Tim Pengawas (Timwas) Haji dari DPR RI mengungkapkan adanya sejumlah temuan krusial terkait pelayanan jemaah haji Indonesia selama berada di Mina pada musim haji 2026. Permasalahan utama yang menjadi sorotan tajam meliputi distribusi logistik yang terhambat hingga pelayanan kesehatan yang dianggap masih jauh dari standar memadai.
Selly Andriany Gantina, salah satu anggota Timwas Haji DPR RI, membeberkan fakta mengenai kondisi fasilitas fisik yang tersedia di lapangan. Menurut pantauannya, kualitas tenda dan sarana toilet bagi jemaah di Mina dinilai tidak layak dan sangat tidak nyaman bagi para jemaah.
Kondisi tenda yang ada dianggap terlalu dipaksakan untuk menampung jemaah dalam jumlah yang melebihi kapasitas idealnya. Selly menjelaskan bahwa para jemaah terpaksa harus berdesak-desakan di dalam satu ruangan tenda sehingga ruang gerak mereka menjadi sangat terbatas.
Selain masalah kepadatan tenda, sektor sanitasi dan ketersediaan air bersih di area toilet juga menjadi perhatian serius bagi tim pengawas. Selly menegaskan bahwa toilet merupakan fasilitas vital yang kualitas kebersihan dan ketersediaan airnya harus terjamin setiap saat.
Ketersediaan air bersih yang belum mencukupi ini tentu sangat menyulitkan para jemaah, terutama saat mereka harus melakukan persiapan ibadah seperti berwudu. Jemaah membutuhkan pasokan air dalam jumlah besar untuk menjaga kesucian dan kebersihan diri selama menjalani rangkaian ibadah di Mina.
Masalah lain yang tidak kalah memprihatinkan adalah adanya kendala serius dalam rantai distribusi logistik makanan bagi para jemaah haji. Timwas menemukan fakta bahwa terdapat jemaah yang terlantar dalam waktu cukup lama tanpa mendapatkan asupan makanan yang menjadi hak mereka.
Selly melaporkan bahwa ada beberapa jemaah yang sudah menunggu hingga sembilan jam di dalam tenda namun belum juga menerima jatah makan. Situasi ini berdampak buruk bagi kesehatan fisik jemaah, terutama bagi mereka yang sudah lanjut usia (lansia) karena kondisi tubuhnya langsung menurun drastis.
Kelemahan dalam penanganan medis juga turut disoroti karena ketersediaan fasilitas kesehatan untuk menangani jemaah sakit di area Mina masih sangat minim. Hal ini menjadi catatan evaluasi yang sangat penting bagi DPR agar kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang.
Rekomendasi Skema Tanazul untuk Jemaah Berisiko
Menyikapi berbagai kendala tersebut, Selly meminta pihak Kementerian Haji dan Umrah untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh serta penghitungan yang lebih akurat. Kebijakan yang diambil di masa depan diharapkan lebih realistis dengan mempertimbangkan kemampuan kapasitas fasilitas yang tersedia.
Ia mengusulkan agar jemaah dengan kondisi fisik yang rentan atau berisiko tinggi tidak dipaksakan untuk menjalani mabit atau bermalam di Mina. Sebagai gantinya, jemaah tersebut bisa dikembalikan ke hotel tempat mereka menginap di Makkah melalui skema atau kebijakan tanazul.
Beberapa alasan kuat dibalik usulan penerapan skema tanazul ini antara lain adalah:
- Mengurangi beban fisik jemaah yang memiliki kondisi kesehatan kurang stabil agar tidak semakin memburuk di Mina.
- Menghindari risiko jemaah mengalami kelaparan akibat kendala distribusi logistik makanan di area perkemahan.
- Memastikan jemaah tetap mendapatkan akses fasilitas kesehatan dan tempat istirahat yang lebih layak di hotel masing-masing.
- Mencegah penumpukan jemaah yang berlebihan di area tenda Mina yang sudah sangat padat dan tidak nyaman.
Langkah ini dianggap sebagai solusi yang lebih manusiawi untuk menjaga keselamatan dan kesehatan jemaah Indonesia yang sedang menunaikan rukun Islam kelima tersebut. Dengan kebijakan tanazul, jemaah tidak perlu lagi memaksakan diri tinggal di dalam tenda yang minim fasilitas kesehatan dan sanitasi.
Apresiasi Peningkatan Layanan di Makkah dan Madinah
Meskipun memberikan kritik tajam terhadap kondisi di Mina, Selly tetap menyampaikan apresiasinya terhadap kemajuan pelayanan haji tahun 2026 secara umum. Ia mengakui bahwa ada perbaikan yang cukup signifikan pada beberapa aspek pelayanan lainnya di Arab Saudi.
Berdasarkan pengamatannya, kualitas pelayanan yang diterima jemaah selama berada di wilayah Makkah dan Madinah menunjukkan tren yang positif. Perubahan ke arah yang lebih baik ini terlihat jika dibandingkan dengan penyelenggaraan ibadah haji pada tahun-tahun sebelumnya.
Namun, kendala besar yang dialami jemaah di area Mina tetap menjadi pekerjaan rumah yang sangat besar dan mendesak untuk segera diselesaikan. Timwas Haji DPR berkomitmen untuk terus memantau setiap perkembangan agar hak-hak jemaah haji Indonesia dapat terpenuhi dengan baik.
Ringkasan perbandingan kualitas pelayanan haji 2026 di berbagai wilayah:
| Aspek Pelayanan | Wilayah Makkah & Madinah | Wilayah Mina |
|---|---|---|
| Kondisi Akomodasi | Relatif lebih baik dan memadai | Tenda sangat padat dan sempit |
| Fasilitas Sanitasi | Berjalan dengan normal | Air bersih kurang dan toilet tidak layak |
| Distribusi Logistik | Terorganisir dengan baik | Ditemukan keterlambatan hingga 9 jam |
| Layanan Kesehatan | Mudah dijangkau jemaah | Fasilitas medis sangat minim |
Tabel di atas merangkum perbedaan mencolok antara kualitas pelayanan di Makkah dan Madinah yang sudah membaik dibandingkan dengan pelayanan di Mina yang masih menghadapi banyak kendala teknis. Data ini didasarkan langsung pada temuan lapangan oleh Timwas Haji DPR RI selama proses pemantauan berlangsung.
Ke depannya, hasil temuan dan evaluasi ini akan menjadi landasan bagi DPR dalam memberikan rekomendasi kebijakan kepada pemerintah dan penyelenggara haji. Fokus utamanya adalah memastikan bahwa setiap jemaah haji mendapatkan perlindungan dan kenyamanan selama menjalani seluruh rangkaian ibadah di tanah suci.
