Peta persaingan operator seluler dalam mengakuisisi pelanggan baru diprediksi akan mengalami pergeseran signifikan. Hal ini dipicu oleh kebijakan registrasi kartu SIM berbasis biometrik yang dijadwalkan berlaku penuh mulai 1 Juli 2026.
Dikutip dari Teknologi, implementasi ini membuat operator tidak lagi agresif dalam mendorong penjualan kartu perdana. Lonjakan ongkos akuisisi pelanggan menjadi faktor utama karena setiap akses data ke Dukcapil memerlukan biaya tambahan.
Regulasi tersebut mewajibkan operator seluler mengeluarkan biaya sekitar Rp3.000 hingga Rp5.000 untuk setiap verifikasi data pengguna baru. Sebagai ilustrasi, penambahan 10.000 pelanggan menuntut biaya minimal Rp30 juta hanya untuk proses validasi.
Sistem pendaftaran nantinya tidak lagi sekadar mengirimkan nomor KTP dan NIK melalui layanan SMS. Calon pelanggan wajib menggunakan perangkat biometrik yang tersedia di gerai resmi atau melalui fitur pengenalan wajah pada smartphone masing-masing.
Sejumlah perusahaan telekomunikasi besar seperti Telkomsel, Indosat, dan XLSmart menyatakan kesiapan mereka untuk mematuhi standar teknis perlindungan data pribadi. Indosat memastikan sistem keamanan mereka telah bersertifikasi, sementara XLSmart menganggap ini sebagai penguatan validasi data.
XLSmart bahkan sudah menginisiasi pendaftaran berbasis pengenalan wajah atau facial recognition (FR). Namun, selama masa transisi enam bulan sejak Januari 2026, pelanggan masih diperbolehkan menggunakan verifikasi NIK dan Kartu Keluarga (KK).
Reza Mirza, Group Head Corporate Communication & Sustainability XLSmart, menjelaskan bahwa perusahaan tengah melakukan penguatan infrastruktur dan integrasi data agar kenyamanan pelanggan tidak terganggu saat implementasi berjalan.
"Terkait biaya autentikasi biometrik, perusahaan masih melakukan evaluasi bersama para pemangku kepentingan dan akan mengedepankan efisiensi agar tidak membebani pelanggan maupun kualitas layanan," kata Reza.
Reza menilai kebijakan ini akan melahirkan basis pelanggan yang lebih berkualitas dan valid. Penerapan teknologi biometrik dipercaya mampu meminimalisir penggunaan identitas palsu, gangguan spam, hingga aksi penipuan digital.
"Perusahaan terus melakukan optimalisasi proses bisnis dan pemanfaatan teknologi agar implementasi kebijakan registrasi biometrik dapat berjalan efektif tanpa mengurangi komitmen menghadirkan layanan yang terjangkau dan berkualitas bagi pelanggan," ujar Reza.
Langkah Strategis Menekan Kejahatan Siber
Penyedia teknologi identitas digital, VIDA, mencatat adanya kenaikan permintaan solusi keamanan dari sektor telekomunikasi. Langkah pemerintah ini dinilai krusial dalam memberantas ekosistem kejahatan digital di Indonesia.
Niki Luhur selaku Founder dan Group CEO VIDA menyatakan bahwa kebijakan ini sangat penting untuk mencegah praktik pencucian uang. Khususnya melalui nomor ponsel tidak terverifikasi yang sering digunakan untuk membuka rekening penampung atau mule account.
"Untuk jadi namanya mule account, nah itu satu langkah yang sangat penting untuk bisa mencegah pencucian uang dan mule account di Indonesia," kata Niki.
VIDA berencana menghadirkan teknologi tambahan seperti liveness detection dan ID Fraud Shield dalam waktu dekat. Niki juga mendorong regulator untuk menetapkan standar keamanan yang konkret agar pelaku industri memiliki panduan yang jelas.
"Detail dan hal-hal seperti itu yang perlu perlu dijelaskan supaya dari industri juga punya arahan yang sangat konkret, enggak menebak-nebak," tutur Niki.
Dampak pada Industri dan Inklusi Digital
Direktur ICT Institute, Heru Sutadi, melihat kebijakan ini akan mengubah fokus industri dari sekadar jumlah pelanggan menjadi validitas identitas. Operator dengan infrastruktur digital yang mumpuni diprediksi akan lebih unggul dalam persaingan.
"Operator dengan infrastruktur digital kuat akan unggul, sementara pemain yang lambat beradaptasi bisa kehilangan momentum dalam akuisisi pelanggan baru," kata Heru.
Heru mengingatkan bahwa biaya verifikasi yang tinggi bisa menjadi beban bagi operator kecil. Ia menyarankan agar akses ke data Dukcapil dapat diberikan secara cuma-cuma atau dengan tarif sangat rendah karena membantu tugas pemerintah dalam validasi data.
"Dan untungnya, semua operator memiliki beberapa model registrasi biometrik, jadi tidak hanya online, dimungkinkan juga offline di wilayah yang memiliki kendala untuk akses data atau ponsel nya masih 2G," ujar Heru.
Pengamat telekomunikasi ITB, Ian Joseph Matheus Edward, menekankan pentingnya perlindungan data pribadi dalam persaingan usaha ini. Ia menyoroti potensi hambatan bagi kelompok masyarakat yang belum memiliki data biometrik, seperti anak-anak.
"Akusisi pelanggan dan persaingan antar operator harus memperhatikan perlindungan data pribadi dan persaingan usaha yang sehat yang menyehatkan semua operator," kata Ian.
Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menegaskan bahwa penggunaan pengenalan wajah akan bersifat wajib sepenuhnya setelah periode enam bulan berakhir. Seluruh pendaftaran kartu SIM baru setelah tanggal tersebut tidak lagi bersifat sukarela.
"Tapi setelah 1 Juli itu udah mulai setiap kartu baru dibuka harus dengan face recognition," kata Direktur Jenderal Ekosistem Digital Komdigi, Edwin Hidayat Abdullah.
