pajak Bimo Wijayanto menegaskan bahwa jika jumlah omzet pribadi dan perusahaan perseorangan mencapai Rp4,8 miliar, fasilitas pajak murah hilang. "Mereka tidak bisa lagi menggunakan PPh 0,5% tersebut," jelasnya pada pernyataan resmi di bulan November 2025 lalu.
Ketentuan Baru bagi Pasangan Suami-Istri
Selain masalah pemecahan usaha, PP 20/2026 juga mengatur lebih ketat mengenai penentuan omzet bagi pasangan suami-istri. Aturan ini berlaku khusus bagi mereka yang memiliki perjanjian pemisahan harta atau memilih menjalankan kewajiban pajak terpisah.
Dalam Pasal 58 ayat (2), ditegaskan bahwa batas omzet Rp4,8 miliar ditentukan berdasarkan penggabungan penghasilan bruto suami dan istri. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi manipulasi omzet dengan membagi pendapatan antara suami dan istri demi mendapatkan fasilitas UMKM.
Langkah ini mencerminkan prinsip kesatuan ekonomi dalam satu keluarga dalam kacamata perpajakan nasional. Dengan penggabungan ini, maka status kelayakan penggunaan PPh final akan dinilai secara lebih objektif dan transparan.
Persiapan Mekanisme Cooperative Compliance
DJP saat ini juga tengah menyiapkan skema kepatuhan kooperatif atau cooperative compliance bagi wajib pajak. Program ini nantinya akan diawali dengan proses pendaftaran secara sukarela bagi mereka yang ingin berpartisipasi dalam transparansi pajak.
Setelah mendaftar, otoritas pajak akan mengukur tax control framework (TCF) serta menganalisis risiko kepatuhan dari wajib pajak tersebut. Pengukuran ini dilakukan secara digital menggunakan sistem manajemen risiko yang telah dikembangkan secara intensif oleh pemerintah.
Langkah-langkah dalam mekanisme kepatuhan kooperatif meliputi:
- Pendaftaran sukarela oleh wajib pajak yang memenuhi kriteria tertentu.
- Analisis indikator risiko melalui sistem Compliance Risk Management (CRM).
- Penyempurnaan sistem analytics secara berkala berdasarkan data yang masuk ke dalam sistem.
Bimo Wijayanto menambahkan bahwa DJP telah membangun mesin CRM ini selama hampir satu dekade untuk memastikan akurasi data. Sistem ini akan terus diperbarui guna memberikan kepastian hukum dan kemudahan bagi wajib pajak yang patuh.
Pengumuman Downtime Sistem Coretax Juni 2026
Terkait peningkatan layanan digital, DJP mengumumkan rencana pemeliharaan sistem administrasi coretax dalam waktu dekat. Proses pemeliharaan ini akan menyebabkan waktu henti atau downtime yang berlangsung selama beberapa hari pada pekan ini.
Masyarakat diharapkan memperhatikan jadwal pemeliharaan agar tidak terganggu saat akan mengakses layanan perpajakan elektronik. Langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mengoptimalkan kapasitas sistem demi kenyamanan seluruh pengguna.
Jadwal penghentian sementara layanan sistem Coretax adalah sebagai berikut:
| Hari & Tanggal Mulai | Waktu Mulai | Hari & Tanggal Selesai | Waktu Selesai |
|---|---|---|---|
| Jumat, 5 Juni 2026 | 18.00 WIB | Senin, 8 Juni 2026 | 05.59 WIB |
Selama periode tersebut, seluruh layanan Coretax DJP tidak akan bisa diakses dan dinonaktifkan untuk sementara waktu. Para wajib pajak diimbau untuk menyelesaikan urusan perpajakannya lebih awal atau menunggu hingga sistem kembali normal.
Fokus Pengawasan Wajib Pajak Grup dan Prominen
Pemerintah juga telah menetapkan arah kebijakan fiskal untuk tahun depan dengan memperketat pengawasan pada kelompok tertentu. Fokus utama akan diberikan kepada wajib pajak grup serta individu dengan kekayaan yang sangat tinggi atau prominen.
Kebijakan ini tercantum dalam dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2027. Tujuannya adalah untuk mendongkrak penerimaan negara serta meningkatkan rasio perpajakan yang lebih sehat dan berkelanjutan.
Selain wajib pajak grup, transaksi yang dipengaruhi oleh hubungan istimewa juga akan mendapatkan pengawasan ekstra dari fiskus. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah praktik pemindahan laba yang sering terjadi pada perusahaan multinasional atau grup besar.
Insentif PPh Final 0% untuk Devisa Hasil Ekspor
Kabar menarik juga datang bagi para eksportir sumber daya alam (SDA) terkait penempatan Devisa Hasil Ekspor (DHE). Mulai hari ini, pemerintah resmi mewajibkan penempatan devisa tersebut di perbankan dalam negeri, terutama pada bank Himbara.
Kewajiban ini didasarkan pada PP 36/2023 yang telah diubah dengan PP 21/2026 sebagai upaya menjaga stabilitas moneter. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menekankan pentingnya kepatuhan 100% dari para eksportir dalam melakukan repatriasi devisa.
Sebagai bentuk apresiasi, pemerintah menawarkan berbagai insentif menarik bagi eksportir:
- Tarif PPh final yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan instrumen investasi reguler lainnya.
- Peluang untuk mendapatkan tarif PPh hingga 0% bagi penempatan DHE pada instrumen keuangan tertentu.
- Pemberian relaksasi bagi eksportir tertentu sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh kementerian terkait.
Penyediaan insentif ini diharapkan dapat menarik minat para pelaku usaha untuk tetap menyimpan modalnya di dalam negeri. Dengan demikian, likuiditas valuta asing di Indonesia akan tetap terjaga dan mampu mendukung penguatan nilai tukar rupiah.
