Presiden Prabowo Subianto secara resmi menunjuk Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), untuk menjabat sebagai Ketua Komite Kereta Cepat Jakarta-Bandung.
Keputusan strategis ini diambil guna memperkuat koordinasi dan memastikan kelancaran operasional maupun pengembangan proyek transportasi modern yang kini dikenal dengan nama Whoosh tersebut.
Langkah penunjukan ini tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2026. Regulasi ini merupakan perubahan kedua atas Perpres Nomor 107 Tahun 2015 mengenai percepatan penyelenggaraan prasarana dan sarana kereta cepat.
Kebijakan tersebut diambil sebagai langkah penyesuaian terhadap struktur kementerian dan lembaga dalam Kabinet Merah Putih. Pemerintah memandang perlu adanya sinkronisasi keanggotaan komite agar pelaksanaan tugas menjadi lebih efektif.
Berikut adalah detail mengenai struktur baru Komite Kereta Cepat Jakarta-Bandung berdasarkan regulasi terbaru:
- Ketua Komite: Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.
- Wakil Ketua: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.
- Anggota: Menteri Luar Negeri.
- Anggota: Menteri Keuangan.
- Anggota: Menteri Perhubungan.
- Anggota: Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.
- Anggota: Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional.
- Anggota: Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara.
- Anggota: Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara).
Struktur keanggotaan ini melibatkan berbagai kementerian teknis dan lembaga keuangan strategis untuk mendukung keberlanjutan proyek Whoosh secara komprehensif.
Tugas dan Kewenangan Komite dalam Menangani Kendala Proyek
Salah satu fokus utama dari komite yang dipimpin oleh AHY ini adalah menyelesaikan berbagai persoalan strategis, termasuk masalah pembengkakan biaya atau cost overrun.
Komite memiliki wewenang penuh untuk menetapkan langkah-langkah konkret dalam mengatasi beban finansial yang muncul akibat dinamika pembangunan maupun perubahan biaya di lapangan.
Tugas tersebut meliputi pengambilan keputusan terkait perubahan proporsi kepemilikan saham pada perusahaan patungan yang mengelola kereta cepat tersebut.
Selain itu, komite juga berhak melakukan penyesuaian terhadap syarat-syarat serta jumlah pinjaman yang diterima oleh pihak pengelola guna menjaga stabilitas keuangan proyek.
Beberapa bentuk dukungan pemerintah yang dapat diputuskan oleh komite meliputi:
- Pemberian Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada pimpinan konsorsium Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
- Penetapan skema penjaminan pemerintah untuk memastikan ketersediaan modal proyek jika diperlukan.
- Penyusunan rencana aksi untuk memitigasi dampak dari kenaikan biaya operasional dan investasi.
Upaya-upaya ini diharapkan dapat memberikan kepastian bagi keberlangsungan layanan kereta cepat tanpa membebani keuangan negara secara berlebihan.
Koordinasi Teknis di Bawah Menko Infrastruktur
Melalui Perpres terbaru ini, Pasal 15 mengalami perubahan yang memberikan mandat kepada Menko IPK untuk menjadi koordinator utama penyelenggaraan sarana dan prasarana Whoosh.
AHY sebagai Menko IPK kini bertanggung jawab memastikan sinergi antar instansi dalam menyediakan fasilitas transportasi yang aman dan efisien bagi masyarakat.
Sebagai langkah tindak lanjut, aturan-aturan teknis yang lebih mendalam mengenai fungsi komite akan disusun secara spesifik.
Ketentuan tersebut nantinya bakal diatur melalui Peraturan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan agar implementasi di lapangan memiliki landasan hukum yang kuat.
Ringkasan poin penting mengenai penetapan komite baru ini dapat dilihat pada tabel di bawah:
| Aspek | Detail Informasi |
|---|---|
| Dasar Hukum | Perpres Nomor 29 Tahun 2026 |
| Ketua Komite | Agus Harimurti Yudhoyono (Menko IPK) |
| Fokus Utama | Penanganan Isu Strategis & Cost Overrun |
| Instansi Terkait | Kemenko Perekonomian, Kemenkeu, Kemenhub, Danantara, dll. |
| Wewenang Khusus | Penyesuaian Modal, Pinjaman, dan Penjaminan Pemerintah |
Data di atas menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjaga keberlanjutan proyek strategis nasional melalui struktur kepemimpinan yang lebih terintegrasi.
Dengan adanya pimpinan baru, diharapkan tantangan teknis maupun finansial yang dihadapi oleh Kereta Cepat Jakarta-Bandung dapat segera terurai secara profesional.
Agus Harimurti Yudhoyono sendiri sebelumnya telah aktif berkoordinasi dengan menteri-menteri di bawah koordinasinya, seperti Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri Perumahan, guna menyelaraskan program infrastruktur nasional.
Langkah ini menjadi bagian dari upaya Kabinet Merah Putih dalam mempercepat pembangunan infrastruktur transportasi publik yang modern dan berkelanjutan di seluruh Indonesia.
