Proses integrasi Indonesia ke dalam keanggotaan penuh Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) kini telah mencapai babak baru. Pemerintah mengumumkan bahwa tahapan aksesi ini sudah memasuki proses tinjauan teknis atau technical review.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menjelaskan bahwa tahap ini melibatkan evaluasi mendalam oleh tim ahli serta negara-negara anggota OECD. Evaluasi dilakukan guna memastikan standar kebijakan nasional selaras dengan kriteria internasional.
Dalam keterangannya pada Rabu (3/6/2026), Airlangga menyebutkan bahwa OECD akan melakukan serangkaian kegiatan pengumpulan data dan informasi yang komprehensif. Proses ini mencakup penyebaran kuesioner kepada kementerian terkait hingga pelaksanaan misi pencarian fakta di lapangan.
Selain itu, tim OECD juga akan menyusun studi mendalam mengenai kondisi regulasi dan kebijakan nasional yang saat ini berlaku di Indonesia. Langkah ini merupakan bagian fundamental dalam memetakan kesiapan Indonesia secara administratif dan substantif.
Menurut Airlangga, data yang terkumpul nantinya akan dijadikan bahan diskusi utama di tingkat Komite OECD. Hasil pembahasan tersebut kemudian melahirkan rekomendasi penting bagi Indonesia untuk menyempurnakan berbagai kebijakan yang ada.
Airlangga yang juga menjabat sebagai Ketua Pelaksana Tim Nasional Aksesi OECD mengungkapkan bahwa proses ini melibatkan sebanyak 25 komite berbeda. Masing-masing komite memiliki peran spesifik untuk menguji berbagai sektor strategis di tanah air.
Cakupan Evaluasi dan Sektor yang Ditinjau
Fokus peninjauan mencakup spektrum kebijakan yang sangat luas, mulai dari ekonomi hingga masalah sosial:
- Sektor ekonomi global yang meliputi aspek investasi, perdagangan internasional, serta kebijakan persaingan usaha yang sehat.
- Aspek fiskal dan tata kelola keuangan negara guna memastikan transparansi serta efektivitas anggaran pemerintah.
- Integritas pemerintahan melalui penguatan langkah-langkah anti-korupsi dan perbaikan tata kelola birokrasi di berbagai level.
- Sektor modern dan berkelanjutan seperti ekonomi digital, perlindungan lingkungan hidup, hingga standar kualitas pendidikan.
- Kesejahteraan masyarakat yang berfokus pada peningkatan layanan kesehatan serta kebijakan ketenagakerjaan yang inklusif.
Peninjauan menyeluruh ini bertujuan agar Indonesia memiliki standar yang setara dengan negara-negara maju anggota OECD. Hal ini diharapkan mampu meningkatkan daya saing serta kepercayaan investor global terhadap iklim usaha di Indonesia.
Airlangga menambahkan bahwa langkah Indonesia mendapatkan perhatian besar dari dunia internasional. Hal ini dikarenakan Indonesia menjadi negara pertama di kawasan Asia Tenggara yang secara resmi menempuh jalur aksesi menjadi anggota OECD.
Respons positif muncul dari banyak negara anggota yang menawarkan berbagai bentuk kerja sama teknis. Bantuan tersebut diarahkan untuk mempermudah langkah Indonesia dalam memenuhi standar tinggi yang ditetapkan oleh organisasi tersebut.
Strategi Percepatan dan Kunjungan Diplomatik
Menko Airlangga menekankan bahwa koordinasi intensif, baik secara internal antarlembaga maupun eksternal antarnegara, sangatlah krusial. Hal ini dilakukan demi menjaga antusiasme dan memenuhi ekspektasi negara-negara yang sudah lama menjadi anggota.
Pemerintah optimis bahwa momentum ini akan memberikan dampak positif yang signifikan bagi kepentingan nasional. "Kita harus memanfaatkan peluang ini untuk mempercepat proses keanggotaan dengan dukungan dari banyak negara," tegas Airlangga.
Saat ini, Airlangga tengah memimpin delegasi Indonesia dalam kunjungan kerja ke Paris, Prancis, dan Brussels, Belgia. Kunjungan strategis yang berlangsung pada 3 hingga 5 Juni 2026 ini membawa misi utama percepatan keanggotaan.
Selain fokus pada OECD, pemerintah juga berupaya menjamin kelancaran kerja sama ekonomi dengan Uni Eropa. Dalam pertemuan tersebut, Indonesia memaparkan visi besar mengenai kebijakan hilirisasi industri sebagai mesin pertumbuhan baru.
Program hilirisasi dianggap sebagai instrumen kunci untuk menciptakan nilai tambah komoditas di dalam negeri. Selain itu, kebijakan ini diproyeksikan mampu menyerap tenaga kerja berkualitas dan memperkokoh fondasi ekonomi nasional jangka panjang.
Sebagai informasi tambahan, keinginan Indonesia bergabung dengan OECD sudah disampaikan secara resmi sejak Juli 2023. Surat minat tersebut dikirimkan langsung kepada Sekretaris Jenderal OECD sebagai langkah awal komunikasi diplomatik.
Tahapan Menuju Keanggotaan Penuh
Proses untuk menjadi anggota resmi OECD terdiri dari beberapa fase yang harus dilewati secara berurutan:
| Fase | Tahapan Proses | Keterangan Kegiatan |
|---|---|---|
| Pertama | Initial Memorandum | Penyampaian dokumen penilaian mandiri terhadap sekitar 240 standar legal OECD. |
| Kedua | Technical Review | Asesmen teknis oleh tim OECD untuk memastikan pemenuhan standar regulasi. |
| Ketiga | Dialog Antarkomite | Diskusi intensif antara unit OECD dengan pemangku kepentingan untuk melengkapi data. |
| Keempat | Keputusan Akhir | Pembahasan hasil penilaian menyeluruh dan penentuan status keanggotaan penuh. |
Tabel di atas merangkum perjalanan panjang yang harus ditempuh Indonesia untuk mencapai standar internasional OECD. Pemerintah menargetkan seluruh rangkaian proses ini dapat diselesaikan dalam kurun waktu tiga tahun, yakni pada 2028 mendatang.
Langkah bergabung dengan OECD merupakan bagian dari strategi besar untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045. Melalui penyesuaian standar global, Indonesia berharap bisa mempercepat pertumbuhan di sektor ekonomi hijau dan ekonomi biru.
Pada fase pertama yang jatuh pada 3 Juni 2025 lalu, Indonesia telah menyerahkan dokumen initial memorandum. Dokumen tersebut berisi evaluasi mandiri terhadap kesesuaian kebijakan nasional dengan 240 instrumen hukum yang berlaku di OECD.
Saat ini, Indonesia sedang berfokus penuh pada fase kedua yang melibatkan penilaian teknis langsung. Keberhasilan pada tahap ini akan menentukan kelancaran dialog pada fase-fase berikutnya sebelum keputusan final diambil.
Jika nantinya Indonesia dinilai telah memenuhi seluruh kriteria, Sekretariat OECD dan Dewan OECD akan memberikan status anggota penuh. Hal ini akan menandai sejarah baru bagi posisi diplomasi ekonomi Indonesia di kancah global.
