Faktor sumber daya manusia (SDM) memegang peranan krusial dalam menentukan ketahanan digital sebuah organisasi. Dilansir dari Lestari, sekitar 40 persen keberhasilan keamanan siber perusahaan sangat bergantung pada kualitas manusianya.
Kebutuhan untuk meningkatkan kompetensi SDM kini dianggap lebih mendesak dibandingkan pengadaan teknologi itu sendiri. Sektor swasta didorong untuk lebih aktif dalam memperkuat tim keamanan di departemen teknologi informasi mereka.
Country Manager Cyble, Rangga F, menekankan bahwa bidang keamanan siber kini tidak bisa dipisahkan dari operasional bisnis lainnya. Hal ini disampaikan dalam acara Shaping Secure Data Intelligence for Digital Resilience pada Kamis, 23 April 2026.
"Ke depannya, swasta harus bisa berperan aktif untuk sisi SDM keamanan siber di sebuah teknologi informasi departemen. Kenapa? Karena sekarang jangankan bicara perihal teknologi, perihal komunikasi ke luar (publik), perihal marketing, perihal sosial media, apakah hari ini bisa tanpa keterlibatan orang security (keamanan siber)?" ujar Rangga.
Aspek keamanan siber telah menyentuh berbagai industri strategis, mulai dari perbankan dan logistik hingga pertambangan. Industri tersebut kini mulai masif mengadopsi teknologi kecerdasan buatan (AI), drone, hingga Internet of Things (IoT).
Meski dampaknya nyata, masih banyak pelaku bisnis digital yang menganggap penguatan keamanan sebagai beban pengeluaran semata. Padahal, risiko serangan siber saat ini bersifat sangat merusak bagi keberlangsungan perusahaan.
"Kita enggak perlu bilang bahwa ada ancaman Indonesia bisa bangkrut ya (akibat serangan siber). Dari ancaman kepercayaan saja, data bocor segala macam, itu sudah hal yang enggak bisa kita nilai. Belum lagi kita bicara ransomware," tutur Rangga.
Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Ismail, menyoroti rendahnya budaya keamanan data di banyak perusahaan Indonesia. Ia mendesak adanya perubahan paradigma dari melihat keamanan siber sebagai biaya (cost) menjadi investasi.
Keamanan siber dinilai sebagai investasi jangka panjang yang mampu melindungi reputasi serta pendapatan perusahaan. Pemerintah melalui Komdigi juga berencana untuk ikut berinvestasi karena beban biaya yang seringkali terlalu berat bagi pelaku usaha.
"Kondisi kasus-kasus tertentu harusnya pemerintah itu juga harus siap untuk melakukan investasi. Karena tidak sedikit aktivitas-aktivitas itu yang tidak mungkin investasinya itu menunggu para operator atau para pelaku usaha. Karena apa? Karena mungkin cost-nya terlalu besar," ucap Ismail.
Salah satu fokus investasi pemerintah adalah mencetak talenta digital nasional untuk memenuhi kebutuhan pasar. Komdigi akan menjalankan peran ganda sebagai pembuat regulasi sekaligus orkestrator dalam ekosistem digital Indonesia.
Sebagai pembuat kebijakan, lembaga ini akan memperkuat tata kelola keamanan melalui berbagai aturan. Sementara sebagai orkestrator, mereka bertugas mengoordinasikan pemanfaatan data dan aktivitas keamanan digital secara menyeluruh.
"Ini tugas yang berat," ujar Ismail.
