Pemerintah resmi memberlakukan regulasi baru terkait pengelolaan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) mulai Senin, 1 Juni 2026. Kebijakan ini diprediksi akan mengubah peta persaingan perebutan dana valuta asing di industri perbankan nasional.
Landasan hukum kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2026. Aturan tersebut merupakan revisi atas PP Nomor 36 Tahun 2023 yang sebelumnya mengatur perihal DHE SDA.
Detail Kewajiban Penempatan Dana Eksportir
Dalam beleid terbaru ini, pemerintah menetapkan standar yang lebih ketat bagi para eksportir di sektor komoditas tertentu. Eksportir nonmigas kini diwajibkan untuk menempatkan seluruh atau 100% DHE SDA mereka di dalam negeri.
Dana tersebut harus mengendap di rekening khusus selama periode minimal 12 bulan. Ketentuan ini bertujuan untuk memperkuat ketersediaan valas di pasar domestik dalam jangka panjang.
Sementara itu, bagi para pelaku usaha di sektor migas, kewajiban penempatan ditetapkan minimal sebesar 30% dari total DHE SDA. Durasi penempatan untuk sektor migas ini dipatok paling singkat selama tiga bulan.
Pemerintah juga mengarahkan agar penempatan dana tersebut dilakukan pada bank-bank milik negara yang tergabung dalam Himbara. Hal ini menjadi poin krusial dalam struktur regulasi yang baru diimplementasikan tersebut.
Rincian kewajiban penempatan DHE SDA berdasarkan aturan terbaru adalah sebagai berikut:
| Kategori Eksportir | Persentase Penempatan | Durasi Minimal | Lokasi Penempatan |
|---|---|---|---|
| Eksportir Non-Migas | 100% DHE SDA | 12 Bulan | Bank BUMN (Himbara) |
| Eksportir Migas | 30% DHE SDA | 3 Bulan | Bank BUMN (Himbara) |
| Eksportir Tertentu (Perjanjian Bilateral) | Minimal 30% | Sesuai Ketentuan | Dapat di Bank Swasta |
Tabel di atas merangkum bagaimana skema penempatan devisa yang harus dipatuhi oleh para eksportir sesuai dengan sektor bisnis masing-masing. Terlihat bahwa bank pemerintah memiliki peran sentral dalam kebijakan ini.
Dampak Terhadap Likuiditas Perbankan
Trioksa Siahaan, selaku Head of Research and Product Development Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI), memberikan analisisnya terkait kebijakan ini. Ia menilai aturan baru tersebut akan mendongkrak likuiditas valas perbankan nasional secara signifikan.
Namun, Trioksa menekankan bahwa manfaat terbesar akan dirasakan oleh bank-bank anggota Himbara. Hal ini disebabkan oleh mandat eksplisit bagi eksportir untuk menggunakan jasa perbankan milik negara.
Di sisi lain, bank swasta mendapatkan ruang yang lebih sempit dalam pengelolaan dana ekspor ini. Mereka hanya diizinkan mengelola maksimal 30% dana dari eksportir tertentu yang memiliki kesepakatan bilateral khusus.
Kondisi ini memunculkan risiko adanya perpindahan dana besar-besaran atau outflow dari bank swasta menuju bank BUMN. Para nasabah eksportir kemungkinan besar akan memindahkan simpanannya demi mematuhi aturan pemerintah.
Untuk mengantisipasi tantangan tersebut, Trioksa menyarankan agar bank swasta lebih inovatif dalam memberikan nilai tambah. Layanan seperti manajemen kas, treasury, hingga pembiayaan modal kerja harus diperkuat untuk menjaga loyalitas nasabah.
Secara makro, Trioksa meyakini bahwa Himbara, Pemerintah, dan Bank Indonesia menjadi pihak yang paling diuntungkan. Likuiditas valuta asing di dalam negeri akan menjadi jauh lebih kuat dan lebih mudah untuk dikendalikan.
Optimisme dan Kesiapan Himbara
Potensi tambahan dana pihak ketiga (DPK) dalam bentuk valas ini diprediksi mencapai nilai puluhan miliar dolar AS. Meskipun dana ini tidak sepenuhnya berstatus dana bebas karena terikat dalam instrumen khusus, dampaknya tetap besar.
Bank Negara Indonesia (BNI) sebagai salah satu anggota Himbara menyatakan kesiapannya dalam mengimplementasikan aturan tersebut. Corporate Secretary BNI, Okki Rushartomo, menyebut pihaknya telah mulai melakukan sosialisasi kepada nasabah.
BNI bahkan telah menyiapkan relationship manager khusus yang ditugaskan untuk melayani para eksportir SDA. Perusahaan juga terus memperkuat infrastruktur digital untuk mendukung pemantauan dan pelaporan data devisa.
Strategi BNI ke depan akan mencakup optimalisasi layanan digital cash management serta layanan tresuri. Mereka berambisi menjadi mitra utama pemerintah dalam distribusi instrumen SBN valas domestik bagi para eksportir.
Okki berharap integrasi layanan ini dapat membantu nasabah dalam mengelola arus kas mereka secara lebih efisien. Dengan begitu, kewajiban penempatan devisa tidak akan menghambat kelancaran bisnis para eksportir.
Sementara itu, Direktur Utama Bank Tabungan Negara (BTN), Nixon Napitupulu, juga menyambut baik kebijakan ini. Menurutnya, regulasi baru memberikan kepastian pendanaan bagi bank-bank pelat merah.
Beberapa poin utama kesiapan dan pandangan Himbara terkait DHE SDA:
- Penyediaan tenaga ahli atau relationship manager khusus untuk menangani nasabah eksportir besar.
- Pengembangan solusi digital yang terintegrasi untuk memudahkan proses pelaporan devisa kepada otoritas.
- Penguatan instrumen investasi valas seperti surat berharga negara (SBN) domestik khusus DHE.
- Peningkatan layanan pendukung seperti hedging dan supply-chain financing bagi ekosistem ekspor.
Daftar di atas menunjukkan bahwa bank-bank pemerintah tidak hanya menunggu dana masuk, tetapi juga menyiapkan infrastruktur pendukung yang memadai. Layanan tersebut dirancang agar pengelolaan devisa tetap fleksibel bagi pengusaha.
Menambal Kebocoran Devisa Negara
Nixon Napitupulu menambahkan bahwa kebijakan ini merupakan langkah konkret untuk mengatasi masalah klasik perbankan nasional. Selama ini, banyak devisa hasil pemanfaatan kekayaan alam Indonesia justru mengalir ke luar negeri.
Ia menilai bahwa isu kebocoran devisa ini sudah berlangsung lama dan seringkali sulit untuk dituntaskan. Dengan adanya aturan yang lebih disiplin, diharapkan semua pihak memiliki kesadaran untuk mengembalikan dana ke Indonesia.
Nixon menegaskan bahwa inti dari kebijakan ini bukanlah bentuk pengutamaan Himbara secara subjektif oleh pemerintah. Fokus utamanya adalah memastikan bahwa devisa hasil bumi Indonesia tetap tinggal dan berputar di dalam negeri.
Langkah pemerintah yang memusatkan penempatan di Himbara dipandang sebagai mekanisme kontrol agar pengawasan lebih efektif. Dengan begitu, stabilitas nilai tukar rupiah diharapkan dapat lebih terjaga berkat cadangan valas yang melimpah.
Pemerintah berharap kebijakan ini menjadi solusi permanen agar aktivitas bisnis di Indonesia turut memberikan dampak likuiditas yang nyata bagi perbankan domestik. Kedisiplinan para eksportir akan menjadi kunci keberhasilan implementasi regulasi ini ke depannya.
