Bisnis.com, JAKARTA ÔÇö Akademisi masih berharap seleksi spektrum frekuensi 700 MHz dan 2,6 GHz tidak dilepas sepenuhnya terhadap skema lelang harga. Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) disarankan untuk melakukan skema kombinasi agar manfaat yang diterima masyarakat lebih besar.
Dosen Sekolah Teknik Elektro dan Informatika (STEI) Institut Teknologi Bandung (ITB) Ian Yosef Matheus Edward berpendapat pemerintah sebaiknya menerapkan skema lelang kombinasi antara reserve price dan beauty contest pada seleksi pita frekuensi 700 MHz dan 2,6 GHz.
Dengan skema kombinasi, nafas operator untuk ekspansi jaringan dan memberikan layanan terjangkau bagi masyarakat tetap ada karena beban frekuensi baru tidak terlalu tinggi.
Dia juga menyarankan agar Komdigi melakukan analisis ongkos dan benefit, sehingga pemerintah memiliki perspektif yang lebih baik terkait ongkos frekuensi yang dikeluarkan operator dan manfaat ke masyarakat.
ÔÇ£Lelang kombinasi dengan pertimbangan utama Cost Benefit Analysis yang memberikan manfaat terbesar bagi masyarakat dan negara,ÔÇØ kata Ian kepada Bisnis, Jumat (24/4/2026).
Sekadar informasi, pada Februari lalu wacana Cost Benefit Analysis sempat tercetus. Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) membuka diskusi awal terkait price and benefit analysis.
Analisis itu akan menjadi dasar untuk mencari skema yang lebih baik terkait biaya penggunaan spektrum sehingga beban operator tidak terlalu besar.
Selain itu, pendekatan ini dipertimbangkan agar pemanfaatan spektrum tidak semata dilihat dari sisi penerimaan negara bukan pajak (PNBP), tetapi juga dari dampak sosial dan ekonomi jangka panjang yang dihasilkan.
Sebagai informasi, price and benefit analysis dalam konteks seleksi atau lelang spektrum merujuk pada pendekatan penilaian yang tidak hanya mempertimbangkan harga penawaran, tetapi juga manfaat yang dihasilkan dari pemanfaatan spektrum tersebut, seperti perluasan layanan, peningkatan kualitas jaringan, inklusi digital, serta kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Pendekatan ini dinilai dapat memberikan perspektif yang lebih komprehensif dalam menentukan kebijakan pengelolaan spektrum frekuensi.
Ian juga menyoroti kondisi industri telekomunikasi saat ini yang sudah mencapai titik saturasi pada jumlah pelanggan riil. Kondisi dengan hanya tiga pemain besar membuat desain lelang harus sangat cermat agar pembangunan tetap berjalan merata dan tidak sekadar menjadi ajang perebutan harga.
"Secara total akan ada perpindahan pengguna ke frekuensi baru. Dengan teknologi baru yang memiliki efisiensi penggunaan bandwidth lebih tinggi, kualitas layanan seharusnya menjadi lebih baik," ujar Ian.
Meski kualitas meningkat, Ian memberikan catatan bagi pendapatan operator. Penggunaan spektrum baru ini berpotensi memicu pengurangan utilisasi pada pita frekuensi lama yang memiliki kapasitas bandwidth lebih kecil. Hal tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi operator dalam menyeimbangkan portofolio aset frekuensi mereka.
Terkait harga layanan data, implementasi teknologi 5G pada frekuensi 2,6 GHz memberikan peluang besar untuk menekan harga per Mbps. Efisiensi bandwidth yang lebih tinggi pada teknologi generasi kelima ini memungkinkan produksi data menjadi lebih murah secara teknis bagi operator.
Namun, Ian mengingatkan beban biaya regulasi harus tetap dijaga agar lebih sehat. Struktur biaya yang proporsional akan menentukan apakah efisiensi tersebut akan dirasakan langsung oleh masyarakat atau justru tertahan oleh beban operasional operator yang membengkak.
ÔÇ£Harga per Mbps harus lebih murah karena penggunaan 5G. Biaya regulasi juga harus lebih sehat, sehingga pembangunan serta pemanfaatannya menjadi lebih merata dan adil di seluruh wilayah Indonesia,ÔÇØ tuturnya.
