Presiden Prabowo Subianto berkomitmen untuk melakukan pemeliharaan terhadap Bandara Miangas yang terletak di Kabupaten Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara, pada Sabtu (8/5/2026). Langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam memperkuat infrastruktur dan fasilitas publik di wilayah perbatasan Indonesia.
Pembangunan fasilitas transportasi udara tersebut sebelumnya diresmikan oleh Presiden Ke-7 RI, Joko Widodo, pada 19 Oktober 2016. Berdasarkan informasi yang dilansir dari Nasional, Presiden Prabowo menegaskan bahwa peningkatan kualitas sarana perhubungan akan menjadi fokus keberlanjutan kepemimpinannya.
"Pak Jokowi resmikan bandara ya, saya nanti akan perbaiki atau melihara supaya lebih bagus lagi," kata Prabowo, Presiden RI.
Selain sektor transportasi, pemerintah merencanakan peningkatan layanan kesehatan di tingkat dasar. Presiden menyatakan bahwa target perbaikan kualitas bangunan dan fasilitas akan menyasar seluruh pusat kesehatan masyarakat tanpa terkecuali.
"Kita perbaiki semua puskesmas di Indonesia, segera," ujarnya, Prabowo Subianto.
Kondisi sarana pendidikan di wilayah Miangas juga menjadi perhatian serius dalam kunjungan kerja tersebut. Presiden menjelaskan bahwa program renovasi sekolah akan dilaksanakan secara masif di seluruh wilayah Indonesia dengan target penyelesaian dalam kurun waktu dua hingga tiga tahun mendatang.
Sektor kelautan turut mendapat sorotan melalui rencana pemberian bantuan alat tangkap kepada para nelayan setempat. Pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dijadwalkan mulai membangun pemukiman khusus bagi masyarakat pesisir di Miangas pada bulan depan.
"Hari ini kita beri bantuan, 1 kapal berapa besarnya 15 gross ton besar juga itu, luar biasa itu, awak kapalnya berapa? 15 GT tapi juga rencana beliau (Menteri KKP) akan kita bangun desa nelayan khusus kapan mulai? Tahun ini? Dari bulan depan sudah mulai ya pembangunan, awas saya akan check lagi nanti," ucap dia, Prabowo Subianto.
Proyek pembangunan desa nelayan tersebut akan dipantau secara langsung guna memastikan realisasi tepat waktu sesuai koordinasi dengan kementerian terkait.
