Rencana strategis Presiden Prabowo Subianto untuk memasukkan bahasa Prancis ke dalam kurikulum sekolah di Indonesia mendapatkan respons kritis dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Partai berlambang banteng moncong putih tersebut menilai bahwa kebijakan pendidikan sebesar ini memerlukan pertimbangan matang dan tidak boleh diputuskan secara terburu-buru.
Ketua DPP PDIP, Djarot Saiful Hidayat, menegaskan bahwa perubahan kurikulum nasional tidak semestinya terjadi secara instan hanya berdasarkan agenda kunjungan kenegaraan semata. Menurutnya, sistem pendidikan harus memiliki landasan kajian yang kuat dan visi jangka panjang yang jelas bagi siswa.
Djarot mengungkapkan kekhawatirannya jika kebijakan diambil hanya karena faktor diplomasi sesaat ketika kepala negara berkunjung ke negara tertentu. Ia memberikan gambaran bahwa keputusan pendidikan tidak bisa serta-merta berubah mengikuti arah perjalanan presiden ke mancanegara.
Ia menekankan bahwa jika logika tersebut dipakai, maka setiap kali presiden mengunjungi negara baru, bahasa negara tersebut akan dipaksakan masuk ke sekolah. "Nanti kalau misalnya beliau ke mana lagi, Afrika, begitu, ya. Bahasa Afrika itu yang harus diajarkan. Kan tidak begitu," ujar Djarot saat memberikan keterangan di Jakarta Utara pada Sabtu (30/5/2026).
Lebih lanjut, Djarot mengingatkan pemerintah agar melakukan riset mendalam mengenai kebutuhan kompetensi bahasa asing bagi generasi muda Indonesia di masa depan. Kajian tersebut penting untuk memetakan bahasa apa saja yang bersifat wajib dan mana yang sekadar pilihan bagi para siswa.
Mantan Gubernur DKI Jakarta ini menyarankan agar otoritas kebijakan memberikan ruang bagi sekolah sebagai pelaksana pendidikan di lapangan. Ia berharap kementerian terkait dapat mendengarkan aspirasi dari bawah sebelum menetapkan aturan yang bersifat top-down atau turun langsung dari atasan.
Poin penting mengenai kritik PDIP terhadap rencana pengajaran bahasa Prancis:
- Perlunya kajian akademis yang mendalam sebelum menerapkan bahasa asing baru dalam kurikulum nasional.
- Kebijakan pendidikan sebaiknya didasarkan pada kebutuhan masa depan siswa, bukan sekadar hasil diplomasi kunjungan kenegaraan.
- Pemerintah disarankan melibatkan sekolah dan kementerian terkait sebagai pihak yang memahami kondisi di lapangan.
- Pentingnya membedakan antara status bahasa asing yang bersifat wajib dengan bahasa yang menjadi mata pelajaran pilihan.
Selain Djarot, Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pareira juga memberikan pandangannya terkait instruksi Presiden Prabowo tersebut. Andreas menilai, jika ucapan presiden hanya merupakan bentuk bahasa diplomasi, maka hal itu kurang tepat disampaikan dalam konteks kebijakan publik.
Ia berpendapat bahwa setiap pernyataan resmi dari seorang presiden akan dianggap sebagai sebuah instruksi atau keputusan yang harus segera ditindaklanjuti oleh jajaran di bawahnya. Hal inilah yang membuat pernyataan tersebut memiliki konsekuensi besar terhadap tatanan pendidikan nasional saat ini.
Andreas mengakui bahwa bahasa Prancis merupakan salah satu bahasa internasional yang penting untuk dikuasai dalam kancah global. Namun, ia mengingatkan bahwa sistem pendidikan Indonesia saat ini sudah memiliki beban kurikulum bahasa Inggris yang berstatus sebagai bahasa wajib.
Instruksi ini sendiri bermula dari visi Presiden Prabowo Subianto yang ingin menyiapkan sumber daya manusia Indonesia dalam menghadapi dinamika global yang terus berubah. Presiden memandang penguasaan bahasa Prancis sebagai langkah strategis bagi para pelajar di tanah air.
Berikut adalah ringkasan instruksi Presiden Prabowo mengenai kebijakan bahasa asing tersebut:
| Aspek Kebijakan | Detail Instruksi Presiden |
|---|---|
| Target Sasaran | Siswa di semua tingkatan sekolah di seluruh wilayah Indonesia. |
| Alasan Utama | Persiapan menghadapi perkembangan dunia dan penguatan hubungan bilateral. |
| Sektor Kerja Sama | Penguatan di bidang pertahanan, sains, teknologi, dan pendidikan. |
| Status Hubungan | Hubungan Indonesia dan Prancis yang terus berkembang secara positif. |
Dalam penjelasannya melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden pada Kamis (28/5/2026), Prabowo menyatakan telah menginstruksikan pengajaran bahasa ini di seluruh jenjang sekolah. Ia menilai langkah ini relevan dengan posisi Indonesia yang semakin aktif di panggung internasional.
Prabowo juga menyoroti kemajuan kerja sama antara Indonesia dan Prancis yang saat ini sedang berada dalam tren positif, terutama pada sektor-sektor krusial. Selain bahasa Prancis, tersiar kabar bahwa Presiden juga memberikan instruksi serupa untuk pengajaran bahasa Portugis di sekolah.
Rencana ini pun memicu reaksi dari lembaga legislatif, di mana DPR dikabarkan akan memanggil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen). Pemanggilan tersebut bertujuan untuk meminta klarifikasi terkait urgensi mewajibkan bahasa Prancis dan Portugis di dalam kurikulum sekolah.
Seiring dengan rencana ini, publik juga diingatkan untuk tetap waspada terhadap berbagai modus penipuan yang mencatut nama institusi resmi. Di tengah riuh kebijakan baru, isu-isu seperti hoaks pendaftaran lowongan kerja atau rekrutmen pegawai seringkali muncul memanfaatkan momentum perhatian masyarakat.
Pemerintah diharapkan terus memberikan informasi yang transparan dan akurat melalui kanal-kanal komunikasi resmi agar masyarakat tidak terjebak informasi salah. Diskusi mengenai kurikulum bahasa asing ini diprediksi akan terus berlanjut hingga ada keputusan final dari pihak kementerian terkait.
