Badan Gizi Nasional (BGN) menargetkan seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Indonesia telah memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) pada Agustus 2026 mendatang. Langkah ini diambil guna menjamin standar keamanan pangan dalam pelaksanaan program nasional tersebut.
Hingga Kamis (16/4/2026), data Kementerian Kesehatan mencatat sebanyak 13.576 unit SPPG telah resmi mengantongi sertifikasi kesehatan tersebut. Angka ini mencakup sekitar 52,37 persen dari total 25.925 unit SPPG yang saat ini sudah beroperasi di berbagai wilayah, sebagaimana dilansir dari Detik Finance.
Ketua Pelaksana Harian Tim Koordinasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Nanik Sudaryati Deyang, mengungkapkan adanya peningkatan signifikan dalam pemenuhan standar administrasi kesehatan ini. Jika merujuk pada jumlah unit yang telah mengajukan permohonan, persentase kelulusan sertifikasi telah menyentuh angka 81,39 persen dari 16.681 pendaftar.
"Alhamdulillah, saat saya masuk akhir September 2025, SLHS baru 39 SPPG. Sekarang sudah 25 ribu lebih," ujar Nanik Sudaryati Deyang, Ketua Pelaksana Harian Tim Koordinasi Program Makan Bergizi Gratis.
Nanik menjelaskan bahwa pihaknya terus memacu koordinasi lintas kementerian guna mempercepat proses verifikasi dan penerbitan dokumen di tingkat daerah. Target jangka pendek telah ditetapkan agar seluruh unit operasional segera masuk ke dalam sistem pendataan resmi pemerintah.
"Target saya, bulan Juni semua SPPG sudah mendaftar dan bulan Agustus seluruh SPPG sudah ber-SLHS," tambah Nanik Sudaryati Deyang, Ketua Pelaksana Harian Tim Koordinasi Program Makan Bergizi Gratis.
Otoritas terkait juga menyiapkan sanksi administratif bagi pengelola unit yang dinilai abai terhadap kewajiban legalitas sanitasi. Deputi Pemantauan dan Pengawasan akan dikerahkan untuk memastikan kepatuhan di lapangan demi menjaga kualitas makanan yang didistribusikan kepada masyarakat.
"Untuk SPPG yang belum mendaftar SLHS, kami akan instruksikan dilakukan suspensi atau penghentian sementara operasional," tegas Nanik Sudaryati Deyang, Ketua Pelaksana Harian Tim Koordinasi Program Makan Bergizi Gratis.
Kebijakan penangguhan operasional ini merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam menerapkan pengawasan ketat terhadap standar kebersihan. Penertiban ini diproyeksikan selesai sepenuhnya sebelum memasuki kuartal ketiga tahun 2026.
