Kementerian Keuangan Republik Indonesia secara resmi telah merilis ketentuan tarif bunga per bulan yang menjadi acuan dalam perhitungan sanksi administrasi perpajakan. Aturan ini mulai berlaku efektif untuk periode satu bulan penuh, yakni dari tanggal 1 Juni hingga 30 Juni 2026.
Ketentuan terbaru mengenai tarif bunga ini tertuang dalam Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 24/MK/EF.2/2026. Regulasi ini mencakup dasar perhitungan untuk sanksi administrasi berupa bunga serta pemberian imbalan bunga kepada wajib pajak.
Dokumen legal tersebut ditandatangani oleh Noor Faisal Achmad, Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal, atas nama menteri keuangan pada 29 Mei 2026. Keputusan ini menjadi pedoman penting bagi seluruh wajib pajak di Indonesia sepanjang bulan Juni 2026.
Dalam kutipan diktum pertamanya yang dipublikasikan pada Selasa (2/6/2026), disebutkan bahwa menteri menetapkan tarif bunga bulanan tersebut sebagai landasan hukum sanksi administrasi. Hal ini juga berlaku sebaliknya bagi pemberian imbalan bunga dari otoritas pajak.
Rincian Tarif Bunga Sanksi Administrasi Pajak
Secara keseluruhan, terdapat lima jenis tarif bunga bulanan yang ditetapkan untuk sanksi administrasi, dengan rentang persentase mulai dari 0,56% hingga 2,23%. Sebagian besar tarif pada periode ini mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan angka yang berlaku pada Mei 2026.
Berikut adalah detail tarif bunga bulanan untuk sanksi administrasi pajak yang berlaku selama Juni 2026:
| Jenis Sanksi Administrasi | Tarif Bunga per Bulan |
|---|---|
| Sanksi Bunga Pasal 13 ayat (2) UU KUP | 0,98% |
| Sanksi Bunga Pasal 13 ayat (2a) UU KUP | 0,98% |
| Sanksi Bunga Pasal 8 ayat (2) UU KUP | 0,98% |
| Sanksi Bunga Pasal 8 ayat (2a) UU KUP | 0,98% |
| Sanksi Bunga Pasal 9 ayat (2a) UU KUP | 0,98% |
| Sanksi Bunga Pasal 9 ayat (2b) UU KUP | 0,98% |
| Sanksi Bunga Pasal 14 ayat (3) UU KUP | 0,98% |
| Sanksi Bunga Pasal 8 ayat (5) UU KUP | 1,39% |
| Sanksi Bunga Pasal 13 ayat (3) UU KUP | 1,39% |
| Sanksi Bunga Pasal 13A UU KUP | 1,39% |
| Sanksi Bunga Pasal 15 ayat (4) UU KUP | 1,39% |
| Sanksi Bunga Pasal 13 ayat (3a) UU KUP | 1,81% |
| Sanksi Bunga Pasal 13 ayat (3b) UU KUP | 2,23% |
Tabel di atas memuat daftar tarif yang bervariasi tergantung pada pasal pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh wajib pajak. Perbedaan besaran ini terjadi karena mekanisme penghitungan yang dipengaruhi oleh tingkat suku bunga acuan pasar.
Mekanisme Penghitungan Tarif Bunga
Variasi besaran tarif bunga dalam KMK tersebut disebabkan oleh formula khusus yang telah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan. Penghitungan ini didasarkan pada suku bunga acuan bulanan yang berlaku di pasar keuangan saat ini.
Pemerintah menggunakan formula suku bunga acuan ditambah dengan faktor peningkat (uplift factor) sesuai dengan bobot pelanggaran pada masing-masing pasal. Hasil penjumlahan tersebut kemudian dibagi 12 untuk mendapatkan angka tarif bunga per bulan.
Di sisi lain, pemerintah juga menetapkan tarif bunga bulanan sebagai basis pemberian imbalan bunga kepada wajib pajak sebesar 0,56%. Angka imbalan bunga ini tercatat lebih tinggi dibandingkan dengan persentase pada periode bulan sebelumnya.
Adapun rincian mengenai tarif bunga untuk pemberian imbalan bunga pajak bulan Juni 2026 adalah sebagai berikut:
| Kategori Imbalan Bunga | Tarif Bunga per Bulan |
|---|---|
| Imbalan Bunga Pasal 11 ayat (3) UU KUP | 0,56% |
| Imbalan Bunga Pasal 17B ayat (3) UU KUP | 0,56% |
| Imbalan Bunga Pasal 17B ayat (4) UU KUP | 0,56% |
| Imbalan Bunga Pasal 27B ayat (4) UU KUP | 0,56% |
Data pada tabel kedua menunjukkan bahwa hak wajib pajak untuk menerima imbalan bunga juga mengikuti fluktuasi suku bunga acuan. Kenaikan ini memberikan sedikit kompensasi lebih bagi wajib pajak yang memiliki kelebihan pembayaran pajak.
Bagi masyarakat yang ingin memantau pergerakan data perpajakan secara berkala, tersedia berbagai instrumen pemantauan melalui kanal Indikator resmi. Pengetahuan mengenai tarif ini sangat krusial agar wajib pajak dapat memitigasi risiko denda akibat keterlambatan atau kesalahan pelaporan.
Kementerian Keuangan terus mengimbau agar para wajib pajak memperhatikan batas waktu pembayaran untuk menghindari sanksi yang membengkak. Perubahan tarif yang cenderung naik pada Juni 2026 ini diharapkan dapat meningkatkan disiplin kepatuhan perpajakan nasional.
