Presiden Prabowo Subianto mengalokasikan anggaran sebesar Rp 4 triliun untuk membenahi 1.800 perlintasan sebidang menyusul insiden tabrakan kereta api di jalur Bekasi Timur pada Senin (27/4/2026). Langkah ini diambil guna meningkatkan keselamatan perjalanan kereta api nasional melalui pembangunan pos penjagaan maupun jalan layang.
Tabrakan tersebut melibatkan KA jarak jauh Argo Bromo Anggrek dan KRL Commuter Line tujuan Cikarang di Bekasi Timur, Bekasi, dilansir dari Nasional. Lokomotif dilaporkan merangsek masuk ke gerbong khusus wanita paling belakang hingga memicu proses evakuasi besar-besaran oleh Basarnas, TNI, dan Polri.
"Ya sudah lah kita selesaikan semua itu, saya sudah perintahkan segera kita akan perbaiki semua, ya, lintasan tersebut. Apakah dengan dilakukan pos jaga atau dengan flyover nanti pelaksanaannya kita tunjuk," sebut Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia.
Kepala Negara memberikan instruksi tersebut saat meninjau langsung lokasi kecelakaan di Stasiun Bekasi pada Selasa (28/4/2026). Ia menekankan bahwa persoalan perlintasan tanpa penjagaan merupakan masalah klasik yang telah berlangsung selama puluhan tahun sejak masa kolonial.
Sementara itu, Pengamat Transportasi Universitas Trisakti Yayat Supriatna menilai urgensi pembangunan jalur ganda ganda atau double-double track (DDT) sangat bergantung pada kepadatan perjalanan. Namun, ia menegaskan bahwa akar masalah utama tetap berada pada keberadaan perlintasan sebidang yang tidak sesuai aturan.
ÔÇ£Kalau saya sudah capek, lah, ngomong perlintasan sebidang ini, kenapa? Karena kereta api kalau dibuat double-double track, itu bisa nangis bombai pengguna kendaraan. Coba lihat di Stasiun Bekasi, setiap 2-3 menit kereta api lewat, macetnya panjang. (Bagaimana kalau) double-double track sudah dibangun?ÔÇØ kata Yayat Supriatna, Pengamat Transportasi Universitas Trisakti.
Yayat mengingatkan bahwa penambahan jalur tanpa koordinasi penanganan perlintasan sebidang hanya akan memperparah kemacetan di jalan raya. Selain itu, proyek tersebut menuntut konsekuensi fiskal panjang terkait biaya perawatan prasarana serta masalah pembebasan lahan yang sering kali tidak tuntas.
ÔÇ£Nah, jadi menurut saya kalau double-double track itu dibangun harus dikoordinasikan dulu dengan penanganan perlintasan sebidang,ÔÇØ beber Yayat Supriatna, Pengamat Transportasi Universitas Trisakti.
Kendala lain yang membayangi adalah perlunya peningkatan fasilitas stasiun dan regulasi perizinan yang kompleks. Yayat menyoroti bahwa pembebasan tanah yang tersendat kerap menjadi penghambat utama efektivitas pembangunan infrastruktur perkeretaapian di Indonesia.
ÔÇ£Kalau kalau double-double track itu dibangun, nanti kan stasiunnya harus di-upgrade lagi. Belum lagi nanti masalah pembebasan tanah yang tidak tuntas-tuntas. Jadi sebetulnya masalah mau double track itu kadang-kadang kendalanya banyak itu, pembebasan tanah yang tidak tuntas, kadang-kadang bikin masalah,ÔÇØ imbuh Yayat Supriatna, Pengamat Transportasi Universitas Trisakti.
Dalam tinjauan teknisnya, Yayat menyebutkan bahwa kecepatan kereta api di Indonesia sulit optimal selama perlintasan sebidang masih menjamur. Keamanan jalur yang steril menjadi syarat mutlak untuk mencapai standar pelayanan transportasi publik yang cepat dan aman seperti sistem di luar negeri.
ÔÇ£Kereta api kita itu tidak akan bisa cepat kalau perlintasan sebidang tidak diselesaikan. Tidak akan pernah aman, kalau tidak pernah diselesaikan. Whoosh bisa cepat karena dia aman. LRT bisa nyaman karena (relnya) di atas. MRT bisa cepat karena (relnya) di bawah dan di atas. Jadi kecepatan adalah pelayanan, makin cepat makin aman,ÔÇØ tegas Yayat Supriatna, Pengamat Transportasi Universitas Trisakti.
Ia membandingkan dengan kereta Argo Bromo yang memang dirancang untuk kecepatan tinggi sejak era kepemimpinan B.J. Habibie. Namun, di jalur konvensional, kecepatan rata-rata saat ini tertahan di angka 70ÔÇô80 kilometer per jam demi menjamin faktor keselamatan.
ÔÇ£Kenapa Whoosh itu bisa kecepatan tinggi? Karena elevated. Argo Bromo itu kereta yang didesain sejak awal memang kecepatan tinggi, dari zaman Pak Habibie, desainnya bagaimana Jakarta-Surabaya itu punya kereta api yang cepat. Karena apa? Kecepatan itu menjadi sebuah harga mati dalam sistem layanan angkutan,ÔÇØ ungkap Yayat Supriatna, Pengamat Transportasi Universitas Trisakti.
Yayat juga menekankan bahwa penutupan perlintasan ilegal memerlukan ketegasan pemerintah daerah dan kedewasaan masyarakat. Menurutnya, pembangunan jalur tambahan tidak akan memberikan dampak signifikan jika pengamanan di sepanjang koridor rel tidak ditingkatkan secara menyeluruh.
ÔÇ£Jadi double-double track itu pun tidak akan efektif kalau pengamanan sepanjang koridornya tidak ada. Dan (kalau) frekuensi perjalanannya juga tidak pernah bertambah, rugi, lah,ÔÇØ tukas Yayat Supriatna, Pengamat Transportasi Universitas Trisakti.
Terkait pengelolaan, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menyatakan akan ada penyesuaian rencana pembangunan DDT dengan pihak PT KAI (Persero). Hal ini disebabkan oleh skema pendanaan yang kini melibatkan investasi dari internal perusahaan operator kereta api tersebut.
ÔÇ£Jadi ini akan kita sesuaikan lagi dengan kondisi yang terbaru bahwa prasarana akan diserahkan seluruhnya kepada PT KAI," kata Dudy Purwagandhi, Menteri Perhubungan.
Menhub menjelaskan bahwa kementerian akan lebih berperan sebagai regulator, sementara pengelolaan prasarana diserahkan penuh kepada KAI. Di sisi lain, Direktur Utama PT KAI Bobby Rasyidin memberikan peringatan keras terhadap keberadaan perlintasan liar yang mengganggu jarak pandang masinis.
ÔÇ£Pelintasan yang resmi dan yang dipasang peralatan itu tidak hanya simpel, hanya pakai portal. Itu ada alat sensor di dalamnya. Jika ada perlintasan-perlintasan yang sudah dijaga, sudah dipasang alatnya, jangan dilanggar. Yang ditutup, yang kami sudah tutup karena tidak memenuhi syarat-syarat keselamatan, mohon jangan dibuka lagi,ÔÇØ tegas Bobby Rasyidin, Direktur Utama PT KAI.
Bobby menegaskan pihaknya tidak akan memberikan kompromi bagi organisasi atau kelompok yang mencoba membuka kembali perlintasan yang telah ditutup. Langkah hukum akan ditempuh jika ditemukan pelanggaran yang mengancam keselamatan operasional kereta api dan masyarakat.
ÔÇ£Ormas seperti yang saya sampaikan tadi, selama tidak memenuhi syarat-syarat, untuk menjamin keselamatan, maka kami akan tutup. Apakah menutup itu dengan jalur hukum, maka kami akan tempuh,ÔÇØ tegas Bobby Rasyidin, Direktur Utama PT KAI.
Persoalan perlintasan sebidang ini juga mencakup ketidakjelasan status hukum dan penggajian para penjaga perlintasan di berbagai daerah. Yayat Supriatna mencatat banyak penjaga yang bekerja secara relawan tanpa ikatan kepegawaian resmi, meski memiliki peran krusial dalam mencegah kecelakaan.
ÔÇ£Itu di Jawa Timur itu ada beberapa kabupaten yang membiayai anggaran dari anggaran daerah, (karena) status kepegawaiannya belum diatur oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB). Statusnya apa? PPPK bukan, honorer bukan, relawan, iya,ÔÇØ tutur Yayat Supriatna, Pengamat Transportasi Universitas Trisakti.
Ia menutup pandangannya dengan menyoroti penolakan warga yang sering muncul saat dilakukan penutupan perlintasan sebidang demi alasan keamanan. Konflik sosial ini menjadi salah satu hambatan kompleks yang dihadapi dalam pembenahan infrastruktur kereta api nasional.
ÔÇ£Solusinya tutup (pelintasan sebidang, warganya) suruh muter, oh marah. Orang-orang kita tuh kalau diajarin, begitu. (Mereka mengeklaim) Ini sudah sejarahnya begini, begitu, ini demi kampung begini, begitu,ÔÇØ tandas Yayat Supriatna, Pengamat Transportasi Universitas Trisakti.
