Presiden Prabowo Subianto resmi melantik enam pejabat baru dalam perombakan kabinet di Istana Negara, Jakarta, pada Senin (27/4/2026). Langkah ini dilakukan sebagai upaya evaluasi kinerja pemerintahan meskipun dinilai sejumlah pihak belum sepenuhnya menyentuh akar persoalan kompetensi pejabat.
Prosesi pelantikan tersebut dihadiri oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sebagaimana dilansir dari Nasional. Para pejabat baru yang diambil sumpahnya meliputi menteri, wakil menteri, hingga kepala badan untuk memperkuat struktur pemerintahan pusat.
Daftar pejabat yang dilantik mencakup Jumhur Hidayat sebagai Menteri Lingkungan Hidup dan Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, serta Hanif Faisol Nurofiq sebagai Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan. Selain itu, Dudung Abdurachman menjabat Kepala Staf Kepresidenan.
Tiga posisi lainnya diisi oleh Hasan Nasbi sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi, Abdul Kadir Karding sebagai Kepala Badan Karantina Indonesia, dan Muhammad Qodari sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI. Perubahan ini memicu berbagai analisis terkait efektivitas kabinet.
Peneliti senior Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Lili Romli memberikan catatan kritis terhadap kebijakan Presiden Prabowo. Ia menekankan bahwa perombakan seharusnya didasarkan pada penyelesaian masalah fundamental terkait penempatan personel.
ÔÇ£Reshuffle kabinet ini belum sesuai dengan ekspektasi publik. Padahal, publik ingin agar presiden melakukan reshuffle terhadap para menteri, wakil menteri dan kepala badan yang kinerja buruk,ÔÇØ kata Lili, saat dihubungi Kompas.com, Senin (27/4/2026).
Lili menyoroti adanya ketidaksesuaian antara keahlian pejabat dengan posisi yang mereka tempati saat ini. Hal tersebut dianggap menjadi pemicu utama rendahnya performa sejumlah kementerian atau lembaga.
ÔÇ£Akar persoalan beberapa menteri, wakil menteri dan badan menjabat tidak sesuai dengan keahlian dan kompetensinya sehingga kinerjanya mengecewakan atau buruk. Mestinya mereka harus di-reshuffle oleh presiden,ÔÇØ kata dia.
Ketidaksediaan presiden untuk melakukan perombakan secara menyeluruh diprediksi akan menimbulkan tanda tanya di masyarakat. Lili menggarisbawahi pentingnya melakukan evaluasi yang tidak hanya sekadar menggeser posisi lama ke posisi baru.
ÔÇ£Namun, itu tidak dilakukan sehingga publik bisa menjadi kecewa dan bertanya-tanya. Salah satu pertanyaan adalah mengapa yang di-reshuffle hanya itu, otak-atik dan geser orang saja, tidak melakukan reshuffle secara komprehensif dan mendasar,ÔÇØ sambung dia.
Kegagalan menyasar inti masalah dinilai akan menghambat pencapaian target kerja pemerintah. Penempatan figur yang tepat pada posisi yang tepat menjadi syarat mutlak bagi perbaikan performa kabinet ke depan.
ÔÇ£Dengan kondisi seperti itu, harapan agar kinerja kabinet membaik bisa tidak tercapai karena akar persoalannya bukan di sekitar itu,ÔÇØ ujar dia.
Terlepas dari kritik tersebut, dukungan terhadap perbaikan tetap diberikan kepada para pejabat yang baru saja menduduki kursi jabatan. Responsivitas terhadap aspirasi warga menjadi kunci utama bagi para pejabat baru dalam menjalankan tugasnya.
ÔÇ£Harapan yang sekarang dilantik harus menunjukkan kinerja yang baik dan aspirasi publik menjadi perhatian, jangan diabaikan,ÔÇØ kata Lili.
Para pejabat yang dilantik di Kompleks Istana Kepresidenan RI tersebut kini mulai menjalankan peraturan perundang-undangan dengan tanggung jawab penuh sesuai sumpah yang telah diucapkan.
