Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memberikan pandangannya terkait kondisi nilai tukar rupiah yang terus mengalami tren pelemahan. Saat ini, posisi mata uang Garuda tersebut mulai mengkhawatirkan karena bergerak mendekati angka Rp18.000 per dolar Amerika Serikat (AS).
Menurut Purbaya, penurunan nilai tukar ini tidak lepas dari pengaruh sentimen negatif di pasar keuangan. Ia menilai bahwa berbagai spekulasi dan rumor yang tidak memiliki dasar kuat telah memicu kekhawatiran di kalangan para pelaku pasar.
Data perdagangan pada hari Rabu (3/6/2026) menunjukkan rupiah dibuka di level Rp17.897 per dolar AS. Sayangnya, tekanan terhadap mata uang domestik tersebut terus berlanjut hingga sesi penutupan perdagangan.
Pada akhir hari yang sama, nilai tukar rupiah resmi ditutup melemah pada posisi Rp17.966,5 per dolar AS. Angka ini mencerminkan fluktuasi yang cukup tajam dan menjadi perhatian serius bagi otoritas ekonomi di tanah air.
Pemicu Sentimen Negatif di Pasar Keuangan
Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti banyaknya kabar burung atau rumor yang beredar di pasar keuangan yang menurutnya tidak berdasar. Kabar-kabar tersebut dianggap merusak persepsi investor terhadap stabilitas mata uang rupiah dalam jangka pendek.
Salah satu isu yang dibantah keras oleh Menkeu adalah kabar bahwa dirinya menginstruksikan perbankan nasional untuk melakukan uji ketahanan atau stress test. Rumor itu menyebutkan bahwa pengujian harus dilakukan jika rupiah melampaui Rp18.000.
“Ada yang bilang saya suruh perbankan melakukan stress test kalau rupiahnya Rp18.000 lebih. Padahal saya nggak pernah (mengatakan) seperti itu," ujar Purbaya saat ditemui awak media di Gedung DPR.
Ia menegaskan bahwa penyebaran informasi yang tidak akurat seperti itu memberikan dampak negatif yang langsung dirasakan oleh rupiah. Oleh karena itu, masyarakat dan pelaku pasar diminta untuk lebih selektif dalam menyerap informasi keuangan.
Fokus Pemerintah pada Fondasi Ekonomi
Menghadapi situasi pelemahan nilai tukar ini, strategi utama yang diambil pemerintah adalah dengan terus memperkuat fundamental ekonomi nasional. Pemerintah meyakini bahwa fondasi yang kuat adalah kunci utama untuk menciptakan sentimen positif secara berkelanjutan.
Purbaya menjelaskan bahwa ketika struktur ekonomi domestik dinilai solid, hal tersebut akan menjadi daya tarik bagi para investor asing. Ketertarikan investor untuk menanamkan modal di pasar keuangan dalam negeri secara otomatis akan memperkuat posisi rupiah.
“Kewajiban saya adalah menjaga fondasi ekonomi supaya ekonominya berjalan semakin cepat. Karena pada akhirnya kita percaya rupiah akan ditentukan oleh fondasi ekonominya,” tutur Purbaya menekankan fokus kerjanya.
Ia menambahkan bahwa akselerasi pertumbuhan ekonomi harus terus didorong tanpa henti. Dengan laju ekonomi yang semakin cepat dan sehat, nilai tukar rupiah diharapkan dapat menemukan titik keseimbangannya kembali secara alami.
Koordinasi dengan Bank Indonesia dan KSSK
Terkait pembagian peran dalam menjaga stabilitas keuangan, Purbaya menegaskan bahwa masalah nilai tukar sepenuhnya merupakan kewenangan Bank Indonesia (BI). Sebagai otoritas moneter, BI memiliki mandat utama dalam mengelola volatilitas mata uang.
Di sisi lain, Kementerian Keuangan mengambil peran sebagai penjaga stabilitas fiskal dan fundamental makroekonomi. Sinergi antara kebijakan moneter dan fiskal inilah yang akan menjadi penopang stabilitas nasional dalam jangka panjang.
Mengenai isu akan adanya rapat darurat Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), Purbaya menyatakan bahwa saat ini rencana tersebut belum ada. Pemerintah masih memberikan ruang bagi Bank Indonesia untuk menjalankan fungsi dan kebijakannya secara independen.
“Pertama itu kan jurisdiksi Bank Sentral untuk menjaga nilai tukar. Itu biar mereka jalan dulu. Nanti kita lakukan rapat berkala secara normal aja,” imbuh Purbaya menjelaskan alur koordinasi antarlembaga.
Beberapa poin penting terkait rencana aksi dan koordinasi pemerintah saat ini adalah sebagai berikut:
- Otoritas Moneter: Bank Indonesia memegang kendali penuh dalam langkah intervensi dan penjagaan stabilitas nilai tukar rupiah di pasar.
- Peran Pemerintah: Fokus pada penguatan fundamental ekonomi makro agar tetap kompetitif di mata dunia.
- KSSK: Forum koordinasi tetap berjalan sesuai jadwal berkala tanpa adanya rapat khusus yang bersifat mendesak untuk saat ini.
- Kesiapan Koordinasi: Pemerintah siap mempercepat pertemuan jika ada permintaan khusus atau kebutuhan mendesak dari pihak Bank Sentral.
Penjelasan di atas menunjukkan bahwa pemerintah tetap waspada meskipun belum mengambil langkah luar biasa dalam forum KSSK. Koordinasi antarlembaga dipastikan tetap berjalan secara harmonis untuk menjaga kepercayaan pasar terhadap ekonomi Indonesia.
Purbaya kembali menegaskan komitmennya untuk meningkatkan efektivitas kebijakan jika memang diperlukan untuk memperbaiki posisi nilai tukar. Namun, ia menekankan bahwa semua harus dilakukan sesuai dengan koridor hukum dan pembagian tugas yang berlaku.
“Tapi kalau ada, kita bisa melihat ada koordinasi yang bisa ditingkatkan, sehingga memperbaiki nilai tukar, kita akan lakukan,” tegasnya menutup keterangan kepada wartawan. Upaya ini dilakukan semata-mata demi menjaga stabilitas pasar keuangan nasional di tengah ketidakpastian global.
