PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) menyelenggarakan Indonesia Tech Sovereignty Forum 2026 bertajuk 'The Rise of Indonesia Tech Sovereignty'. Forum ini digelar di Telkom Landmark Tower, Jakarta, seperti dikutip dari Detik iNET.
Acara yang berlangsung pada Rabu (20/5/2026) ini menjadi ruang kolaborasi strategis lintas sektor. Fokus utamanya adalah memperkuat kedaulatan teknologi nasional melalui tiga pilar utama, yaitu Cloud Sovereignty, AI Sovereignty, dan Cybersecurity Sovereignty.
Forum ini bertujuan mendorong pengembangan ekosistem digital nasional agar lebih mandiri, aman, dan berdaya saing. Melalui ruang dialog ini, Telkom berharap dapat melahirkan gerakan bersama menuju kemandirian teknologi yang berkelanjutan.
Sejumlah pejabat dan pakar lintas sektor turut menghadiri forum strategis ini. Di antaranya adalah Direktur Jenderal Ekosistem Digital Kementerian Komunikasi dan Digital RI Edwin Hidayat Abdullah dan Managing Director Strategic Technology Initiatives Danantara Indonesia Ricardo Irwan Rei.
Hadir pula Deputi IV Bidang Keamanan Siber dan Sandi Perekonomian BSSN Slamet Aji Pamungkas. Selain itu, tampak Direktur Strategic Business Development and Portfolio Telkom Seno Soemadji, serta Managing Director Gen AI Lead, Sovereign AI Lead for Accenture APAC Kunal Shah.
Keterlibatan para pemangku kepentingan tersebut mencerminkan komitmen bersama dalam merespons percepatan transformasi digital global. Ketergantungan terhadap infrastruktur asing kini dinilai telah menyentuh aspek ketahanan ekonomi dan keamanan data nasional.
"Keterlibatan para pemangku kepentingan tersebut mencerminkan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam memperkuat arah kedaulatan teknologi Indonesia, sekaligus mendorong pengembangan ekosistem digital nasional yang lebih adaptif dan berkelanjutan di tengah percepatan transformasi digital global," kata Seno dalam keterangan tertulis, Jumat (22/5/2026).
Seno menjelaskan bahwa isu kedaulatan digital semakin menjadi perhatian utama di berbagai negara seiring meningkatnya adopsi teknologi. Ketergantungan pada platform global kini berdampak langsung pada kepentingan strategis sebuah negara.
Kondisi ini menegaskan pentingnya penguatan ekosistem digital yang berdaulat. Langkah tersebut diperlukan untuk memastikan seluruh data, infrastruktur, dan kapabilitas kecerdasan buatan tetap berada di bawah kendali dan hukum negara.
Telkom memotivasi penguatan kolaborasi ini agar Indonesia tidak sekadar menjadi pasar bagi produk digital global. Indonesia diharapkan mampu mengembangkan, mengelola, serta memonetisasi aset teknologi dan kapabilitas digitalnya sendiri.
"Melalui Indonesia Tech Sovereignty Forum 2026, Telkom berharap dapat mendorong lahirnya kolaborasi dan gerakan bersama menuju kedaulatan teknologi Indonesia, sekaligus memperkuat fondasi digital nasional yang mampu menciptakan nilai ekonomi, peluang inovasi, dan daya saing yang berkelanjutan di tingkat regional maupun global," tuturnya.
Seno Soemadji juga menambahkan bahwa momentum transformasi ini harus dimanfaatkan secara optimal. Sektor teknologi dalam negeri harus diperkuat agar memberikan manfaat ekonomi yang jauh lebih besar.
"Indonesia memiliki peluang besar untuk tidak hanya menjadi pasar digital, tetapi juga menjadi bagian penting dalam pembangunan ekosistem teknologi regional. Karena itu, penguatan cloud, AI, dan cyber security Indonesia menjadi fondasi penting agar data, intelligence, dan nilai ekonomi digital nasional dapat tumbuh serta memberikan manfaat lebih besar bagi Indonesia sendiri," ujar Seno.
Indonesia Tech Sovereignty Forum 2026 mendiskusikan berbagai isu strategis nasional. Mulai dari pembangunan infrastruktur cloud yang berdaulat, pengembangan AI berbasis konteks lokal, penguatan ketahanan siber, hingga peningkatan kapasitas talenta digital.
Pertemuan lintas sektor ini juga menandai peluncuran resmi Charter of Digital Sovereignty. Dokumen ini menjadi bentuk komitmen nyata para pemangku kepentingan dalam memperkuat ekosistem teknologi di tanah air.
Pada kesempatan yang sama, Telkom memperkenalkan inisiatif baru bernama AdyaCakra. Inisiatif ini dikembangkan untuk mendukung peran Indonesia sebagai penggerak ekosistem digital di tingkat regional.
"AdyaCakra diharapkan dapat menjadi bagian dari kontribusi Telkom dalam memperkuat fondasi digital sovereignty Indonesia, sekaligus mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional melalui pengembangan ekosistem ekonomi digital yang lebih kuat, adaptif, dan berdaya saing global," kata Seno.
Langkah strategis ini merupakan bagian dari arah transformasi jangka panjang TLKM 30. Telkom memposisikan diri sebagai orkestrator yang menyediakan infrastruktur, platform, dan kapabilitas teknologi untuk pasar digital.
Visi kedaulatan teknologi ini diimplementasikan Telkom melalui pengembangan kecerdasan buatan lewat lima pilar AI Center of Excellence (AI CoE). Lima pilar tersebut meliputi AI Campus untuk riset, AI Playground untuk ruang kreasi developer, AI Connect untuk komunitas, AI Hub untuk solusi industri, serta AI Native untuk internal perusahaan.
"Melalui inisiatif yang berkesinambungan, Telkom tidak hanya memperkuat perlindungan data dan kedaulatan digital nasional, tetapi juga menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat dan industri," jelasnya.
Sementara itu, Edwin Hidayat Abdullah menyatakan bahwa esensi transformasi digital melampaui sekadar adopsi teknologi baru. Menurutnya, aspek kendali terhadap infrastruktur merupakan hal yang tidak kalah krusial.
"Transformasi digital nasional tidak hanya berbicara mengenai percepatan adopsi teknologi, tetapi juga bagaimana Indonesia memiliki kapasitas, ketahanan, dan kendali terhadap infrastruktur serta ekosistem digitalnya sendiri. Kolaborasi lintas sektor menjadi sangat penting agar Indonesia tidak hanya menjadi pengguna teknologi global, tetapi juga mampu membangun kapabilitas digital nasional yang kuat dan berkelanjutan," ujar Edwin.
Dari perspektif pertahanan siber, Slamet Aji Pamungkas menegaskan perlunya pengawasan ketat terhadap sistem digital strategis. Kedaulatan data nasional menjadi pilar penting bagi keamanan negara.
"Data strategis nasional perlu dikelola dan berada dalam yurisdiksi Indonesia agar operasional, ownership, dan aspek pengamanannya dapat dikendalikan secara optimal. Termasuk di dalamnya penguasaan terhadap sistem enkripsi sebagai bagian penting dalam menjaga keamanan data nasional, dengan tetap terbuka terhadap perkembangan teknologi global," tutupnya.
