Pemerintah menargetkan penghapusan kemiskinan ekstrem secara nasional tuntas pada 2026 dan menekan tingkat kemiskinan hingga 5 persen pada 2029 melalui evaluasi berkala Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2025. Evaluasi capaian lintas sektor tersebut dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar di Jakarta, Senin (27/4/2026).
Sinkronisasi program antarinstansi menjadi fokus utama guna memastikan intervensi kebijakan berjalan efektif dan terukur di seluruh wilayah. Penegasan tersebut muncul dalam rapat tingkat menteri yang bertujuan memperkuat sinergi serta mempercepat langkah strategis di lapangan.
ÔÇ£Kehadiran kita pada hari ini penting sebagai langkah koordinasi untuk menuntaskan pekerjaan Inpres,ÔÇØ ujar Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Abdul Muhaimin Iskandar.
Realisasi anggaran untuk mendukung agenda ini mencapai Rp 129 triliun dari APBD dan Rp 503,2 triliun dari APBN. Berdasarkan data yang dilansir dari Nasional, bantuan sosial tercatat telah menjangkau 8,56 juta keluarga miskin atau setara dengan 93,6 persen dari total target yang ditetapkan.
ÔÇ£Angka kemiskinan ekstrem berhasil turun dari 1,26 persen pada Maret 2024 menjadi 0,78 persen pada September 2025. Sekitar 0,48 persen penduduk miskin ekstrem telah naik kelas,ÔÇØ ungkap Abdul Muhaimin Iskandar.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini menjelaskan bahwa regulasi ini mewajibkan keterpaduan program dari sisi birokrasi dan kelembagaan. Upaya tersebut mencakup penyiapan sumber daya manusia hingga penguatan proses bisnis tematik di berbagai level pemerintahan.
ÔÇ£Sesuai mandat pada butir ke-34 Inpres, Kementerian PANRB berperan penting dalam memastikan kesiapan birokrasi, mulai dari penyiapan formasi sumber daya manusia, penguatan kelembagaan, hingga orkestrasi proses bisnis tematik,ÔÇØ jelas Rini Widyantini.
Pemerintah juga telah menyusun fokus reformasi birokrasi tematik serta melakukan uji coba digitalisasi bantuan sosial untuk meningkatkan ketepatan sasaran. Integrasi data dan konsistensi pelaksanaan di tingkat daerah dinilai menjadi faktor penentu keberhasilan jangka panjang.
ÔÇ£Kunci ke depan ada pada penguatan koordinasi lintas kementerian/lembaga, integrasi data, dan konsistensi implementasi agar upaya pengentasan kemiskinan benar-benar tepat sasaran dan berdampak nyata,ÔÇØ pungkas Rini Widyantini.
